Perjanjian Kerja Magang 2026: Hak Peserta, Uang Saku, dan Aturan Perusahaan
Program magang sering menjadi kesempatan bagi mahasiswa, lulusan baru, dan pencari kerja untuk memperoleh pengalaman langsung di dunia industri. Melalui kegiatan ini, peserta dapat mempelajari keterampilan tertentu, memahami budaya kerja, serta mengenal proses operasional perusahaan sebelum memasuki dunia kerja secara penuh.
Namun, masih banyak peserta yang belum memahami bahwa kegiatan magang memiliki aturan tersendiri. Perusahaan tidak cukup hanya meminta peserta datang setiap hari dan mengerjakan tugas. Penyelenggaraan pemagangan harus memiliki program pembelajaran, pembimbing, serta perjanjian tertulis yang menjelaskan hak dan kewajiban kedua pihak.
Hal ini semakin penting setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan pada 28 Oktober 2026. Regulasi tersebut kembali menegaskan pentingnya perjanjian pemagangan tertulis dan perlindungan bagi peserta.
Apa Itu Perjanjian Pemagangan?
Perjanjian pemagangan adalah kesepakatan tertulis antara peserta magang dan penyelenggara pemagangan yang mengatur pelaksanaan kegiatan pembelajaran di lingkungan kerja.
Berbeda dengan perjanjian kerja biasa, pemagangan pada dasarnya merupakan bagian dari sistem pelatihan kerja. Peserta mengikuti proses pembelajaran yang menggabungkan teori, praktik, bimbingan, dan pengalaman langsung di perusahaan untuk menguasai kompetensi tertentu.
Dalam program pemagangan yang benar, perusahaan tidak hanya memberikan pekerjaan kepada peserta. Perusahaan juga harus menyediakan pembimbing dan program yang memiliki tujuan pembelajaran serta kompetensi yang ingin dicapai.
Oleh karena itu, dokumen pemagangan perlu menjelaskan secara jelas kegiatan yang akan dilakukan, durasi program, uang saku, serta tanggung jawab peserta dan penyelenggara.
Apakah Perjanjian Magang Sama dengan Perjanjian Kerja?
Tidak. Perjanjian pemagangan dan perjanjian kerja merupakan dua jenis hubungan yang memiliki tujuan berbeda.
Perjanjian kerja mengatur hubungan antara pekerja dan pemberi kerja untuk melaksanakan pekerjaan dengan menerima upah atau imbalan. Sementara itu, perjanjian pemagangan mengatur kegiatan pelatihan kerja yang bertujuan meningkatkan keterampilan dan kompetensi peserta.
Perbedaan keduanya dapat dilihat melalui beberapa aspek berikut:
| Aspek | Perjanjian Pemagangan | Perjanjian Kerja |
|---|---|---|
| Tujuan | Pelatihan dan peningkatan kompetensi | Pelaksanaan pekerjaan dalam hubungan kerja |
| Status | Peserta pemagangan | Pekerja atau karyawan |
| Imbalan | Uang saku sesuai perjanjian | Upah sesuai ketentuan hubungan kerja |
| Pembimbing | Harus memperoleh bimbingan dalam program pemagangan | Pelaksanaan pekerjaan mengikuti struktur dan aturan perusahaan |
| Hasil kegiatan | Penguasaan kompetensi dan sertifikat atau surat keterangan magang | Pelaksanaan pekerjaan sesuai jabatan dan perjanjian |
Nama dokumen saja tidak menentukan status seseorang. Jika suatu perusahaan menyebut hubungan sebagai magang, tetapi tidak memenuhi ketentuan penyelenggaraan pemagangan, status hubungan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda.
Aturan Perjanjian Magang Berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2026
UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan memuat ketentuan mengenai pemagangan sebagai bagian dari pengaturan pelatihan kerja.
Dalam ketentuan mengenai pemagangan, peserta dan penyelenggara harus membuat perjanjian secara tertulis. Perjanjian tersebut paling sedikit mengatur hak dan kewajiban peserta serta penyelenggara pemagangan.
