Oleh: Andika Simangunson
Keberhasilan pengendalian inflasi oleh pemerintah mulai terlihat dampaknya. Meski secara umum, perekonomian Indonesia masih tetap mengalami inflasi. Adapun komoditas beras, menjadi penyumbang inflasi pangan nasional tertinggi.
Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan, harga beras sudah merangkak naik sejak awal kuartal III 2022, baik untuk beras kualitas premium maupun medium.
Kenaikan inflasi komoditas beras dipicu tiga sebab utama. Pertama, harga pupuk sedang mengalami kenaikan. Kedua, ada pembatasan ke petani menggunakan pupuk subsidi. Ketiga, terdapat pelaku usaha yang mendorong harga supaya naik.
Beberapa orang berani membeli gabah dengan harga mahal, kemudian diolah jadi beras premium. Meskipun demikian, pemerintah tetap berupaya untuk melakukan berbagai macam solusi untuk mengendalikan inflasi.
Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan, peraturan mengenai penyaluran cadangan beras pemerintah ini merupakan salah satu instrumen yang dibutuhkan dalam upaya pemerintah mengendalikan inflasi.
Pasalnya, beras merupakan komoditas pangan utama yang fluktuasi harganya sangat mempengaruhi tingkat inflasi nasional. Penyaluran cadangan beras pemerintah ini menjadi payung hukum bagi penyaluran beras pemerintah untuk kelompok masyarakat tertentu atau kita menyebutnya Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Penyaluran ini dilaksanakan melalui kegiatan Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) yang digelar oleh NFA dengan menugaskan Perum Bulog.
Arief menjelaskan, kriteria KPM penerima beras adalah keluarga tidak mampu yang telah didata oleh Kementerian Sosial. Apabila terdapat KPM yang tidak sesuai dengan data maka dapat dilakukan penggantian oleh pemerintah desa/kelurahan setempat melalui mekanisme yang telah ditentukan.
Disamping itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan, pemerintah terus menjalankan berbagai upaya stabilisasi harga beras. Upaya-upaya tersebut ditempuh melalui berbagai program seperti bantuan pangan pemerintah dan pasar murah yang bekerja sama dengan berbagai pihak. Zulkifli menekankan, pemerintah berkomitmen memastikan ketersediaan beras bagi masyarakat.
Disampaikan Zulkifli pada saat meninjau Pasar Johar di Semarang, Jawa Tengah, mengatakan bahwa pihaknya telah berkeliling Indonesia serta intens berkoordinasi dengan Badan Pangan Nasional dan Bulog untuk memastikan masalah beras terkendali.
Stabilisasi harga beras di daerah pun disinergikan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah memiliki program bantuan pangan yaitu 10-kilogram beras per keluarga untuk 21,3 juta keluarga penerima manfaat yang dijalankan pada September sampai November 2023.
Pemerintah juga bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menggelar pasar murah. Dalam pantauan harga barang kebutuhan pokok (bapok) di Pasar Johar, Zulkifli mendapati sejumlah harga komoditas tergolong stabil, artinya harga beras sudah tidak naik walaupun memang belum turun drastis.
Perum Bulog menyatakan harus menyeimbangkan dua sisi, baik di sisi petani maupun konsumen menyusul kenaikan harga beras di sejumlah wilayah saat ini. Direktur Human Capital Bulog, Purnomo Sinar Hadi mengatakan salah satu upaya menyeimbangkan harga beras di pasar dengan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Sampai saat ini subsidi untuk petani masih berbentuk subsidi pupuk dan Bulog yang ditugaskan untuk membeli gabah dari para petani.
Upaya lain Pemerintah dalam menjaga stabilitas harga beras di Indonesia yang saat ini mengalami penyesuaian akibat dampak kemarau Panjang adalah dengan menggencarkan Gerakan Pasar Murah (GPM). Masifnya Gerakan Pasar Murah (GPM) di seluruh Indonesia merupakan bentuk komitmen nyata Pemerintah dalam mewujudkan stabilitas harga beras. Pemerintah menjamin harga beras terjangkau oleh masyarakat dan stok nya selalu tersedia di pasaran.
Walaupun produksi beras dalam negeri sedang menurun akibat fenomena iklim el nino, Pemerintah telah melakukan berbagai langkah nyata untuk menjamin Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tersedia hingga beberapa bulan ke depan.
Masyarakat tidak perlu khawatir merespons fluktuasi harga beras yang terjadi. Hal tersebut merupakan sebuah kelumrahan dalam mekanisme ekonomi. Mengingat beras sebagai komoditas pokok, Pemerintah melakukan intervensi pasar melalui program Gerakan Pasar Murah (GPM) untuk mewujudkan stabilitas harga beras di pasaran.
Selain itu, Pemerintah juga mempercepat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dengan menyalurkan bansos beras kepada masyarakat yang membutuhkan.
Presiden Joko Widodo sebelumnya juga menginstruksikan Kementerian/Lembaga terkait bersama Pemerintah Daerah untuk mempercepat bantuan beras kepada Keluarga Penerima Manfaat. Bantuan beras dapat membantu meringankan tekanan harga beras yang berdampak pada indeks harga konsumen, meningkatkan cadangan pangan dalam menjaga stabilitas stok, menekan harga beras di pasar dan membantu mengendalikan inflasi di daerah-daerah hingga menurun secara bertahap.
Serangkaian upaya yang dilakukan Pemerintah untuk menstabilkan harga beras layak diapresiasi karena telah terbukti nyata menstabilkan inflasi dan meredam gejolak harga beras di pasaran. Selain itu, Pemerintah juga mencanangkan berbagai program unggulan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional jangka panjang. Hal ini merupakan bukti nyata komitmen kuat Pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam menciptakan generasi Indonesia yang unggul dan berdaya saing tinggi. (*)
*) Penulis adalah Mahasiswa Pertanian UNS (Universitas Sebelas Maret) Surakarta
