Pajak Dividen Saham 2026: Syarat Bebas PPh dan Cara Lapor di Coretax

Pajak Dividen Saham 2026: Syarat Bebas PPh dan Cara Lapor di Coretax

Pajak Dividen Saham 2026: Syarat Bebas PPh dan Cara Lapor di Coretax

Investor saham bisa memperoleh penghasilan tambahan berupa dividen ketika perusahaan membagikan sebagian laba kepada pemegang saham. Namun, tidak semua investor memahami bahwa penerimaan dividen memiliki ketentuan Pajak Penghasilan (PPh) yang perlu diperhatikan.

Di Indonesia, dividen yang diterima wajib pajak orang pribadi dalam negeri dapat dikecualikan dari objek PPh apabila memenuhi persyaratan tertentu, salah satunya diinvestasikan kembali di wilayah Indonesia. Sebaliknya, apabila dividen tidak memenuhi ketentuan investasi, penghasilan tersebut dapat dikenakan PPh Final sebesar 10%.

Ketentuan ini penting dipahami oleh investor yang menerima pembagian dividen dari perusahaan terbuka maupun perusahaan dalam negeri lainnya. Berikut penjelasan mengenai tarif, syarat bebas pajak, batas waktu investasi, dan pelaporannya pada 2026.

Apakah Dividen Saham Dikenakan Pajak?

Dividen pada dasarnya merupakan penghasilan yang dapat menjadi objek Pajak Penghasilan. Namun, pemerintah memberikan fasilitas pengecualian pajak untuk dividen tertentu apabila memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perpajakan.

Bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri, dividen yang berasal dari dalam negeri dapat dikecualikan dari objek PPh apabila diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai ketentuan.

Jika persyaratan tersebut tidak dipenuhi, dividen dalam negeri yang diterima orang pribadi dikenakan PPh Final sebesar 10% dari jumlah bruto. Dengan demikian, investor perlu menentukan apakah dividen akan digunakan untuk kebutuhan pribadi atau dialokasikan kembali sebagai investasi yang memenuhi ketentuan.

Tarif Pajak Dividen Saham 2026

Perlakuan pajak dividen dalam negeri bagi wajib pajak orang pribadi dapat dibedakan berdasarkan pemenuhan syarat investasi kembali.

Kondisi Dividen Perlakuan Pajak
Dividen diinvestasikan sesuai ketentuan Dikecualikan dari objek PPh
Dividen tidak diinvestasikan kembali PPh Final 10%
Hanya sebagian dividen yang diinvestasikan Bagian yang memenuhi syarat dapat dikecualikan, sedangkan sisanya dikenakan pajak

Tarif 10% tersebut berlaku atas jumlah bruto dividen yang tidak memenuhi persyaratan pengecualian. Jadi, penghitungan pajak tidak didasarkan pada keuntungan investor dari kenaikan harga saham.

Syarat Dividen Agar Bebas Pajak

Investor orang pribadi dalam negeri dapat memperoleh fasilitas pengecualian PPh atas dividen dalam negeri dengan memenuhi ketentuan investasi.

Beberapa hal utama yang perlu diperhatikan adalah:

  1. Dividen berasal dari dalam negeri. Fasilitas yang dibahas pada bagian ini berlaku untuk dividen dalam negeri yang diterima wajib pajak orang pribadi dalam negeri.
  2. Diinvestasikan di Indonesia. Dividen harus ditempatkan pada bentuk investasi yang diperbolehkan oleh peraturan perpajakan.
  3. Memenuhi batas waktu investasi. Penempatan investasi harus dilakukan sesuai tenggat yang ditentukan berdasarkan tahun pajak penerimaan dividen.
  4. Mempertahankan investasi. Investasi harus dipertahankan paling singkat selama tiga Tahun Pajak sejak Tahun Pajak dividen diterima.
  5. Melaporkan realisasi investasi. Investor wajib memenuhi kewajiban pelaporan realisasi investasi melalui sistem administrasi perpajakan.

Apabila salah satu persyaratan tidak dipenuhi, fasilitas pengecualian pajak dapat tidak berlaku. Karena itu, investor tidak cukup hanya memindahkan uang dividen ke rekening investasi tanpa memperhatikan jenis instrumen dan kewajiban pelaporannya.

Dividen Bisa Diinvestasikan ke Mana?

Pemerintah menetapkan sejumlah bentuk investasi yang dapat digunakan untuk memenuhi persyaratan pengecualian PPh atas dividen. Bentuk investasi tersebut mencakup instrumen keuangan dan investasi lainnya yang memenuhi kriteria dalam peraturan.