Undang-undang ini juga menegaskan bahwa peserta pemagangan berhak memperoleh:
- Bimbingan dari mentor sesuai kurikulum atau program pemagangan.
- Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja selama mengikuti kegiatan.
- Uang saku.
- Keikutsertaan dalam program jaminan sosial berupa jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
- Sertifikat pemagangan atau surat keterangan telah mengikuti pemagangan.
Undang-undang tersebut juga mengatur kewajiban peserta untuk menaati perjanjian, mengikuti program sampai selesai, mematuhi tata tertib, dan menjaga nama baik penyelenggara.
Hal yang perlu diperhatikan adalah ketentuan mengenai akibat pemagangan tanpa perjanjian tertulis. Penyelenggaraan pemagangan yang tidak didasarkan pada perjanjian sebagaimana diwajibkan undang-undang dapat dianggap tidak sah dan status peserta berubah menjadi pekerja atau buruh perusahaan yang bersangkutan.
Isi Perjanjian Pemagangan yang Harus Diperiksa
Sebelum menandatangani dokumen, peserta sebaiknya membaca seluruh isi perjanjian dengan teliti. Jangan hanya memperhatikan nominal uang saku atau tanggal mulai kegiatan.
Beberapa informasi penting yang perlu tercantum atau dijelaskan dalam perjanjian meliputi:
1. Identitas Peserta dan Perusahaan
Perjanjian perlu mencantumkan identitas peserta dan pihak perusahaan atau penyelenggara. Pastikan nama, alamat, serta informasi pihak yang menandatangani dokumen sudah benar.
2. Tujuan dan Program Magang
Dokumen harus menjelaskan bidang kompetensi yang akan dipelajari peserta. Misalnya, peserta magang pada bagian teknologi informasi akan mempelajari pengelolaan jaringan, pengembangan aplikasi, dokumentasi sistem, atau dukungan teknis.
Program yang jelas membantu peserta mengetahui kemampuan apa yang diharapkan setelah menyelesaikan kegiatan.
3. Jangka Waktu Pemagangan
Perjanjian harus menjelaskan tanggal mulai, tanggal selesai, serta ketentuan mengenai evaluasi dan penyelesaian program.
Permenaker Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri mengatur jangka waktu program paling lama satu tahun. Karena UU Nomor 27 Tahun 2026 baru berlaku, peserta dan perusahaan perlu memeriksa ketentuan pelaksanaan terbaru apabila terdapat perubahan atau aturan turunan yang diterbitkan.
4. Besaran dan Pembayaran Uang Saku
Besaran uang saku harus dijelaskan dalam perjanjian. Peserta sebaiknya memastikan nominal, periode pembayaran, dan cara pencairannya tidak hanya disampaikan secara lisan.
Ketentuan pemagangan dalam Permenaker Nomor 6 Tahun 2020 menjelaskan bahwa uang saku dapat mencakup biaya transportasi, uang makan, dan insentif peserta.
5. Hak dan Kewajiban Kedua Pihak
Perjanjian harus menjelaskan apa yang menjadi hak peserta dan tanggung jawab perusahaan. Sebaliknya, peserta juga perlu memahami kewajibannya selama mengikuti program.
6. Pembimbing atau Mentor
Peserta perlu mengetahui siapa yang bertanggung jawab memberikan arahan, melakukan evaluasi, dan membantu ketika menghadapi kesulitan dalam proses pembelajaran.
7. Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Apabila kegiatan dilakukan di lingkungan yang memiliki risiko keselamatan, perusahaan perlu menjelaskan prosedur keselamatan, penggunaan alat pelindung diri, serta fasilitas yang tersedia.
Apakah Peserta Magang Berhak Mendapatkan Uang Saku?
Ya. Peserta pemagangan memiliki hak memperoleh uang saku sesuai ketentuan dan perjanjian yang disepakati.
Uang saku berbeda dari upah pekerja dalam hubungan kerja. Dalam program pemagangan, uang saku dapat mencakup komponen transportasi, uang makan, dan insentif yang diberikan selama mengikuti pelatihan.
