Menu

Mode Gelap
Lantai Tiga Mapolda Banten Terbakar, Ini Kata Wakapolda  Presiden Prabowo Subianto Lantik Penasehat Khusus, Utusan Khusus dan Staf Khusus Presiden Presiden Prabowo Lantik Wakil Menteri Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto Lantik Menteri Kabinet Merah Putih Prabowo Subaianto-Gibran Rakabuming Raka Resmi Jabat Presiden dan Wakil Presiden RI

Ekonomi · 12 Apr 2022 18:48 WIB ·

Geopolitik Pangan Konflik Rusia-Ukraina


 Geopolitik Pangan Konflik Rusia-Ukraina Perbesar

Semua negara ini harus menemukan sumber gandum baru dan membayar harga jauh lebih tinggi. Bisa mengatasi keduanya, tentu bukan hal mudah.

Bagi Indonesia, dampak krisis Rusia-Ukraina tentu tak seberat Mesir dan kawan-kawan. Namun, konsekuensi konflik Ukraina dan Rusia tidak bisa dianggap sepele. Andil Ukraina dan Rusia dalam memasok gandum ke Indonesia mencapai 30% (Ukraina 23%, sisanya dari Rusia). Rusia juga pemasok utama pupuk ke Indonesia.

Tatkala harga impor pupuk fosfat dari Rusia naik, plus kenaikan harga gas, komponen utama pupuk Urea, harga aneka pupuk pun melonjak tinggi. Ruang fiskal yang sempit memaksa pemerintah menyederhanakan subsidi pupuk mulai Juli nanti: dari semula 5 kini hanya 2 (Urea dan NPK) yang disubsidi. Dan hanya 7 komoditas (dari semula 70) yang menerima subsidi.

Efek domino penyederhanaan subsidi pupuk ini bisa panjang. Pertama, 3,2 juta hektare dari 7,4 juta hektare sawah ada di luar Jawa. Sawah-sawah ini tetap memerlukan pupuk diluar Urea dan NPK. Ketika harga pupuk, ZA dan SP-36 misalnya, naik berlipat-lipat ada peluang petani mengurangi, bahkan tidak memupuk sawahnya.

BACA JUGA : Buka Sidang IPU ke -144, Jokowi Ajak Aksi Nyata Cegah Perubahan Iklim

Kedua, harga pupuk non-subsidi akan naik-turun mengikuti mekanisme pasar. Meskipun pupuk hanya mengambil 10% dari ongkos produksi, kenaikan harga pupuk nonsubsidi akan menekan kapasitas petani. Dalam jangka panjang taruhannya adalah produksi aneka pangan pokok.

Inilah ruang adaptasi yang dilakukan pemerintah. Terlepas dari dampak buruknya, respons kebijakan harus diambil. Tidak bisa dibiarkan tanpa ada kebijakan. Kerumitan semacam ini hadir given sejak pandemi Covid-19 menyergap. “Dunia yang satu” dan terkoneksi satu sama lain menyulitkan untuk melakukan isolasi.

BACA JUGA   Penyempurnaan UU Cipta Kerja Jamin Kepastian Iklim Usaha

Betapa Indonesia tidak sendiri bisa disimak dari tidak siapnya sejumlah negara tatkala merespons harga-harga pangan naik tinggi sejak tahun lalu. Kenaikan berasal dari negara-negara dengan populasi besar, seperti China dan India, yang mengalami beralih dari status pandemi ke endemi.

Permintaan yang tinggi dan tiba-tiba tak serta-merta bisa direspons oleh pasokan, yang memang memerlukan waktu. Harga pun terpantik tinggi. Setahun terakhir, harga oat naik 112,6%, kopi 82,6%, gandum 65,7%, minyak sawit 57,8%, kanola 43,3%, gula 31,6%, jagung 33%, dan kedelai 20,4%.

Kenaikan lebih tinggi terjadi pada minyak mentah (65,6%), gas alam (150,3%), dan batu bara (213,2%). Ada dua dampak kenaikan simultan itu. Pertama, perebutan kontainer pengiriman barang yang berujung kelangkaan. Kedua, biaya transportasi makin mahal. Harga pangan yang sudah jadi mahal kian mahal.
Kenaikan harga-harga itu niscaya memicu inflasi.

Artikel ini telah dibaca 57 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Eksotisme, Alami dan Memikat; Rahasia Surga Ekowisata Banten yang Jarang Orang Tahu

11 April 2026 - 22:35 WIB

BLT Ditengah Bisingnya Informasi

5 April 2026 - 12:02 WIB

BBM dan Kendaraan Listrik: Antara Transisi Energi dan Beban Publik

3 April 2026 - 13:01 WIB

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Dominasi Penerimaan Pajak Digital, Setor Rp37,40 Triliun

2 April 2026 - 13:29 WIB

Penerimaan Pajak Kanwil DJP Banten Tumbuh 12,65 Persen hingga Februari 2026

1 April 2026 - 16:19 WIB

Pesta Rakyat Perdana di Monas: Produk Ekraf Banten Tembus 14.000 Paket

30 Maret 2026 - 11:52 WIB

Trending di Ekonomi