Beberapa contoh bentuk investasi yang diatur antara lain:

  • Surat Berharga Negara (SBN), termasuk obligasi pemerintah yang memenuhi ketentuan.
  • Obligasi atau sukuk yang memenuhi persyaratan.
  • Saham perusahaan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia.
  • Investasi pada lembaga atau instrumen keuangan yang diperbolehkan.
  • Investasi langsung pada kegiatan usaha di Indonesia sesuai ketentuan.
  • Bentuk investasi lain yang tercantum dalam peraturan perpajakan.

Daftar tersebut bukan berarti setiap produk investasi otomatis memenuhi syarat. Investor perlu memeriksa ketentuan bentuk, tata cara, dan jangka waktu investasi dalam PMK Nomor 18/PMK.03/2021 beserta perubahan atau ketentuan pelaksana yang berlaku.

Batas Waktu Investasi Dividen agar Tidak Kena Pajak

Waktu penempatan investasi merupakan salah satu hal penting yang sering terlewat oleh investor. Berdasarkan ketentuan PMK Nomor 18/PMK.03/2021, investasi dividen oleh wajib pajak orang pribadi dilakukan paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah Tahun Pajak berakhir.

Contohnya, apabila seseorang menerima dividen pada tahun 2026, investasi yang digunakan untuk memenuhi persyaratan harus dilakukan paling lambat 31 Maret 2027.

Selain batas waktu tersebut, investasi harus dipertahankan paling singkat selama tiga Tahun Pajak terhitung sejak Tahun Pajak dividen diterima atau diperoleh.

Artinya, investor tidak boleh menganggap fasilitas bebas pajak sebagai izin untuk langsung mencairkan seluruh investasi setelah beberapa bulan. Perhatikan ketentuan mengenai jangka waktu dan pengalihan investasi yang diperbolehkan.

Contoh Menghitung Pajak Dividen Saham

Untuk memahami perhitungan pajak, berikut contoh apabila seorang investor menerima dividen dalam negeri sebesar Rp20.000.000 pada tahun 2026.

Contoh pertama: seluruh dividen diinvestasikan

  • Total dividen: Rp20.000.000
  • Jumlah yang diinvestasikan sesuai ketentuan: Rp20.000.000
  • Jumlah yang memenuhi syarat pengecualian: Rp20.000.000
  • PPh atas dividen: Rp0

Dalam contoh ini, seluruh dividen dapat dikecualikan dari objek PPh apabila investor memenuhi bentuk investasi, tenggat, jangka waktu, dan kewajiban pelaporan yang berlaku.

Contoh kedua: sebagian dividen diinvestasikan

  • Total dividen: Rp20.000.000
  • Jumlah yang diinvestasikan sesuai ketentuan: Rp12.000.000
  • Bagian yang tidak diinvestasikan: Rp8.000.000
  • Tarif PPh Final: 10%
  • PPh atas bagian yang tidak diinvestasikan: Rp800.000

Dengan demikian, bagian dividen sebesar Rp12.000.000 dapat dikecualikan dari objek PPh jika seluruh syarat terpenuhi. Sementara itu, Rp8.000.000 yang tidak diinvestasikan dikenakan PPh Final sebesar Rp800.000.

Perhitungan tersebut merupakan ilustrasi untuk dividen dalam negeri yang diterima wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Bagaimana Jika Dividen Digunakan untuk Kebutuhan Pribadi?

Investor tidak dilarang menggunakan dividen untuk kebutuhan sehari-hari, membayar tagihan, membeli barang, atau keperluan pribadi lainnya. Namun, dividen yang tidak memenuhi persyaratan investasi tidak memperoleh fasilitas pengecualian PPh.

Misalnya, seseorang menerima dividen Rp5.000.000 dan langsung menggunakan seluruh uang tersebut untuk kebutuhan rumah tangga. Jika tidak ada bagian yang memenuhi ketentuan investasi, dividen tersebut dikenakan PPh Final sebesar 10% atau Rp500.000.

Wajib pajak perlu memperhatikan mekanisme penyetoran pajak yang berlaku. Untuk dividen dalam negeri yang tidak memenuhi syarat pengecualian, PPh terutang wajib disetor sendiri oleh wajib pajak orang pribadi sesuai ketentuan, termasuk batas waktu pembayaran.

Cara Melaporkan Dividen di Coretax

Pelaporan dividen dalam SPT Tahunan tetap diperlukan, termasuk ketika dividen memperoleh fasilitas pengecualian dari objek PPh.

