Oleh : Abdul Majid
Presiden Jokowi telah memberikan arahan agar semua pihak berhati-hati dalam menyusun perencanaan pembangunan nasional. Hal ini disebabkan saat ini dunia masih menghadapi situasi pandemi Covid-19 sekaligus krisis akibat gejolak perang Ukraina-Rusia.
Pandemi membuat perekonomian jungkir-balik karena fokus beralih ke bidang kesehatan, dan krisis terjadi tak hanya di Indonesia tetapi juga di dunia. Setelah dua tahun berangsur-angsur keadaan membaik, tetapi harga minyak dunia naik drastis menjadi 130 dollar amerika per barrel. Penyebabnya karena invasi Rusia ke Ukraina.
Situasi ini tentu tidak bisa dibiarkan saja. Oleh karena itu pemerintah menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam acara yang diadakan secara hybrid ini, Presiden Jokowi berpesan ke semua pihak karena saat ini masih pandemi dan kita harus siap jika ada krisis hingga tahun depan. Penyebabnya karena Eropa Timur masih bergejolak akibat invasi Rusia ke Ukraina.
Presiden Jokowi memberi beberapa arahan pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional. Pertama, Presiden meminta jajarannya untuk fokus dalam Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dengan menggunakan potensi belanja barang dan modal untuk membeli produk dalam negeri. Pembelian impor harus diganti dengan pembelian dalam negeri, dan ada potensi pembelian barang dan jasa sebesar 1.062 Triliun rupiah.
Kedua, Presiden Jokowi meminta untuk menyiapkan kapasitas produksi nasional. UMKM juga harus didampingi agar naik kelas. Sedangkan yang ketiga, Presiden ingin agar ada hilirisasi industri. Misalnya di daerah pertambangan bisa dibangun smelter-smelter agar nilai tambahnya berkali-kali lipat.
Berikutnya, Presiden Jokowi meminta kemandirian dan produktivitas di sektor pangan dan energi. Beliau juga berpesan untuk meningkatkan investasi, juga mengoptimalkan penerimaan perpajakan. Sumber daya manusia (SDM) juga harus ditingkatkan dan menurunkan angka stunting. Terakhir, beliau meminta jajarannya untuk menyiapkan pelaksanaan Pemilu yang tahapannya dimulai pertengahan tahun 2022.
Ketujuh arahan Presiden Jokowi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional wajib diapresiasi. Penyebabnya karena beliau selalu memandang jauh ke depan dan bersiap jika ada krisis berkepanjangan karena situasi politik yang buruk di Eropa Timur. Imbauan beliau adalah langkah untuk bersiap dalam keadaan seburuk apapun.
Selain itu, masyarakat mengapresiasi langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah karena memikirkan keadaan ekonomi di Indonesia secara jangka panjang. Misalnya pada hilirisasi industri. Jika bahan tambang diolah lagi tentu angka jualnya akan lebih tinggi, dan memang minyak mentah dilarang dijual begitu saja karena harganya kurang bagus.
Pemerintah juga sangat mendukung UMKM (usaha kecil, mikro, dan menengah) karena merekalah tulang punggung perekonomian di Indonesia. Para pengusaha UMKM tidak hanya diberi bantuan berupa uang cash tetapi juga pendampingan untuk marketing online. Dengan begitu maka yang diberi adalah kail, bukan hanya ikan, sehingga bisnisnya makin maju.
Bidang investasi juga sangat diperhatikan oleh pemerintah dan di UU Omnibus Law Cipta Kerja ada klaster investasi yang memudahkan masuknya para pebisnis yang akan menanamkan modal. Investasi amat penting karena dengan dana dari investor kita bisa menggerakkan kembali perekonomian Indonesia. Ketika ada banyak investor maka juga menurunkan tingkat pengangguran di Indonesia karena banyak lapangan kerja yang dibuka.
Arahan Presiden Jokowi dalam perencanaan Pembangunan Nasional perlu mendapat apresiasi banyak pihak. Dengan adanya arahan tersebut, perencanaan pembangunan nasional memiliki arah yang jelas sesuai dengan kebutuhan bangsa. (*)
)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Institute
