Pajak Kripto 2026: Tarif PPh Jual Beli Bitcoin dan Cara Pelaporannya
Investasi aset kripto seperti Bitcoin, Ethereum, dan berbagai aset digital lainnya semakin dikenal masyarakat Indonesia. Namun, keuntungan maupun aktivitas perdagangan kripto juga memiliki konsekuensi perpajakan yang perlu dipahami oleh setiap investor.
Sejak 1 Agustus 2025, pemerintah menerapkan ketentuan baru melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50 Tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto. Aturan ini mengubah perlakuan pajak atas transaksi kripto, termasuk penghapusan PPN atas penyerahan aset kripto dan penyesuaian tarif PPh Pasal 22.
Memahami aturan tersebut penting agar investor tidak keliru menghitung kewajiban pajak, terutama ketika menggunakan platform perdagangan dalam negeri maupun luar negeri.
Apakah Transaksi Kripto Dikenakan Pajak pada 2026?
Ya. Transaksi perdagangan aset kripto tetap dikenakan pajak pada 2026. Namun, jenis dan besaran pajaknya berbeda dibandingkan ketentuan sebelumnya.
Berdasarkan PMK Nomor 50 Tahun 2025, penjualan aset kripto dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 yang bersifat final. Sementara itu, penyerahan aset kripto tidak lagi dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) karena aset kripto diperlakukan sebagai aset keuangan digital yang dipersamakan dengan surat berharga.
Perubahan tersebut berlaku sejak 1 Agustus 2025. Dengan demikian, investor perlu memperhatikan ketentuan baru ketika melakukan transaksi selama tahun pajak 2026.
Tarif Pajak Kripto Terbaru 2026
Besaran PPh atas penjualan aset kripto ditentukan berdasarkan penyelenggara perdagangan yang digunakan. Secara umum, terdapat perbedaan tarif antara transaksi melalui penyelenggara dalam negeri dan luar negeri.
| Jenis Transaksi | Ketentuan Pajak |
|---|---|
| Penjualan melalui penyelenggara dalam negeri | PPh Final Pasal 22 sebesar 0,21% dari nilai transaksi |
| Penjualan melalui penyelenggara luar negeri | PPh Final Pasal 22 sebesar 1% dari nilai transaksi |
| Penyerahan aset kripto | Tidak dikenakan PPN |
| Jasa platform perdagangan | Dapat dikenakan PPN atas komisi atau imbalan jasa sesuai ketentuan |
Tarif tersebut mengacu pada ketentuan PMK Nomor 50 Tahun 2025. Perlu diperhatikan bahwa pajak atas penjualan dihitung berdasarkan nilai transaksi, bukan semata-mata keuntungan bersih yang diperoleh investor.
Contoh Menghitung Pajak Penjualan Bitcoin
Agar lebih mudah dipahami, berikut contoh sederhana perhitungan PPh Final apabila investor menjual aset kripto melalui platform perdagangan dalam negeri.
Misalnya, seorang investor menjual Bitcoin dengan nilai transaksi sebesar Rp10.000.000. Jika transaksi dilakukan melalui penyelenggara dalam negeri yang memenuhi ketentuan, perhitungannya adalah:
- Nilai penjualan: Rp10.000.000
- Tarif PPh Final: 0,21%
- Pajak terutang: 0,21% × Rp10.000.000
- Jumlah pajak: Rp21.000
Dengan demikian, PPh Final atas transaksi penjualan tersebut adalah Rp21.000.
Jika penjualan dengan nilai yang sama dilakukan melalui penyelenggara luar negeri yang termasuk dalam ketentuan PPMSE luar negeri, perhitungannya menjadi:
- Nilai penjualan: Rp10.000.000
- Tarif PPh Final: 1%
- Pajak: 1% × Rp10.000.000
- Jumlah pajak: Rp100.000
Contoh tersebut hanya menggambarkan perhitungan PPh atas nilai transaksi. Biaya perdagangan, komisi platform, dan biaya lain dapat memengaruhi jumlah dana bersih yang diterima investor.
