SKCK untuk Kerja ke Luar Negeri 2026: Syarat, Biaya, dan Cara Mengurus
Bekerja di luar negeri menjadi pilihan bagi sebagian masyarakat Indonesia untuk memperoleh pengalaman dan kesempatan kerja yang lebih luas. Namun, sebelum berangkat ke negara tujuan, calon pekerja migran perlu mempersiapkan sejumlah dokumen administrasi. Salah satunya adalah Surat Keterangan Catatan Kepolisian atau SKCK apabila dipersyaratkan dalam proses perekrutan, penerbitan visa, maupun ketentuan negara tujuan.
Pengurusan SKCK untuk keperluan luar negeri perlu diperhatikan karena tujuan penerbitannya berbeda dengan SKCK yang digunakan untuk melamar pekerjaan di dalam negeri. Pemohon harus memastikan negara tujuan, keperluan dokumen, serta persyaratan tambahan yang mungkin diminta oleh perusahaan atau otoritas imigrasi setempat.
Pada 2026, ketentuan penerbitan SKCK juga mengalami pembaruan melalui Peraturan Kepolisian Nomor 1 Tahun 2026. Oleh karena itu, calon pekerja migran sebaiknya menggunakan informasi terbaru ketika menyiapkan dokumen.
Apa Fungsi SKCK untuk Bekerja ke Luar Negeri?
SKCK merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menerangkan informasi mengenai ada atau tidak adanya catatan kepolisian seseorang.
Dalam proses bekerja ke luar negeri, dokumen ini dapat digunakan untuk memenuhi persyaratan administrasi yang diminta oleh perusahaan, lembaga perekrutan, kedutaan, atau otoritas negara tujuan.
Beberapa keperluan yang mungkin membutuhkan SKCK antara lain:
- Melengkapi dokumen lamaran kerja di perusahaan luar negeri.
- Memenuhi persyaratan pemeriksaan latar belakang calon pekerja.
- Melengkapi persyaratan penerbitan visa kerja apabila diminta.
- Memenuhi ketentuan administrasi dari otoritas negara tujuan.
- Melengkapi dokumen pendukung dalam proses penempatan pekerja migran.
Perlu diketahui bahwa tidak semua negara atau perusahaan meminta SKCK dengan format dan persyaratan yang sama. Karena itu, calon pekerja harus memastikan terlebih dahulu apakah dokumen tersebut benar-benar dibutuhkan dan bagaimana ketentuan penggunaannya.
Ketentuan SKCK Terbaru Berdasarkan Perpol Nomor 1 Tahun 2026
Pada 2026, Polri menerbitkan Peraturan Kepolisian Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian. Peraturan tersebut menggantikan Peraturan Polri Nomor 6 Tahun 2023.
Beberapa ketentuan penting yang perlu diketahui pemohon adalah:
- SKCK diterbitkan untuk satu jenis keperluan dan satu tujuan negara.
- SKCK berlaku selama enam bulan sejak diterbitkan.
- Dokumen SKCK dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
- Pengajuan dilakukan secara elektronik melalui aplikasi layanan digital Polri.
- Penerbitan SKCK mensyaratkan kepesertaan aktif jaminan kesehatan, dengan pengecualian tertentu yang diatur dalam peraturan.
Ketentuan satu tujuan negara perlu diperhatikan oleh calon pekerja yang sedang melamar pekerjaan di beberapa negara sekaligus. Jangan menganggap satu SKCK otomatis dapat digunakan untuk seluruh negara apabila tujuan penerbitannya sudah ditetapkan secara spesifik.
Syarat Membuat SKCK untuk Kerja ke Luar Negeri
Calon pekerja migran perlu menyiapkan identitas dan dokumen pendukung sebelum mengajukan permohonan. Persyaratan administratif harus mengikuti ketentuan layanan digital Polri serta peraturan yang berlaku.
Dokumen yang perlu disiapkan berdasarkan ketentuan penerbitan SKCK antara lain:
- Kartu Tanda Penduduk (KTP): digunakan untuk memverifikasi identitas pemohon.
- Kartu Keluarga (KK): sebagai dokumen pendukung data kependudukan.
- Akta kelahiran: untuk mendukung kesesuaian informasi identitas.
- Ijazah terakhir: termasuk dokumen pendukung dalam ketentuan pengajuan manual berdasarkan Perpol Nomor 1 Tahun 2026.
- Paspor: harus memiliki masa berlaku paling sedikit enam bulan untuk keperluan luar negeri.
- Pasfoto: WNI menggunakan pasfoto berwarna dengan latar belakang merah sesuai ketentuan aplikasi.
- Bukti kepesertaan aktif jaminan kesehatan: disiapkan apabila diminta dalam proses verifikasi.
Persyaratan pada pengajuan elektronik dapat menyesuaikan data dan dokumen yang diminta oleh aplikasi. Karena itu, pemohon perlu memeriksa daftar persyaratan yang muncul sebelum mengirim permohonan.
Cara Membuat SKCK untuk Kerja ke Luar Negeri Secara Online
Pengajuan SKCK pada 2026 dilakukan melalui aplikasi layanan digital Polri. Salah satu kanal resmi yang dapat diakses masyarakat adalah situs layanan SKCK Polri.
Berikut gambaran tahapan pengajuannya:
1. Buka layanan resmi SKCK Polri
Akses situs https://skck-online.polri.go.id/ atau gunakan kanal aplikasi digital Polri yang tersedia.
Pastikan alamat situs benar sebelum memasukkan data pribadi. Hindari menggunakan tautan pendaftaran yang dikirim melalui pesan tidak dikenal.
2. Buat akun dan lakukan verifikasi identitas
Jika belum mempunyai akun, ikuti proses registrasi sesuai petunjuk aplikasi. Gunakan identitas asli, nomor telepon aktif, dan alamat email yang masih dapat diakses.
Pastikan seluruh informasi yang dimasukkan sesuai dengan dokumen kependudukan dan paspor.
3. Isi data permohonan SKCK
Lengkapi informasi yang diminta, termasuk data diri, domisili, pasfoto, serta tujuan penerbitan SKCK.
Untuk keperluan bekerja di luar negeri, perhatikan pemilihan jenis keperluan dan negara tujuan. Berdasarkan Perpol Nomor 1 Tahun 2026, SKCK diterbitkan untuk satu jenis keperluan dan satu tujuan negara.
4. Unggah dokumen pendukung
Masukkan dokumen digital sesuai persyaratan yang ditampilkan pada aplikasi. Pastikan foto atau hasil pemindaian dokumen dapat dibaca dengan jelas dan tidak terpotong.
5. Pilih lokasi penerbitan
Pilih lokasi penerbitan sesuai pilihan dan kewenangan layanan yang tersedia. Periksa kembali lokasi serta tanggal penerbitan sebelum melanjutkan proses.
6. Periksa pratinjau dan lakukan pembayaran
Setelah data diisi, periksa tampilan pratinjau SKCK. Pastikan nama, nomor identitas, tujuan penerbitan, dan informasi lainnya sudah benar.
Jika seluruh informasi sesuai, ikuti proses pernyataan kebenaran data dan lakukan pembayaran melalui metode resmi yang tersedia pada aplikasi.
7. Cetak atau ambil SKCK
Setelah permohonan diproses, ikuti petunjuk pengambilan atau pencetakan dokumen. Ketentuan 2026 memungkinkan pengambilan SKCK melalui fitur cetak pada aplikasi maupun di kantor kepolisian sesuai prosedur yang berlaku.
Berapa Biaya Membuat SKCK pada 2026?
Biaya penerbitan SKCK merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dibayarkan melalui mekanisme resmi Polri.
Berdasarkan informasi layanan SKCK Polri, tarif penerbitan SKCK adalah:
- Biaya penerbitan SKCK: Rp30.000.
Pemohon sebaiknya membayar melalui kanal pembayaran yang ditampilkan dalam proses pengajuan. Jangan memberikan uang kepada perantara yang menjanjikan penerbitan lebih cepat tanpa dasar layanan resmi.
Berapa Lama Masa Berlaku SKCK untuk Luar Negeri?
Berdasarkan Perpol Nomor 1 Tahun 2026, SKCK berlaku selama enam bulan sejak diterbitkan.
Masa berlaku tersebut perlu diperhatikan karena proses perekrutan, pengurusan visa, dan keberangkatan pekerja migran dapat membutuhkan waktu yang berbeda-beda.
Contohnya, seseorang memperoleh SKCK pada Januari, tetapi proses penerbitan visa baru selesai beberapa bulan kemudian. Jika dokumen sudah melewati masa berlaku, pemohon perlu memeriksa apakah harus mengajukan SKCK baru sesuai ketentuan pihak yang meminta dokumen tersebut.
Sebaiknya jangan mengurus SKCK terlalu jauh sebelum dokumen benar-benar dibutuhkan. Koordinasikan waktu pengurusan dengan perusahaan, agen penempatan resmi, atau otoritas negara tujuan.
Apakah SKCK Harus Diterjemahkan atau Dilegalisasi?
SKCK berdasarkan Perpol Nomor 1 Tahun 2026 dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Meskipun demikian, calon pekerja tetap harus memeriksa apakah negara tujuan menerima dokumen tersebut secara langsung atau meminta pengesahan tambahan.
Ketentuan penggunaan dokumen Indonesia di luar negeri dapat berbeda berdasarkan negara tujuan dan jenis keperluannya.
Legalisasi dokumen
Legalisasi merupakan proses pengesahan tanda tangan pejabat pada dokumen sesuai kewenangan instansi yang menangani. Proses ini tidak sama dengan menerjemahkan isi dokumen.
Jika negara tujuan mensyaratkan legalisasi melalui Kementerian Luar Negeri, pemohon dapat memeriksa prosedur melalui layanan resmi Kementerian Luar Negeri.
Apostille
Untuk negara yang menggunakan mekanisme Apostille, pemohon perlu memeriksa apakah dokumen tersebut dapat diajukan melalui layanan Apostille Indonesia.
Informasi dan pengajuan dapat diperiksa melalui situs Apostille Kementerian Hukum.
Jangan langsung mengurus legalisasi atau Apostille tanpa memastikan persyaratan negara tujuan. Tanyakan terlebih dahulu kepada perusahaan, kedutaan, atau instansi penerima dokumen mengenai jenis pengesahan yang diperlukan.
Apakah SKCK Saja Cukup untuk Bekerja ke Luar Negeri?
SKCK bukan satu-satunya dokumen yang diperlukan untuk bekerja di luar negeri. Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) juga harus memenuhi persyaratan penempatan sesuai ketentuan perlindungan pekerja migran.
Dokumen dan tahapan lain dapat mencakup:
- Paspor Republik Indonesia.
- Visa kerja sesuai negara tujuan.
- Perjanjian Penempatan apabila menggunakan skema penempatan yang mensyaratkannya.
- Perjanjian Kerja atau Perjanjian Kerja Laut sesuai jenis pekerjaan.
- Surat keterangan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi.
- Sertifikat kompetensi kerja apabila dipersyaratkan.
- Kepesertaan jaminan sosial sesuai ketentuan pekerja migran.
Calon pekerja juga perlu memastikan proses perekrutan dan penempatannya mengikuti prosedur yang berlaku. Jangan berangkat hanya dengan mengandalkan janji lisan dari seseorang yang mengaku sebagai agen tenaga kerja luar negeri.
Cara Memastikan Agen Penempatan Kerja Luar Negeri Resmi
Sebelum menyerahkan SKCK, paspor, atau dokumen pribadi lainnya kepada perusahaan maupun agen penempatan, pastikan pihak tersebut dapat dipertanggungjawabkan.
Beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah:
- Periksa identitas dan legalitas perusahaan penempatan pekerja migran.
- Pastikan lowongan dan negara tujuan sesuai dengan informasi resmi penempatan.
- Periksa isi perjanjian kerja, termasuk jabatan, gaji, lokasi kerja, dan masa kontrak.
- Pastikan visa yang digunakan sesuai dengan tujuan bekerja.
- Jangan menyerahkan uang atau dokumen asli tanpa bukti penerimaan yang jelas.
- Periksa informasi melalui Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (SISKOP2MI).
Informasi lowongan, penyelenggara layanan, dan prosedur penempatan dapat diperiksa melalui situs resmi SISKOP2MI.
Kesalahan yang Harus Dihindari Saat Mengurus SKCK Luar Negeri
Kesalahan administratif dapat membuat proses penerbitan atau penggunaan SKCK menjadi lebih lama. Beberapa hal yang sebaiknya dihindari antara lain:
- Memilih tujuan penerbitan yang tidak sesuai dengan kebutuhan sebenarnya.
- Menggunakan data identitas yang berbeda dengan KTP atau paspor.
- Mengajukan SKCK untuk negara yang berbeda dari tujuan penggunaan dokumen.
- Mengabaikan masa berlaku enam bulan.
- Tidak memeriksa apakah negara tujuan meminta legalisasi atau Apostille.
- Menggunakan jasa perantara tidak resmi yang meminta biaya tambahan tanpa kejelasan.
- Menyerahkan data pribadi melalui situs pendaftaran yang tidak dapat diverifikasi.
Kesimpulan
SKCK dapat menjadi salah satu dokumen penting bagi calon pekerja migran Indonesia yang akan bekerja di luar negeri, terutama apabila diminta oleh perusahaan, otoritas imigrasi, atau negara tujuan.
Pada 2026, penerbitan SKCK mengacu pada Peraturan Kepolisian Nomor 1 Tahun 2026 yang menggantikan Perpol Nomor 6 Tahun 2023. SKCK berlaku enam bulan, dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, serta diterbitkan untuk satu jenis keperluan dan satu tujuan negara.
Sebelum mengajukan permohonan, pastikan dokumen identitas sudah lengkap, paspor masih memenuhi ketentuan masa berlaku, dan tujuan penerbitan telah sesuai. Periksa pula apakah negara tujuan membutuhkan legalisasi atau Apostille.
Selain mengurus SKCK, calon pekerja perlu memastikan proses penempatan dilakukan melalui jalur yang benar dan memiliki dokumen kerja serta visa yang sesuai. Dengan persiapan administrasi yang baik, proses bekerja ke luar negeri dapat dijalani dengan lebih aman dan terencana.