Perjanjian Kerja Digital 2026: Apakah Tanda Tangan Elektronik Sah Secara Hukum?
Proses perekrutan karyawan kini semakin banyak dilakukan secara online. Setelah dinyatakan diterima, calon pekerja terkadang diminta menandatangani perjanjian kerja melalui email, aplikasi, atau platform tanda tangan elektronik tanpa harus datang langsung ke kantor perusahaan.
Praktik tersebut menimbulkan pertanyaan: apakah perjanjian kerja digital memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak yang ditandatangani menggunakan pena di atas kertas? Apakah pekerja tetap mendapatkan perlindungan apabila terjadi perselisihan dengan perusahaan?
Pada dasarnya, dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik dapat diakui secara hukum di Indonesia apabila memenuhi persyaratan yang berlaku. Namun, pekerja tetap perlu memeriksa isi kontrak, identitas pihak yang menandatangani, dan keaslian dokumen sebelum memberikan persetujuan.
Apakah Perjanjian Kerja Digital Sah di Indonesia?
Perjanjian kerja yang dibuat dan ditandatangani secara elektronik pada prinsipnya dapat memiliki kekuatan hukum. Dasar pengakuan dokumen elektronik terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.
Pasal 5 UU ITE mengakui informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetaknya sebagai alat bukti hukum yang sah sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku. Artinya, kontrak kerja berbentuk dokumen elektronik tidak otomatis kehilangan kekuatan pembuktian hanya karena tidak dicetak di atas kertas.
Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 mengatur penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, termasuk persyaratan tanda tangan elektronik.
Meskipun demikian, pengakuan dokumen elektronik tidak berarti semua file PDF yang memiliki gambar tanda tangan otomatis dapat dianggap memenuhi seluruh persyaratan tanda tangan elektronik. Identitas penanda tangan, persetujuan, dan integritas dokumen tetap perlu diperhatikan.
Perbedaan Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi dan Tidak Tersertifikasi
Dalam peraturan mengenai penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, tanda tangan elektronik dibedakan menjadi dua jenis, yaitu tersertifikasi dan tidak tersertifikasi.
1. Tanda tangan elektronik tersertifikasi
Tanda tangan elektronik tersertifikasi dibuat dengan menggunakan Sertifikat Elektronik dari Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia yang memenuhi ketentuan serta perangkat pembuat tanda tangan elektronik tersertifikasi.
Jenis tanda tangan ini memiliki mekanisme untuk membantu memverifikasi identitas penanda tangan dan menjaga keutuhan dokumen. Apabila dokumen mengalami perubahan setelah ditandatangani, perubahan tersebut dapat diketahui melalui proses validasi yang sesuai.
2. Tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi
Tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi dibuat tanpa menggunakan jasa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia. Bentuknya dapat menggunakan mekanisme elektronik yang berbeda-beda.
Jenis ini tidak otomatis berarti tidak sah. PP Nomor 71 Tahun 2019 tetap mengatur persyaratan agar tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah. Namun, mekanisme pembuktian identitas dan keutuhan dokumennya perlu diperhatikan.
Untuk dokumen penting seperti perjanjian kerja, penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi dapat membantu memberikan kepastian mengenai identitas penanda tangan dan riwayat dokumen.
Syarat Tanda Tangan Elektronik agar Diakui Secara Hukum
Pasal 59 PP Nomor 71 Tahun 2019 mengatur sejumlah persyaratan tanda tangan elektronik agar memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah.
Persyaratan tersebut mencakup hal-hal berikut:
- Data pembuatan tanda tangan elektronik berkaitan dengan penanda tangan.
- Data pembuatan tanda tangan elektronik selama proses penandatanganan berada dalam kuasa penanda tangan.
- Setiap perubahan terhadap tanda tangan elektronik setelah waktu penandatanganan dapat diketahui.
- Perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan juga dapat diketahui.
- Terdapat cara tertentu untuk mengidentifikasi siapa yang melakukan penandatanganan.
- Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penanda tangan telah memberikan persetujuan terhadap dokumen terkait.
Dengan persyaratan tersebut, tanda tangan elektronik tidak sekadar menjadi gambar tanda tangan yang ditempelkan pada dokumen. Sistem yang digunakan harus dapat mendukung identifikasi penanda tangan dan pembuktian persetujuan.
Apakah PKWT Harus Ditandatangani Secara Tertulis?