Apakah Membeli Bitcoin Juga Dikenakan Pajak?
Dalam ketentuan baru, pembelian aset kripto tidak lagi dikenakan PPN atas penyerahan asetnya. Perubahan ini terjadi karena aset kripto dipersamakan dengan surat berharga untuk perlakuan PPN.
Artinya, ketika seseorang membeli Bitcoin menggunakan rupiah melalui platform perdagangan, transaksi pembelian aset tersebut tidak dikenakan PPN sebagaimana ketentuan lama.
Namun, bukan berarti seluruh biaya yang muncul ketika membeli atau menjual kripto bebas pajak. Jasa penyediaan platform, komisi, dan layanan tertentu tetap dapat dikenakan PPN sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
Bagaimana Jika Menggunakan Exchange Kripto Luar Negeri?
Investor yang menggunakan platform perdagangan aset kripto luar negeri perlu lebih memperhatikan kewajiban pajaknya. Berdasarkan ketentuan baru, penjualan melalui penyelenggara luar negeri yang memenuhi kriteria dalam peraturan dikenakan PPh Final Pasal 22 sebesar 1% dari nilai transaksi.
Dalam kondisi tertentu, pemungutan dilakukan oleh penyelenggara luar negeri yang ditunjuk atau memenuhi ketentuan sebagai pemungut. Apabila pajak tidak dipungut oleh pihak tersebut, kewajiban penyetoran perlu diperhatikan sesuai mekanisme yang berlaku.
Investor sebaiknya menyimpan riwayat transaksi, bukti penjualan, laporan akun, dan dokumen pembayaran pajak. Catatan tersebut membantu ketika melakukan penghitungan dan pelaporan pajak tahunan.
Apakah Pajak Kripto Dipotong Otomatis oleh Exchange?
Untuk transaksi melalui penyelenggara perdagangan dalam negeri yang bertindak sebagai pemungut, PPh Pasal 22 umumnya dipungut ketika transaksi penjualan berlangsung. Investor dapat memeriksa rincian biaya dan pajak pada riwayat transaksi atau laporan yang disediakan platform.
Jangan hanya mengandalkan perkiraan saldo yang masuk ke rekening. Periksa apakah laporan transaksi menunjukkan nilai penjualan, biaya perdagangan, dan pajak yang telah dipungut.
Apabila menggunakan platform luar negeri, mekanisme pemungutannya dapat berbeda. Karena itu, investor perlu memastikan apakah pajak telah dipungut oleh penyelenggara atau masih terdapat kewajiban yang harus diselesaikan sendiri.
Cara Melaporkan Investasi Kripto dalam SPT Tahunan
Selain memperhatikan pemungutan pajak ketika bertransaksi, investor juga perlu memastikan data perpajakannya tercatat dengan benar dalam SPT Tahunan.
Berikut langkah persiapan yang dapat dilakukan:
- Kumpulkan riwayat transaksi. Unduh laporan pembelian, penjualan, transfer, dan aktivitas lainnya dari seluruh platform yang digunakan.
- Siapkan bukti pemungutan pajak. Simpan bukti PPh Pasal 22 yang dipungut oleh penyelenggara perdagangan.
- Periksa kepemilikan aset pada akhir tahun. Catat aset kripto yang masih dimiliki sesuai informasi dan ketentuan pengisian SPT.
- Periksa penghasilan yang diterima. Pastikan penghasilan dari transaksi maupun aktivitas lain yang berkaitan dengan kripto telah diidentifikasi sesuai jenis penghasilannya.
- Isi SPT melalui sistem perpajakan DJP. Masukkan informasi sesuai kategori penghasilan, harta, dan pajak yang telah dipotong atau dipungut.