Besaran uang saku tidak dapat disamaratakan untuk seluruh perusahaan karena dipengaruhi oleh program dan kesepakatan yang berlaku. Oleh sebab itu, peserta perlu memastikan nominalnya tercantum secara jelas sebelum mulai mengikuti kegiatan.
Waspadai perusahaan yang menyebut program sebagai magang tetapi tidak bersedia menjelaskan apakah peserta memperoleh uang saku, bagaimana pembayarannya, dan apa saja hak yang diterima.
Apakah Peserta Magang Mendapatkan BPJS?
Perlindungan jaminan sosial merupakan salah satu hak peserta pemagangan. Dalam pengaturan pemagangan di dalam negeri berdasarkan Permenaker Nomor 6 Tahun 2020, peserta berhak diikutsertakan dalam program jaminan sosial.
UU Nomor 27 Tahun 2026 juga secara tegas menyebut keikutsertaan peserta pemagangan dalam program jaminan sosial berupa:
- Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK): Memberikan perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja sesuai ketentuan program.
- Jaminan Kematian (JKM): Memberikan manfaat kepada ahli waris apabila peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja sesuai ketentuan program.
Peserta dapat meminta informasi kepada perusahaan mengenai proses pendaftaran dan bukti kepesertaan. Jangan hanya mengandalkan pernyataan lisan bahwa perlindungan sudah tersedia.
Berapa Lama Program Magang Boleh Dilaksanakan?
Durasi pemagangan perlu mengikuti program dan peraturan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 5 Permenaker Nomor 6 Tahun 2020, jangka waktu pemagangan di dalam negeri paling lama satu tahun.
Perusahaan sebaiknya menetapkan durasi berdasarkan kompetensi yang ingin dicapai, bukan memperpanjang kegiatan tanpa tujuan pembelajaran yang jelas.
Peserta juga perlu memperhatikan apakah terdapat ketentuan mengenai evaluasi, perpanjangan, atau penyelesaian program dalam perjanjian. Jika perusahaan meminta peserta tetap bekerja setelah masa pemagangan berakhir, status dan dasar hubungan selanjutnya perlu dijelaskan secara tertulis.
Apakah Peserta Magang Bisa Bekerja pada Shift Malam?
Pengaturan waktu kegiatan pemagangan harus memperhatikan ketentuan yang berlaku. Permenaker Nomor 6 Tahun 2020 mengatur bahwa waktu pemagangan disesuaikan dengan jam kerja perusahaan.
Untuk kegiatan dengan sistem shift malam, terdapat persyaratan khusus, antara lain:
- Peserta berusia paling rendah 18 tahun.
- Perusahaan menyediakan transportasi antar jemput.
- Perusahaan memberikan makanan sesuai standar gizi yang ditentukan.
- Penugasan sesuai dengan jenis kompetensi yang dibutuhkan.
Aturan tersebut menunjukkan bahwa perusahaan tidak boleh mengabaikan keselamatan peserta hanya karena kegiatan dilakukan dalam program magang.
Apakah Peserta Magang Mendapatkan Sertifikat?
Peserta yang menyelesaikan program pemagangan berhak memperoleh sertifikat atau surat keterangan telah mengikuti pemagangan sesuai hasil evaluasi.
Permenaker Nomor 6 Tahun 2020 membedakan kedua dokumen tersebut berdasarkan pencapaian kompetensi peserta:
- Sertifikat pemagangan: Diberikan apabila peserta dinyatakan memenuhi standar kompetensi yang ditentukan perusahaan.
- Surat keterangan mengikuti pemagangan: Diberikan apabila peserta telah mengikuti program tetapi belum memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan.
Dokumen tersebut dapat membantu peserta menjelaskan pengalaman dan keterampilan yang diperoleh ketika melamar pekerjaan. Namun, sertifikat magang tidak otomatis menggantikan sertifikat kompetensi kerja dari lembaga sertifikasi profesi.
Apakah Perusahaan Boleh Meminta Peserta Magang Bekerja Seperti Karyawan Tetap?