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau PKWT memiliki ketentuan khusus mengenai bentuk perjanjian. Berdasarkan PP Nomor 35 Tahun 2021, PKWT dibuat secara tertulis serta menggunakan bahasa Indonesia dan huruf Latin.
Ketentuan tersebut perlu diperhatikan ketika perusahaan menggunakan kontrak digital. Pekerja sebaiknya memastikan dokumen yang diterima dapat dibaca, disimpan, dan diakses kembali, serta memuat ketentuan hubungan kerja secara jelas.
Perjanjian kerja juga dapat dibuat untuk waktu tidak tertentu atau PKWTT. Bentuk dan pelaksanaannya tetap harus mengikuti ketentuan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.
Penggunaan media elektronik tidak menghilangkan kewajiban para pihak untuk memenuhi ketentuan mengenai isi dan pelaksanaan perjanjian kerja.
Isi Perjanjian Kerja yang Wajib Diperiksa Sebelum Ditandatangani
Terlepas dari apakah kontrak diberikan dalam bentuk cetak atau digital, pekerja perlu membaca seluruh isinya sebelum menyetujui perjanjian.
Beberapa informasi penting yang perlu diperiksa meliputi:
1. Identitas perusahaan dan pekerja
Pastikan nama perusahaan, alamat, identitas pekerja, serta pihak yang berwenang mewakili perusahaan tercantum secara benar. Periksa juga apakah pihak yang mengirimkan dokumen benar-benar berasal dari perusahaan yang melakukan perekrutan.
2. Jabatan dan uraian pekerjaan
Periksa nama jabatan, tanggung jawab, lokasi kerja, serta tugas yang harus dilakukan. Jangan hanya mengandalkan informasi yang disampaikan secara lisan oleh perekrut.
3. Upah dan cara pembayaran
Pastikan nominal upah, periode pembayaran, komponen tunjangan, serta ketentuan potongan dijelaskan secara transparan. Perhatikan apakah nominal yang dicantumkan merupakan gaji kotor atau gaji bersih.
4. Status dan jangka waktu hubungan kerja
Pastikan kontrak menyebutkan apakah hubungan kerja menggunakan PKWT atau PKWTT. Jika PKWT, periksa tanggal mulai, jangka waktu, atau ketentuan penyelesaian pekerjaan yang menjadi dasar perjanjian.
5. Jam kerja dan waktu istirahat
Periksa ketentuan hari kerja, jam masuk, jam pulang, waktu istirahat, dan aturan lembur. Pastikan ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan ketenagakerjaan.
6. Hak dan kewajiban para pihak
Baca ketentuan mengenai cuti, fasilitas kerja, jaminan sosial, kewajiban pekerja, tata tertib, dan prosedur penyelesaian perselisihan. Jangan melewatkan bagian yang menggunakan istilah hukum atau bahasa yang sulit dipahami.
Cara Memeriksa Keaslian Perjanjian Kerja Digital
Setelah menerima kontrak elektronik, jangan langsung menganggap dokumen tersebut asli hanya karena dikirim melalui email perusahaan. Lakukan beberapa pemeriksaan berikut sebelum menyimpan dan menyetujuinya.
- Periksa alamat pengirim. Pastikan email atau akun pengirim benar-benar berkaitan dengan perusahaan atau pihak yang berwenang mengurus perekrutan.
- Periksa identitas penanda tangan. Cocokkan nama dan jabatan pihak yang menandatangani dengan informasi perusahaan.
- Gunakan fitur validasi tanda tangan. Jika dokumen menggunakan tanda tangan elektronik tersertifikasi, periksa status validasinya melalui mekanisme yang disediakan penyelenggara.
- Pastikan dokumen tidak berubah. Perhatikan apakah sistem menunjukkan bahwa dokumen masih utuh setelah ditandatangani.
- Periksa waktu penandatanganan. Simpan informasi tanggal, waktu, dan bukti proses persetujuan apabila tersedia.
- Unduh dokumen final. Simpan salinan kontrak yang telah ditandatangani kedua pihak, bukan hanya tautan untuk melihat dokumen.
Apabila perusahaan menggunakan platform tanda tangan elektronik, pekerja dapat meminta petunjuk mengenai cara memvalidasi dokumen dan mengunduh salinan finalnya.
Apakah Perusahaan Wajib Memberikan Salinan Kontrak Digital?
Pekerja sebaiknya mendapatkan salinan perjanjian kerja yang telah disepakati. Dokumen tersebut penting sebagai bukti mengenai hak dan kewajiban selama hubungan kerja berlangsung.
Dalam praktik kontrak elektronik, salinan dapat diberikan melalui email, sistem internal perusahaan, atau platform penandatanganan yang digunakan. Pastikan salinan tersebut merupakan versi final dan dapat diakses kembali.
Jika perusahaan hanya memberikan akses sementara atau menolak memberikan salinan, pekerja sebaiknya meminta penjelasan tertulis. Simpan pula bukti komunikasi mengenai proses penandatanganan.
Waspadai Modus Penipuan Menggunakan Kontrak Kerja Digital
Proses perekrutan online dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk membuat dokumen kontrak palsu. Karena itu, pekerja perlu berhati-hati ketika menerima perjanjian kerja dari pihak yang belum terverifikasi.
Berikut beberapa tanda yang patut diwaspadai:
- Perusahaan meminta sejumlah uang sebagai syarat menandatangani kontrak atau menjamin kelulusan kerja.
- Dokumen menggunakan nama perusahaan terkenal, tetapi dikirim melalui alamat email yang tidak berkaitan dengan perusahaan tersebut.
- Informasi jabatan, gaji, dan lokasi kerja tidak jelas.
- Pekerja diminta segera menandatangani dokumen tanpa diberi kesempatan membaca isinya.
- Pengirim meminta kode OTP, kata sandi, atau akses ke rekening pribadi.
- Kontrak memuat kewajiban pembayaran yang tidak pernah dijelaskan saat proses rekrutmen.
Jika menemukan hal mencurigakan, hubungi perusahaan melalui kanal resmi yang ditemukan secara mandiri. Jangan menggunakan nomor telepon atau tautan yang hanya diberikan oleh pihak yang belum terverifikasi.
Apa yang Harus Dilakukan Jika Isi Kontrak Digital Tidak Sesuai Kesepakatan?
Jika pekerja menemukan perbedaan antara isi kontrak dan kesepakatan sebelumnya, sebaiknya jangan terburu-buru memberikan tanda tangan elektronik.
Langkah yang dapat dilakukan antara lain:
- Catat bagian kontrak yang tidak sesuai dengan penawaran atau kesepakatan sebelumnya.
- Hubungi HRD atau pihak perusahaan yang berwenang melalui saluran komunikasi resmi.
- Mintalah revisi dokumen apabila terdapat kesalahan pada jabatan, upah, masa kerja, atau ketentuan lainnya.
- Simpan bukti komunikasi dan versi kontrak yang pernah dikirimkan.
- Mintalah penjelasan tertulis sebelum menyetujui perubahan isi perjanjian.
Perubahan terhadap perjanjian yang telah disepakati tidak seharusnya dilakukan secara sepihak. Apabila muncul perselisihan, pekerja dapat meminta bantuan Dinas Ketenagakerjaan setempat atau menempuh mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai ketentuan.
Apakah Kontrak Kerja Digital Perlu Dicetak dan Diberi Meterai?
Dokumen elektronik yang sah tidak otomatis menjadi tidak berlaku hanya karena tidak dicetak. Keabsahan tanda tangan elektronik dan dokumen elektronik perlu dinilai berdasarkan persyaratan hukum yang berlaku, bukan semata-mata dari bentuk fisiknya.
Mengenai meterai, perlu dibedakan antara fungsi bea meterai dan keabsahan perjanjian. Bea meterai merupakan pajak atas dokumen yang termasuk objek bea meterai berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
Dengan demikian, keberadaan atau tidak adanya meterai tidak boleh dijadikan satu-satunya ukuran untuk menentukan sah atau tidaknya hubungan kerja. Jika perjanjian kerja elektronik merupakan objek bea meterai, pemenuhan kewajiban tersebut tetap perlu diperhatikan.
Kesimpulan
Perjanjian kerja digital dapat diakui secara hukum di Indonesia. UU ITE mengakui dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah, sedangkan PP Nomor 71 Tahun 2019 mengatur persyaratan tanda tangan elektronik agar memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum.
Namun, pekerja tidak sebaiknya hanya berfokus pada tanda tangan. Isi kontrak, identitas perusahaan, besaran upah, status hubungan kerja, masa berlaku, serta hak dan kewajiban para pihak harus diperiksa sebelum memberikan persetujuan.
Simpan salinan final perjanjian kerja digital dan bukti proses penandatanganan. Dengan begitu, pekerja memiliki dokumentasi yang dapat digunakan apabila suatu saat muncul perbedaan pemahaman atau perselisihan dengan perusahaan.