Oleh: Novita Kurniawati, SE., MM
Di tengah geliat perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi, peran perempuan dalam kehidupan sosial dan politik semakin relevan untuk diperkuat. Namun, hingga kini, keterlibatan perempuan dalam ranah politik masih belum mencerminkan potensi dan jumlah mereka dalam populasi.
Salah satu faktor mendasarnya adalah terbatasnya akses terhadap pendidikan politik yang menyentuh kebutuhan dan pengalaman perempuan secara nyata.
Pendidikan politik tak sekadar menyampaikan teori tentang sistem pemerintahan atau pemilu. Ia harus menjadi proses pemberdayaan yang mendorong kesadaran akan hak-hak sipil, keberanian bersuara, dan kemampuan membaca situasi sosial secara kritis.
Perempuan yang paham konteks politik akan lebih siap mengambil peran dalam pengambilan keputusan—baik di tingkat lokal maupun nasional.
Saat ini, banyak kebijakan publik menyentuh aspek kehidupan yang paling dekat dengan perempuan—mulai dari kesehatan, pendidikan anak, hingga kesejahteraan keluarga.
Tanpa keterlibatan langsung perempuan dalam proses politik, kebijakan-kebijakan tersebut kerap tidak mencerminkan kebutuhan riil di lapangan.
Sayangnya, masih berkembang anggapan bahwa politik itu “keras”, “kotor”, atau bahkan “bukan ranah perempuan”. Pemikiran seperti ini mengakar tidak hanya di kalangan laki-laki, tapi juga di benak sebagian perempuan sendiri.
Maka, pendidikan politik perlu dirancang agar lebih inklusif, kontekstual, dan membumi—tidak melulu formal, tetapi hadir dalam bentuk diskusi komunitas, media digital, hingga literasi di ruang-ruang keluarga.
Era digital memberi peluang besar. Platform online bisa dimanfaatkan untuk mengenalkan isu-isu publik, mempertemukan perempuan lintas latar belakang, dan membuka ruang dialog yang sebelumnya tertutup.
Namun, akses saja tidak cukup. Konten yang disajikan harus relevan, berkelanjutan, dan mampu membangun kepercayaan diri perempuan untuk aktif menyampaikan gagasan.
Menguatkan pendidikan politik bagi perempuan bukan hanya soal mencetak pemimpin perempuan masa depan. Ini soal membangun masyarakat yang lebih setara, demokratis, dan responsif terhadap persoalan sehari-hari.
Ketika perempuan melek politik, mereka tidak mudah termakan janji manis kampanye, tidak apatis terhadap keputusan publik, dan mampu menjadi penggerak perubahan di lingkungan terdekat.
Kini saatnya mengubah pendekatan. Politik bukan ruang eksklusif. Ia adalah milik semua warga negara—termasuk perempuan. Pendidikan politik adalah jembatan untuk memastikan bahwa suara perempuan tidak hanya terdengar, tapi juga diperhitungkan. (*)
Penulis adalah Praktisi Literasi