- Simpan dokumen pendukung. Simpan laporan exchange dan bukti pembayaran untuk keperluan klarifikasi apabila diperlukan.
Perlu dibedakan antara pajak yang telah dipungut atas transaksi penjualan dan kewajiban pelaporan SPT Tahunan. Pemungutan PPh Final tidak berarti investor otomatis boleh mengabaikan kewajiban pelaporan harta maupun penghasilan lainnya.
Apakah Investor Kripto yang Mengalami Kerugian Tetap Membayar Pajak?
Ketentuan PPh Final atas transaksi penjualan aset kripto dihitung berdasarkan nilai transaksi. Oleh karena itu, perhitungan pajaknya tidak semata-mata bergantung pada apakah investor memperoleh keuntungan atau mengalami kerugian dari selisih harga beli dan harga jual.
Sebagai contoh, seseorang membeli Bitcoin senilai Rp12.000.000 kemudian menjualnya seharga Rp10.000.000. Walaupun mengalami kerugian Rp2.000.000 dari selisih harga, transaksi penjualan tersebut tetap perlu memperhatikan ketentuan pemungutan PPh Final berdasarkan nilai penjualan.
Hal ini berbeda dengan pemahaman umum bahwa pajak hanya muncul ketika investor memperoleh keuntungan. Karena itu, investor perlu memperhitungkan biaya dan pajak sebelum menentukan strategi perdagangan.
Bagaimana Pajak untuk Penambang Kripto?
Penambangan aset kripto memiliki perlakuan perpajakan yang berbeda dari perdagangan biasa. Penambang dapat memperoleh penghasilan berupa aset kripto sebagai imbalan atas aktivitas verifikasi transaksi.
PMK Nomor 50 Tahun 2025 mengatur bahwa jasa verifikasi transaksi aset kripto oleh penambang tetap memiliki konsekuensi PPN. Selain itu, penghasilan yang diterima penambang dikenakan PPh sesuai ketentuan umum, dengan aturan penghasilan tersebut berlaku mulai tahun pajak 2026.
Nilai penghasilan dalam bentuk aset kripto perlu dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan. Dengan demikian, penambang tidak sebaiknya menyamakan seluruh kewajiban pajaknya dengan investor yang hanya melakukan jual beli melalui exchange.
Hal yang Perlu Diperhatikan Investor Kripto
Agar tidak mengalami kesulitan ketika mengurus kewajiban perpajakan, investor sebaiknya menerapkan beberapa kebiasaan berikut:
- Gunakan platform perdagangan yang legal dan sesuai ketentuan regulator.
- Periksa tarif pajak berdasarkan lokasi dan status penyelenggara perdagangan.
- Simpan laporan transaksi secara berkala, bukan hanya ketika mendekati pelaporan SPT.
- Bedakan pajak transaksi jual beli dengan pajak atas jasa platform.
- Jangan menganggap seluruh transaksi transfer antardompet sebagai penjualan tanpa memeriksa substansi transaksinya.
- Pastikan data harta dan penghasilan dalam SPT sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Kesimpulan
Pajak transaksi aset kripto di Indonesia pada 2026 mengacu pada PMK Nomor 50 Tahun 2025 yang berlaku sejak 1 Agustus 2025. Penjualan melalui penyelenggara dalam negeri dikenakan PPh Final Pasal 22 sebesar 0,21%, sedangkan transaksi melalui penyelenggara luar negeri yang termasuk dalam ketentuan dikenakan tarif 1%.
Penyerahan aset kripto tidak lagi dikenakan PPN, tetapi jasa platform dan aktivitas penambangan tertentu tetap memiliki ketentuan pajak tersendiri. Investor juga perlu menyimpan bukti transaksi dan melaporkan harta serta penghasilan secara benar dalam SPT Tahunan.
Dengan memahami aturan tersebut, investor dapat mengelola aktivitas perdagangan aset kripto secara lebih tertib dan menghindari kesalahan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.