Adapun dampak dari krisis moneter pada masa orde baru ini menyebabkan harga-harga kebutuhan melambung tinggi serta daya beli masyarakat yang semakin berkurang.
Tuntutan yang dilakukan untuk menurunkan Presiden Soeharto dari kepemimpinannya menjadi sebuah agenda nasional yang diplokamir oleh mahasiswa seluruh Indonesia yang mewakili suara rakyat Indonesia yang menginginkan adanya pergantian orde baru menjadi reformasi.
Gerakan reformasiini juga menyebabkan berbagai kerusuhan yang diduga diakibatkan olehSARA yang terjadiditahun 1995, 1996, dan 1997.
Gerakan Reformasi ini dilakukan untuk menuntut perubahan mendasar guna memperbaiki keadaan Indonesia, dimana pada awal tahun 1990-an Indonesia dilanda krisis moneter (Krismon) dalam berbagai sektor.
BACA JUGA : Menimbang (Kembali) Ide Fusi Parpol (Bagian 2)
Krisis yang terjadi dinilai merupakan kesalahan fatal yang dilakukan oleh pemerintahan pada Masa Orde Baru saat itu terutama dalam membuat dan menerapkan sebuah kebijakan.
Sehingga untuk memperbaiki segala kekisruhan yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru perlu adanya sebuah perubahan perbaikan terhadap bidang-bidang yang terdampak.
Sehingga para penggagas gerakan reformasi menyusun agenda reformasi untuk memperbaiki keadaan. Adapun agenda reformasi yakni meliputi Adili Soekarno beserta kroni-kroninya, Amandemen UUD 1945, Menghapus Dwifungsi ABRI, Otonomi daerah seluas-luasnya, Penegakkan supremasi hukum, serta penghapusan KKN.
Salah satunya yakni agenda reformasi yang berbunyi amandemen UUD 1945, dalam artikel memiliki rumusan permasalahan yakni untuk mengetahui prospek dari agenda reformasi yakni Amandemen UUD 1945 yang ditinjau dari sejarah kemudian dikorelasikan dengan kehidupan saat ini di Indonesia.
Secara historisnya agenda reformasi yang berisi melakukan amandemen UUD 1945 pada masa pemerintahan Soeharto tidak ada hukum yang menegaskan untuk membatasi jabatan atas presiden ataupun menteri.