Berikut langkah persiapan yang dapat dilakukan sebelum mengisi SPT melalui Coretax DJP:

  1. Masuk ke akun Coretax DJP menggunakan identitas dan akses wajib pajak.
  2. Siapkan bukti penerimaan dividen dari perusahaan sekuritas atau pihak pembagi dividen.
  3. Periksa jumlah bruto dividen yang diterima selama tahun pajak.
  4. Siapkan bukti penempatan investasi apabila dividen digunakan untuk memenuhi persyaratan pengecualian pajak.
  5. Isi SPT Tahunan pada bagian penghasilan sesuai dengan perlakuan pajaknya.
  6. Laporkan dividen yang memenuhi syarat sebagai penghasilan bukan objek pajak.
  7. Laporkan dividen yang tidak memenuhi syarat pada bagian penghasilan yang dikenakan PPh Final.
  8. Lengkapi laporan realisasi investasi sesuai periode dan mekanisme yang tersedia di Coretax.
  9. Periksa kembali seluruh informasi sebelum mengirimkan SPT.

Dalam panduan Coretax DJP, dividen yang memenuhi persyaratan pengecualian dilaporkan sebagai penghasilan bukan objek pajak. Sementara itu, dividen dalam negeri yang tidak memenuhi syarat investasi dilaporkan sebagai penghasilan yang dikenakan PPh Final.

Jangan menghilangkan informasi dividen dari SPT hanya karena penghasilan tersebut tidak dikenakan pajak. Status bukan objek pajak berbeda dengan tidak perlu dilaporkan.

Apakah Dividen dari Saham Luar Negeri Juga Bebas Pajak?

Dividen dari luar negeri memiliki ketentuan tersendiri. Wajib pajak dalam negeri dapat memperoleh pengecualian PPh atas dividen luar negeri apabila memenuhi persyaratan investasi atau penggunaan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di Indonesia sesuai peraturan.

Ketentuan untuk dividen luar negeri tidak sepenuhnya sama dengan dividen dalam negeri. Terdapat persyaratan tambahan yang berkaitan dengan jumlah dividen yang diinvestasikan, pajak yang telah dibayar di luar negeri, dan ketentuan penghitungan PPh apabila fasilitas pengecualian tidak terpenuhi.

Karena itu, investor yang menerima dividen dari saham perusahaan asing sebaiknya tidak langsung menggunakan perhitungan tarif 10% seperti dividen dalam negeri. Periksa sumber penghasilan dan ketentuan perpajakan yang berlaku untuk transaksi tersebut.

Kesalahan yang Perlu Dihindari Investor

Ada beberapa kesalahan yang dapat menyebabkan investor kehilangan fasilitas pengecualian pajak atas dividen, antara lain:

  • Menganggap semua dividen otomatis bebas pajak.
  • Menginvestasikan dividen pada produk yang tidak termasuk bentuk investasi yang diperbolehkan.
  • Melewati batas waktu penempatan investasi.
  • Mencairkan atau mengalihkan investasi sebelum memenuhi jangka waktu minimum tanpa memperhatikan ketentuan.
  • Tidak menyampaikan laporan realisasi investasi melalui mekanisme yang ditentukan.
  • Tidak melaporkan dividen dalam SPT Tahunan karena menganggapnya bukan objek pajak.

Investor sebaiknya menyimpan bukti pembagian dividen, mutasi rekening, bukti pembelian instrumen investasi, dan dokumen pelaporan. Catatan tersebut dapat membantu apabila DJP meminta klarifikasi atas penghasilan atau fasilitas pajak yang digunakan.

Kesimpulan

Pajak dividen saham pada 2026 perlu dipahami oleh investor orang pribadi yang menerima pembagian laba dari perusahaan dalam negeri. Dividen tersebut dapat dikecualikan dari objek PPh apabila diinvestasikan di Indonesia sesuai bentuk, batas waktu, jangka waktu, dan kewajiban pelaporan yang ditentukan.

Apabila dividen tidak memenuhi persyaratan pengecualian, tarif PPh Final yang berlaku adalah 10% dari jumlah bruto. Jika hanya sebagian dividen yang diinvestasikan sesuai ketentuan, bagian yang memenuhi syarat dapat dikecualikan, sedangkan sisanya tetap dikenakan pajak.

Selain memperhatikan kewajiban pembayaran, investor juga harus melaporkan dividen dan realisasi investasi melalui mekanisme perpajakan yang berlaku. Dengan memahami aturan ini, investor dapat mengelola penghasilan dividen secara lebih tertib dan menghindari kesalahan ketika menyampaikan SPT Tahunan.

Artikel terkait

Rekomendasi