Pajak Kendaraan Listrik 2026: Apakah Mobil dan Motor Listrik Masih Bebas PKB?

Pemilik mobil dan motor listrik perlu memperhatikan perubahan kebijakan pajak kendaraan bermotor pada 2026. Selama beberapa tahun terakhir, kendaraan listrik berbasis baterai mendapatkan berbagai insentif fiskal dari pemerintah, termasuk pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Namun, mulai 2026 terdapat penyesuaian aturan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2026. Regulasi tersebut mengubah ketentuan dasar pengenaan pajak kendaraan listrik dan memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menentukan insentif pembebasan atau pengurangan pajak.

Artinya, pemilik kendaraan listrik tidak sebaiknya langsung berasumsi bahwa seluruh mobil dan motor listrik pasti bebas pajak di setiap daerah. Besarnya kewajiban pajak perlu diperiksa berdasarkan kebijakan pemerintah provinsi tempat kendaraan terdaftar.

Apakah Kendaraan Listrik Masih Bebas Pajak pada 2026?

Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBL Berbasis Baterai) tidak lagi otomatis dikecualikan dari pengenaan PKB dan BBNKB berdasarkan ketentuan baru tahun 2026.

Permendagri Nomor 11 Tahun 2026 yang mulai berlaku pada 1 April 2026 mengatur dasar pengenaan PKB, BBNKB, dan Pajak Alat Berat. Dalam aturan tersebut, kendaraan listrik berbasis baterai tetap dapat memperoleh insentif berupa pembebasan atau pengurangan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perubahan ini perlu dipahami dengan benar. Bukan berarti seluruh kendaraan listrik langsung dikenakan pajak dengan jumlah yang sama, tetapi skema insentifnya perlu mengikuti kebijakan pemerintah daerah.

Melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/3764/SJ tanggal 22 April 2026, gubernur diminta mengambil langkah terkait pemberian insentif fiskal berupa pembebasan PKB dan BBNKB untuk kendaraan listrik berbasis baterai.

Apa Isi Permendagri Nomor 11 Tahun 2026?

Permendagri Nomor 11 Tahun 2026 menjadi salah satu dasar penting dalam perubahan penghitungan pajak kendaraan bermotor pada 2026.

Beberapa ketentuan yang perlu diketahui pemilik kendaraan listrik meliputi:

• Kendaraan listrik berbasis baterai masuk dalam pengaturan dasar pengenaan PKB dan BBNKB.
• Pemilik kendaraan listrik dapat memperoleh insentif pembebasan atau pengurangan pajak.
• Insentif berlaku untuk kendaraan listrik berbasis baterai tahun pembuatan 2026 maupun tahun sebelumnya sesuai ketentuan.
• Kendaraan hasil konversi dari bahan bakar fosil menjadi kendaraan listrik berbasis baterai juga termasuk dalam pengaturan insentif.
• Pelaksanaan insentif perlu mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah daerah.

Ketentuan tersebut tercantum terutama dalam Pasal 19 Permendagri Nomor 11 Tahun 2026. Oleh karena itu, pemilik kendaraan sebaiknya memeriksa keputusan atau aturan lanjutan dari gubernur di wilayah masing-masing.

Perbedaan PKB dan BBNKB pada Kendaraan Listrik

Sebelum membahas perhitungan pajak, pemilik kendaraan perlu memahami perbedaan antara PKB dan BBNKB. Kedua jenis pajak ini memiliki objek dan waktu pengenaan yang berbeda.

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

PKB merupakan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak ini berkaitan dengan kepemilikan kendaraan dan pada umumnya menjadi kewajiban yang dibayarkan secara berkala.

Pemilik mobil atau motor listrik perlu memeriksa kewajiban PKB melalui layanan Samsat sesuai wilayah registrasi kendaraan. Apabila pemerintah daerah memberikan pembebasan, pengurangan, atau insentif tertentu, besarnya kewajiban mengikuti ketentuan tersebut.

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

BBNKB merupakan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor. Pajak ini berkaitan dengan proses penyerahan pertama kendaraan sesuai ketentuan peraturan pajak daerah.

Dalam konteks kendaraan listrik, pembebasan atau pengurangan BBNKB dapat diberikan melalui kebijakan insentif pemerintah daerah. Karena itu, calon pembeli kendaraan listrik baru sebaiknya menanyakan komponen pajak dan biaya administrasi yang berlaku kepada dealer atau Samsat.

Apakah Mobil Listrik dan Motor Listrik Mendapatkan Insentif yang Sama?

Permendagri Nomor 11 Tahun 2026 mengatur kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, baik untuk kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat dan jenis kendaraan lain yang memenuhi definisi KBL Berbasis Baterai.

Namun, penerapan insentif tetap perlu dilihat berdasarkan kebijakan pemerintah daerah dan ketentuan yang berlaku. Jangan langsung menyimpulkan bahwa semua kendaraan yang menggunakan teknologi listrik mendapatkan perlakuan pajak identik.

Beberapa jenis kendaraan yang perlu dibedakan antara lain:

• Battery Electric Vehicle (BEV): kendaraan yang menggunakan motor listrik dengan sumber energi dari baterai.
• Hybrid Electric Vehicle (HEV): kendaraan yang menggabungkan mesin pembakaran internal dengan motor listrik.
• Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV): kendaraan hybrid yang baterainya dapat diisi melalui sumber listrik eksternal.
• Kendaraan hasil konversi: kendaraan berbahan bakar fosil yang diubah menjadi kendaraan listrik berbasis baterai sesuai ketentuan.

Ketentuan insentif dalam Pasal 19 Permendagri Nomor 11 Tahun 2026 secara khusus menyebut KBL Berbasis Baterai. Oleh sebab itu, pemilik kendaraan hybrid tidak boleh otomatis menggunakan ketentuan insentif yang sama tanpa memeriksa dasar hukumnya.

Bagaimana Cara Mengetahui Pajak Mobil atau Motor Listrik?

Besarnya pajak kendaraan listrik dapat berbeda sesuai wilayah registrasi dan kebijakan insentif yang diterapkan. Pemilik kendaraan dapat melakukan pemeriksaan melalui beberapa cara berikut.

1. Periksa melalui aplikasi SIGNAL

Aplikasi Samsat Digital Nasional (SIGNAL) menyediakan layanan administrasi dan informasi pajak kendaraan bermotor untuk wilayah yang telah terintegrasi.

Pemilik kendaraan dapat mengikuti langkah berikut:

1. Unduh aplikasi SIGNAL melalui toko aplikasi resmi.
2. Daftar akun menggunakan identitas yang diminta.
3. Lakukan verifikasi data pengguna sesuai petunjuk aplikasi.
4. Tambahkan kendaraan yang ingin diperiksa.
5. Masukkan data kendaraan sesuai dokumen registrasi.
6. Pilih informasi kendaraan atau layanan pembayaran PKB yang tersedia.
7. Periksa jumlah kewajiban pajak yang ditampilkan sistem.

Jika informasi kendaraan listrik belum muncul atau nominalnya tidak sesuai dengan kebijakan daerah, pemilik dapat menghubungi Samsat setempat untuk memperoleh penjelasan.

2. Periksa melalui layanan Samsat daerah

Setiap provinsi dapat memiliki kanal informasi pajak kendaraan masing-masing. Pemilik kendaraan dapat mengunjungi situs resmi Bapenda atau layanan Samsat provinsi tempat kendaraan terdaftar.

Gunakan situs resmi pemerintah daerah dan hindari memasukkan data kendaraan melalui tautan yang tidak jelas sumbernya.

3. Datang langsung ke kantor Samsat

Jika terdapat perbedaan informasi mengenai insentif kendaraan listrik, pemilik dapat datang ke kantor Samsat dengan membawa STNK dan dokumen identitas yang diperlukan.

Petugas dapat membantu menjelaskan status pajak kendaraan, kebijakan insentif, dan komponen biaya yang harus dibayarkan.

Apakah Kendaraan Listrik Tahun Lama Juga Terkena Perubahan Aturan?

Ya, perubahan ketentuan tidak hanya berkaitan dengan kendaraan listrik yang baru dibeli pada 2026. Pasal 19 Permendagri Nomor 11 Tahun 2026 juga mengatur kendaraan listrik berbasis baterai yang dibuat sebelum 2026.

Kendaraan tersebut dapat memperoleh insentif pembebasan atau pengurangan PKB dan/atau BBNKB sesuai peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, pemilik mobil atau motor listrik keluaran tahun sebelumnya tetap perlu memeriksa kebijakan yang berlaku di daerahnya. Jangan hanya mengandalkan informasi dari tahun ketika kendaraan pertama kali dibeli.

Bagaimana Jika Kendaraan Listrik Dibeli pada 2025?

Pemilik kendaraan listrik yang membeli kendaraan pada 2025 perlu memperhatikan dua hal, yaitu ketentuan dasar pengenaan pajak terbaru dan keputusan insentif pemerintah daerah.

Permendagri Nomor 11 Tahun 2026 secara khusus menyebut kendaraan listrik tahun pembuatan sebelum 2026 dalam ketentuan insentifnya. Artinya, kendaraan keluaran 2025 juga termasuk kelompok yang perlu diperhatikan dalam penerapan kebijakan baru.

Namun, besaran pembebasan atau pengurangan pajak tidak boleh diasumsikan sama untuk seluruh daerah. Pemilik perlu memastikan kebijakan yang berlaku melalui Bapenda atau Samsat tempat kendaraan terdaftar.

Apakah Pajak Kendaraan Listrik Berubah di Semua Provinsi?

Perubahan dasar pengenaan pajak diatur melalui regulasi tingkat nasional. Akan tetapi, pelaksanaan insentif fiskal PKB dan BBNKB melibatkan pemerintah daerah sesuai kewenangannya.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 22 April 2026 meminta gubernur mengambil langkah pemberian insentif fiskal berupa pembebasan PKB dan BBNKB untuk kendaraan listrik berbasis baterai serta melaporkan keputusan tersebut kepada Kementerian Dalam Negeri.

Karena itu, informasi pajak kendaraan listrik di satu provinsi belum tentu dapat digunakan untuk menentukan kewajiban kendaraan yang terdaftar di provinsi lain.

Sebagai contoh, kebijakan yang diumumkan Bapenda DKI Jakarta pada April 2026 menjelaskan adanya penyesuaian aturan nasional dan persiapan skema insentif daerah. Informasi tersebut merupakan gambaran kebijakan di DKI Jakarta, bukan ketentuan yang otomatis berlaku di seluruh Indonesia.

Hal yang Perlu Diperhatikan Sebelum Membeli Kendaraan Listrik

Perubahan kebijakan pajak menjadi salah satu faktor yang perlu diperhitungkan sebelum membeli mobil atau motor listrik. Selain harga kendaraan dan biaya pengisian baterai, calon pembeli sebaiknya mempertimbangkan beberapa hal berikut:

• Pajak tahunan: tanyakan besaran PKB sesuai kebijakan daerah tempat kendaraan akan didaftarkan.
• Biaya balik nama: periksa ketentuan BBNKB dan kemungkinan insentif untuk kendaraan baru.
• Biaya administrasi: bedakan pajak daerah dengan biaya administrasi registrasi kendaraan.
• Wilayah pendaftaran: pastikan informasi pajak berasal dari provinsi tempat kendaraan terdaftar.
• Ketentuan insentif: periksa apakah pembebasan atau pengurangan pajak masih berlaku dan apa saja persyaratannya.
• Biaya perawatan: pertimbangkan garansi baterai, layanan purnajual, dan ketersediaan bengkel.

Dengan mempertimbangkan seluruh komponen tersebut, calon pembeli dapat memperkirakan biaya kepemilikan kendaraan listrik secara lebih realistis.

Kesimpulan

Kebijakan pajak kendaraan listrik mengalami perubahan pada 2026 melalui Permendagri Nomor 11 Tahun 2026. Kendaraan listrik berbasis baterai tidak lagi otomatis dikecualikan dari pengaturan PKB dan BBNKB, tetapi masih dapat memperoleh insentif pembebasan atau pengurangan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam pelaksanaan insentif tersebut. Karena itu, pemilik mobil dan motor listrik perlu memeriksa kebijakan di provinsi tempat kendaraan terdaftar sebelum menyimpulkan bahwa kendaraannya bebas pajak atau sudah dikenakan pajak.

Untuk memperoleh informasi yang akurat, gunakan layanan resmi SIGNAL, Samsat, atau Bapenda daerah. Dengan memahami perubahan aturan, pemilik kendaraan dapat mempersiapkan kewajiban administrasi dan pajak tanpa bergantung pada informasi yang belum tentu sesuai dengan wilayahnya.