Setelah gangguan pasokan dari pandemi Covid-19, perang Rusia-Ukraina telah meningkatkan inflasi global yang tinggi dan menjalar ke banyak negara. Turki, misalnya, lira yang terjun bebas mendorong inflasi makanan jadi 64,5% (year on year).
Kazakhstan, Azerbaijan, Mesir, Kongo, Lebanon, Turki, dan Armenia menghadapi risiko serius. Negara-negara ini tidak hanya tergantung akut pada biji-bijian Rusia-Ukraina, tapi mayoritas warganya memakai ponsel, pemuda menganggur tinggi, dan indeks demokrasinya rendah. Kenaikan harga pangan plus inflasi bisa jadi bahan bakar jitu guna menggerakan kerusuhan sipil (Jaochim Klement, 2022).
Situasi ini mengingatkan pada krisis pangan 2008 dan 2011. Dalam dua peristiwa itu, krisis pangan disulut oleh produksi yang turun dan daya beli warga yang rendah, yang kemudian diikuti ekspektasi penurunan suplai.
Ketika pintu ekspor pangan oleh negara-negara eksportir ditutup, pasar panik dan harga pangan pun meroket. Berkelindan dengan krisis energi dan spekulasi di pasar komoditas, krisis pangan kian dalam. Huru-hara membuat pemerintahan jatuh, seperti di Haiti, Tunisia, Mesir dan Libya. Ada pelajaran penting: krisis pangan akan memicu instabilitas politik jika pemerintah gagal menangani.
BACA JUGA : UU Cipta Kerja Untuk Menarik Minat Investor
Situasi mutakhir ini, diakui atau tidak, telah meningkatkan kecemasan di banyak negara, termasuk di Indonesia. Idealnya, negara bisa melakukan intervensi dalam bentuk subsidi pangan misalnya. Masalahnya, tidak semua negara memiliki kapasitas fiskal baik.
Intervensi, bisa jadi, berujung pada naiknya beban utang. Jika intervensi tidak dilakukan, legitimasi pemerintah bisa terjun bebas. Situasinya tak mudah.
Tidak ada pilihan yang ideal. Dalam kondisi demikian, fokus utama negara harus memastikan kelompok miskin dan rentan terlayani dan dijamin aksesnya pada pangan. Agar daya belinya tetap terjaga.
Bantuan langsung tunai (BLT) Rp300 ribu kepada 20,5 juta keluarga penerima program sembako, program keluarga harapan, dan 2,5 juta pedagang kaki lima gorengan adalah bagian dari kehadiran negara untuk menjamin daya beli itu. Operasi pasar atau bazar sembako murah insidentil bisa dilakukan untuk memberikan pilihan pada warga.
Ini semua solusi jangka pendek. Dalam jangka menengah-panjang, perlu langkah serius menggenjot produksi pangan di hulu, memperbaiki rantai pasok yang tak efisien, dan memastikan pasar mendekati persaingan sempurna. Bauran kebijakan ini dimaksudkan guna memastikan Indonesia tidak akan terseret jauh lebih dalam jika dunia krisis pangan. (*)
*) Penulis Anggota Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia
