Oleh : Saby Kossay
Percepatan pembangunan memang terus digalakkan oleh Pemerintah RI belakangan ini. Bukan hanya percepatan, namun juga adanya pemerataan pembangunan, yang mana keseluruhan hal tersebut memang sangatlah memerlukan adanya kolaborasi dari banyak pihak untuk terus mengawal dan mengawasi agar pembangunan yang dilakukan bisa jauh lebih optimal dan tepat sasaran.
Tidak bisa dipungkiri bahwa infrastruktur merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk menentukan bagaimana keberhasilan pada percepatan pembangunan nasional, utamanya adalah pada bidang ekonomi, dalam rangka mampu mewujudkan Indonesia yang jauh lebih maju ke depannya.
Bukan hanya itu, namun dengan adanya pembangunan infrastruktur yang optimal, maka mampu juga meningkatkan adanya pemerataan pendapatan yang tentunya mampu menekan angka kemiskinan dan juga kesenjangan sosial yang ada di Tanah Air.
Sebagai informasi, pembangunan di bidang infrastruktur sendiri memiliki cakupan yang sangat luas, sehingga bukan hanya menyangkut infrastruktur yang bersifat pada pekerjaan umum saja seperti pembangunan jalan, jembatan, maupun penyediaan air bersih, namun pembangunan infrastruktur sejatinya juga mencakup pada prasarana yang lain seperti pembangunan pelabuhan, listrik, bandara dan lain sebagainya.
Maka dari itu, karena pengertian pembangunan infrastruktur yang cukup luas ini, sehingga tentunya upaya percepatan pembangunan yang tengah digalakkan oleh Pemerintah RI sama sekali tidak akan bisa dilaksanakan dengan optimal apabila tidak dibantu atau tidak diimbangi dengan kolaborasi dan kerja sama dengan banyak pihak lainnya. Dengan kata lain, pelaksanaan pembangunan infrastruktur akan jauh lebih efektif apabila memang hal tersebut dilakukan secara terintegrasi.
Sementara itu, Pemerintah RI sendiri masih terus berupaya untuk bisa mewujudkan adanya pembangunan yang merata di seluruh pelosok negeri. Pemerataan pembangunan tersebut adalah bentuk komitmen nyata yang dimiliki oleh Presiden Jokowi agar tidak hanya sekedar pembangunan terjadi di salah satu wilayah atau pulau saja sebagaimana yang terjadi selama ini, yakni seolah-olah hanya terjadi pembangunan di Pulau Jawa saja.
Kemudian, Presiden Jokowi bertekad untuk melangsungkan seluruh pembangunan secara merata hingga menjangkau semua pelosok Tanah Air bahkan sampai di Tanah Papua. Maka dari itu, dirinya menegaskan bahwa paradigma pembangunan yang diberlakukan oleh Pemerintah RI saat ini adalah Indonesiasentris.
Mengenai hal tersebut, Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin mengatakan kerja sama antara pihak terkait dalam proses percepatan pembangunan Papua sangat dibutuhkan. Hal ini dapat membantu perwujudan percepatan pembangunan kesejahteraan Papua, yakni masyarakat Orang Asli Papua (OAP). Menurutnya, berbagai kebijakan tak bisa hanya melibatkan para tetua adat ataupun pemangku jabatan semata.
Wapres RI kemudian mengaku bahwa dirinya sangatlah meyakini bahwa percepatan pembangunan di Tanah Papua memang akan bisa segera terwujud. Keterwujudan pembangunan tersebut dapat dilihat apabila seluruh pihak, mulai dari para tokoh adat dan juha seluruh elemen lokal champion Orang Asli Papua (OAP) mampu dan siap untuk terus saling membantu serta berpartisipasi dengan aktif untuk pembangunan di Bumi Cenderawasih.
Lebih lanjut, KH. Ma’ruf Amin kemudian juga merinci sejumlah kebijakan dalam mendorong pembangunan di Papua. Yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan Undang-Undang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang menugaskan beberapa hal pokok, seperti penyerahan kewenangan dari provinsi ke kabupaten/kota, penambahan transfer dana otonomi khusus Papua menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum Nasional, dan juga ketentuan anggota DPRP/DPRK yang diangkat tanpa melalui mekanisme Pemilihan Umum dengan kuota 25 persen.
Tentunya, bahkan Pemerintah RI sendiri terus berupaya untuk menggandeng banyak pihak lain agar bisa turut serta membantu adanya pembangunan di Tanah Papua. pihak Sekretariat Wakil Presiden RI bahkan telah menjalin koordinasi dengan kementerian maupun lembaga lainnya serta Persekutuan Gereja-Gereja Papua (PGGP) di Papua dan Papua Barat yang membahas mengenai percepatan pembangunan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, kolaborasi memang benar-benar hal yang sangat penting untuk terus dilakukan, bahkan tidak hanya sekedar melibatkan antar institusi pemerintah saja, melainkan juga mengikutsertakan lembaga dan organisasi agama serta kemasyarakatan lainnya.
Selain itu, pemerintah berkomitmen memberikan kebijakan afirmatif dan regulasi dengan mengusung semangat persatuan, memberikan pelayanan umum yang berkualitas, dan pemenuhan hak-hak masyarakat Papua. Dengan ini, ia berharap kesejahteraan masyarakat Papua dapat segera terwujud.
Meski demikian, Wapres Ma’ruf Amin menyadari upaya tersebut tidaklah mudah. Untuk menentukan keberhasilan pembangunan di Papua, diperlukan juga situasi keamanan yang kondusif.
Seluruh elemen masyarakat, bukan hanya sekedar elemen pemerintahan saja sejatinya memiliki peranan yang sangat penting untuk terus membantu dalam perwujudan percepatan pembangunan yang digalakkan oleh Pemerintah pusat, termasuk khususnya adalah pembangunan di Tanah Papua.
Maka dari itu, untuk mencapai percepatan pembangunan yang jauh lebih optimal, kolaborasi dari banyak pihak sangatlah penting untuk terus dilakukan. (*)
*) Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta
