Perjanjian Kerja dan Upah Lembur: Aturan, Perhitungan, serta Hak Karyawan

Kerja lembur merupakan hal yang cukup umum terjadi di berbagai perusahaan, terutama ketika ada pekerjaan mendesak, target produksi, atau tugas yang harus diselesaikan di luar jam kerja normal. Meskipun demikian, perusahaan tidak bisa memperlakukan lembur sebagai kewajiban tanpa memperhatikan ketentuan ketenagakerjaan.

Setiap karyawan perlu memahami bagaimana aturan lembur dicantumkan dalam perjanjian kerja, kapan perusahaan wajib membayar upah lembur, dan bagaimana cara menghitung nominal yang seharusnya diterima. Pemahaman ini membantu pekerja memeriksa haknya secara mandiri dan menghindari kesalahpahaman ketika menerima slip gaji.

1. Apa yang Dimaksud dengan Kerja Lembur?

Kerja lembur adalah waktu kerja yang dilakukan melebihi ketentuan jam kerja normal atau pekerjaan yang dilakukan pada hari istirahat mingguan maupun hari libur resmi yang ditetapkan pemerintah.

Berdasarkan PP Nomor 35 Tahun 2021, ketentuan waktu kerja normal pada umumnya adalah:

• 7 jam sehari dan 40 jam seminggu untuk pola 6 hari kerja.
• 8 jam sehari dan 40 jam seminggu untuk pola 5 hari kerja.

Ketentuan tersebut menjadi acuan umum. Beberapa sektor usaha atau jenis pekerjaan tertentu dapat mempunyai pengaturan waktu kerja tersendiri sesuai peraturan yang berlaku.

Contohnya, karyawan dengan jadwal kerja lima hari dalam seminggu yang bekerja lebih dari delapan jam sehari dapat menjalani kerja lembur. Begitu pula karyawan yang diminta masuk pada hari istirahat mingguan atau hari libur resmi.

2. Apakah Lembur Harus Mendapat Persetujuan Karyawan?

Ya. Pelaksanaan kerja lembur pada umumnya harus didasarkan pada perintah perusahaan dan persetujuan pekerja yang bersangkutan. Perintah dan persetujuan tersebut dapat dibuat secara tertulis atau melalui media digital.

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 28 PP Nomor 35 Tahun 2021. Perintah dan persetujuan juga dapat dibuat dalam bentuk daftar pekerja yang bersedia melakukan lembur dan ditandatangani oleh pihak terkait.

Perusahaan juga wajib membuat daftar pelaksanaan lembur yang mencatat nama pekerja dan lamanya waktu lembur. Catatan tersebut penting untuk memastikan jam kerja tambahan dapat dihitung dan dibayarkan secara tepat.

Karena itu, karyawan sebaiknya menyimpan bukti perintah lembur, persetujuan melalui aplikasi atau pesan digital, serta catatan kehadiran. Dokumen tersebut dapat membantu apabila suatu saat muncul perbedaan perhitungan upah.

3. Berapa Batas Maksimal Waktu Lembur?

PP Nomor 35 Tahun 2021 menetapkan bahwa waktu kerja lembur pada umumnya paling lama:

• 4 jam dalam satu hari.
• 18 jam dalam satu minggu.

Batas tersebut tidak termasuk kerja lembur yang dilakukan pada waktu istirahat mingguan dan/atau hari libur resmi. Selain itu, sektor usaha atau pekerjaan tertentu dapat memiliki pengaturan khusus sesuai ketentuan yang berlaku.

Batas maksimal ini penting karena lembur seharusnya tidak digunakan untuk menggantikan kebutuhan perusahaan terhadap pengaturan tenaga kerja dan jadwal kerja yang wajar.

4. Apakah Perusahaan Wajib Membayar Upah Lembur?

Pada prinsipnya, perusahaan yang mempekerjakan pekerja melebihi waktu kerja normal wajib membayar upah lembur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun, PP Nomor 35 Tahun 2021 memberikan pengecualian untuk pekerja dalam golongan jabatan tertentu. Golongan ini memiliki tanggung jawab sebagai pemikir, perencana, pelaksana, dan/atau pengendali jalannya perusahaan dengan waktu kerja yang tidak dapat dibatasi serta memperoleh upah lebih tinggi.

Pengaturan golongan jabatan tertentu harus dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Jika tidak diatur dalam dokumen tersebut, perusahaan tetap wajib membayar upah lembur sesuai ketentuan.

Oleh karena itu, karyawan yang memiliki jabatan supervisor, manajer, atau posisi tertentu sebaiknya tidak langsung menganggap dirinya otomatis tidak berhak menerima upah lembur. Perlu diperiksa apakah posisi tersebut memang memenuhi kriteria dan telah diatur secara jelas.

5. Cara Menghitung Upah Lembur pada Hari Kerja

Perhitungan upah lembur pada hari kerja menggunakan upah sejam sebagai dasar. Berdasarkan Pasal 32 PP Nomor 35 Tahun 2021, rumus upah sejam adalah:

Upah sejam = 1/173 × upah sebulan

Untuk lembur pada hari kerja biasa, ketentuannya adalah:

• Jam lembur pertama dibayar sebesar 1,5 kali upah sejam.
• Setiap jam lembur berikutnya dibayar sebesar 2 kali upah sejam.

Contoh perhitungan upah lembur

Misalnya, seorang karyawan mempunyai upah bulanan sebesar Rp6.000.000 yang seluruhnya menjadi dasar perhitungan lembur sesuai ketentuan.

Langkah pertama adalah menghitung upah sejam:

Rp6.000.000 ÷ 173 = sekitar Rp34.682,08.

Jika karyawan tersebut bekerja lembur selama dua jam pada hari kerja biasa, perhitungannya adalah:

• Jam pertama: 1,5 × Rp34.682,08 = sekitar Rp52.023,12.
• Jam kedua: 2 × Rp34.682,08 = sekitar Rp69.364,16.
• Total upah lembur: sekitar Rp121.387,28.

Dengan demikian, untuk contoh tersebut, upah lembur dua jam adalah sekitar Rp121.387 sebelum pembulatan atau penyesuaian administratif yang sah.

6. Bagaimana Jika Upah Terdiri dari Tunjangan Tetap dan Tidak Tetap?

Komponen upah menjadi hal penting dalam menghitung lembur. Tidak semua tunjangan otomatis dimasukkan ke dalam dasar perhitungan dengan cara yang sama.

Pasal 32 PP Nomor 35 Tahun 2021 mengatur dua kondisi utama:

Upah pokok dan tunjangan tetap

Jika komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap, dasar perhitungan upah lembur adalah 100 persen dari upah tersebut.

Upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap

Jika upah terdiri dari ketiga komponen tersebut dan jumlah upah pokok ditambah tunjangan tetap ternyata lebih kecil dari 75 persen keseluruhan upah, dasar perhitungan upah lembur menggunakan 75 persen dari keseluruhan upah.

Contohnya, seorang karyawan menerima:

• Upah pokok: Rp3.000.000.
• Tunjangan tetap: Rp1.000.000.
• Tunjangan tidak tetap: Rp2.000.000.
• Total upah: Rp6.000.000.

Upah pokok ditambah tunjangan tetap adalah Rp4.000.000 atau sekitar 66,67 persen dari keseluruhan upah. Karena nilainya lebih kecil dari 75 persen, dasar perhitungan lembur menjadi 75 persen dari Rp6.000.000, yaitu Rp4.500.000.

Dengan dasar tersebut, upah sejam untuk perhitungan lembur adalah Rp4.500.000 dibagi 173, atau sekitar Rp26.011,56.

7. Bagaimana Perhitungan Lembur pada Hari Libur dan Istirahat Mingguan?

Perhitungan lembur pada hari libur resmi atau hari istirahat mingguan berbeda dari lembur pada hari kerja biasa. Besaran pengali upah juga bergantung pada pola kerja yang diterapkan perusahaan.

Pola enam hari kerja

Untuk pola enam hari kerja dengan total 40 jam seminggu, ketentuan perhitungan pada hari istirahat mingguan atau hari libur resmi pada umumnya adalah:

• Jam pertama sampai jam ketujuh dibayar 2 kali upah sejam.
• Jam kedelapan dibayar 3 kali upah sejam.
• Jam kesembilan sampai jam kesebelas dibayar 4 kali upah sejam.

Jika hari libur resmi jatuh pada hari kerja terpendek, terdapat pola perhitungan khusus sesuai Pasal 31 PP Nomor 35 Tahun 2021.

Pola lima hari kerja

Untuk pola lima hari kerja dengan total 40 jam seminggu, perhitungan pada hari istirahat mingguan atau hari libur resmi adalah:

• Jam pertama sampai jam kedelapan dibayar 2 kali upah sejam.
• Jam kesembilan dibayar 3 kali upah sejam.
• Jam kesepuluh sampai jam kedua belas dibayar 4 kali upah sejam.

Karena pengali upahnya berbeda, karyawan perlu memastikan pola kerja yang tercantum dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan sebelum memeriksa pembayaran lembur.

8. Apakah Perusahaan Wajib Memberikan Makanan Saat Lembur?

Selain membayar upah lembur, perusahaan juga mempunyai kewajiban memberikan kesempatan istirahat yang cukup kepada pekerja yang menjalankan lembur.

Apabila kerja lembur dilakukan selama empat jam atau lebih, perusahaan wajib memberikan makanan dan minuman paling sedikit 1.400 kilokalori.

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 29 PP Nomor 35 Tahun 2021. Pemberian makanan dan minuman tersebut tidak dapat digantikan dengan uang.

Artinya, perusahaan tidak cukup hanya memberikan tambahan uang sebagai pengganti kewajiban penyediaan makanan dan minuman apabila syarat lembur tersebut terpenuhi.

9. Apa yang Harus Diperiksa dalam Perjanjian Kerja?

Perjanjian kerja menjadi salah satu dokumen penting untuk memahami hak dan kewajiban pekerja maupun perusahaan. Karyawan sebaiknya membaca bagian yang berkaitan dengan waktu kerja dan pembayaran lembur secara teliti.

Beberapa hal yang perlu diperiksa antara lain:

• Jadwal kerja: pastikan jumlah hari dan jam kerja normal tercantum dengan jelas.
• Ketentuan lembur: periksa bagaimana perusahaan mengatur permintaan dan persetujuan lembur.
• Dasar perhitungan upah: periksa komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan lembur.
• Waktu pembayaran: cari tahu kapan upah lembur dibayarkan dan bagaimana pencatatannya.
• Golongan jabatan tertentu: pastikan apakah jabatan yang dipegang termasuk kategori yang dikecualikan dari pembayaran lembur berdasarkan ketentuan.
• Peraturan perusahaan: bandingkan ketentuan dalam kontrak dengan peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama jika ada.

Jangan hanya membaca nominal gaji yang ditawarkan. Ketentuan jam kerja, tunjangan, lembur, dan waktu istirahat juga dapat memengaruhi kondisi kerja sehari-hari.

10. Apa yang Bisa Dilakukan Jika Upah Lembur Tidak Dibayarkan?

Jika karyawan merasa upah lembur belum dibayarkan atau jumlahnya tidak sesuai, langkah pertama yang dapat dilakukan adalah mengumpulkan bukti dan meminta penjelasan dari bagian HRD atau penggajian perusahaan.

Dokumen yang sebaiknya disiapkan antara lain:

• Perjanjian kerja atau dokumen ketentuan kerja.
• Perintah dan persetujuan lembur.
• Rekap absensi atau catatan jam kerja.
• Slip gaji pada bulan terkait.
• Riwayat komunikasi dengan atasan atau HRD.

Apabila masalah belum terselesaikan, pekerja dapat meminta bantuan serikat pekerja jika menjadi anggota atau menyampaikan pengaduan kepada instansi ketenagakerjaan setempat.

Perselisihan hak dapat ditempuh melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Pada umumnya, penyelesaian diawali dengan perundingan bipartit antara pekerja dan perusahaan. Jika tidak mencapai kesepakatan, proses dapat dilanjutkan melalui mekanisme mediasi atau tahapan lain sesuai ketentuan hukum.

11. Kesimpulan

Aturan upah lembur merupakan bagian penting dari perlindungan hak karyawan. Perusahaan pada umumnya wajib memperoleh persetujuan pekerja sebelum melaksanakan lembur, mencatat pelaksanaannya, dan membayar upah sesuai ketentuan yang berlaku.

Besaran upah lembur ditentukan berdasarkan upah sejam yang dihitung menggunakan pembagi 173. Pengali pembayaran berbeda antara lembur pada hari kerja biasa dan lembur pada hari istirahat mingguan atau hari libur resmi.

Dengan memahami isi perjanjian kerja, komponen upah, dan aturan lembur, karyawan dapat memeriksa haknya secara lebih cermat. Jika terdapat perbedaan pembayaran, simpan bukti kerja lembur dan mintalah klarifikasi melalui jalur komunikasi resmi perusahaan.

Referensi Peraturan

• Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.
• Pasal 21 sampai dengan Pasal 34 PP Nomor 35 Tahun 2021 mengenai waktu kerja, waktu istirahat, dan upah kerja lembur.