Peserta magang memang dapat terlibat langsung dalam kegiatan operasional perusahaan sebagai bagian dari proses pembelajaran. Namun, aktivitas tersebut harus tetap sesuai dengan program, kurikulum, dan kompetensi yang ingin dicapai.
Perusahaan tidak seharusnya menggunakan program magang hanya untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja tanpa memberikan pembelajaran yang layak.
Beberapa kondisi yang perlu diwaspadai antara lain:
- Peserta tidak memperoleh pembimbing atau mentor.
- Tidak ada program pembelajaran atau target kompetensi.
- Peserta hanya diberi pekerjaan rutin tanpa evaluasi pembelajaran.
- Perusahaan tidak memberikan perjanjian tertulis.
- Hak peserta yang telah disepakati tidak dipenuhi.
- Durasi kegiatan tidak jelas dan terus diperpanjang tanpa dasar program.
Jika kegiatan yang disebut magang sebenarnya merupakan hubungan kerja, penilaiannya tidak cukup berdasarkan nama jabatan atau dokumen yang diberikan perusahaan. Perlu diperiksa fakta pelaksanaan kegiatan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Apa yang Bisa Dilakukan Jika Hak Peserta Magang Tidak Dipenuhi?
Peserta yang mengalami masalah selama program pemagangan sebaiknya mengumpulkan informasi dan bukti sebelum menyampaikan pengaduan.
Berikut langkah yang dapat dilakukan:
- Periksa kembali isi perjanjian pemagangan yang sudah ditandatangani.
- Catat hak atau kewajiban perusahaan yang tidak dipenuhi.
- Simpan bukti komunikasi, jadwal kegiatan, catatan pembayaran, dan dokumen pendukung.
- Sampaikan persoalan kepada pembimbing, HRD, atau penanggung jawab program.
- Jika tidak mendapatkan penyelesaian, konsultasikan persoalan kepada Dinas Ketenagakerjaan setempat.
- Apabila diperlukan, minta penjelasan mengenai mekanisme pengaduan dan pemeriksaan sesuai kewenangan instansi terkait.
Peserta sebaiknya tidak terburu-buru menandatangani dokumen baru yang mengubah hak atau status hubungan tanpa memahami isinya.
Tips Sebelum Menandatangani Perjanjian Magang
Agar tidak mengalami kesalahpahaman selama program berlangsung, peserta dapat menggunakan daftar pemeriksaan berikut sebelum menyetujui perjanjian:
- Pastikan perusahaan dan program pemagangan dapat diverifikasi.
- Baca seluruh isi dokumen sebelum menandatangani.
- Pastikan tujuan dan kompetensi yang akan dipelajari dijelaskan.
- Periksa nama pembimbing atau mentor.
- Pastikan tanggal mulai dan selesai program tercantum.
- Pastikan besaran uang saku dan jadwal pembayarannya jelas.
- Tanyakan perlindungan jaminan sosial dan keselamatan kerja.
- Pastikan ketentuan evaluasi dan pemberian sertifikat dijelaskan.
- Minta salinan perjanjian yang telah ditandatangani kedua pihak.
Kesimpulan
Perjanjian pemagangan merupakan dokumen penting yang melindungi kepentingan peserta dan penyelenggara selama program berlangsung. Dokumen ini harus menjelaskan hak dan kewajiban, program pembelajaran, durasi, uang saku, serta ketentuan pelaksanaan kegiatan.
Peserta magang juga memiliki hak atas bimbingan, perlindungan keselamatan kerja, uang saku, jaminan sosial, serta sertifikat atau surat keterangan setelah mengikuti program sesuai ketentuan.
UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan kembali menegaskan pentingnya perjanjian pemagangan tertulis. Karena itu, mahasiswa dan pencari kerja sebaiknya tidak langsung menerima tawaran magang tanpa memeriksa isi perjanjian dan kejelasan program.
Dengan memahami perbedaan perjanjian kerja dan perjanjian pemagangan, peserta dapat mengikuti program secara lebih aman sekaligus memperoleh pengalaman yang benar-benar bermanfaat untuk membangun karier.