Menu

Mode Gelap
KPU Tetapkan Tiga Paslon Capres dan Cawapres Pemilu 2024 Kemeriahan Puncak Dies Natalis UPG ke-3, Dihadiri Artis hingga Pejabat Daerah  Politikus Gerindra Desmond J Mahesa Meninggal Dunia MK Tetapkan Pemilu 2024 Pakai Sistem Proporsional Terbuka, Waspadai Politik Uang  Pembangunan Tahap II Masjid Agung Ats Tsauroh Ditarget Rampung 2023

Citizen Journalism · 4 Sep 2020 15:38 WIB ·

Pemerataan Pemulihan Ekonomi Lewat Pinjaman APBD 2021


 Pemerataan Pemulihan Ekonomi Lewat Pinjaman APBD 2021 Perbesar

Oleh: Ade Hidayat *

Alokasi dana pinjaman pada APBD 2021 dapat menyentuh masyarakat secara lebih merata. Sehingga program pemulihan ekonomi nasional (PEN) tingkat Provinsi Banten berjalan tepat sasaran. 

Pemetaan aspek yang menjadi kebutuhan dan disentuh dana pinjaman berorientasi pada pemulihan ekonomi nasolinal. Alokasi dana pinjaman APBD 2021 tak boleh memprioritaskan pembangunan sport center. Sebab, dampak terhadap pemulihan ekonominya dianggap tak begitu besar. 

Saya sepakat pembangunan sport center menyentuh masyarakat, karena terdapat tenaga kerja yang terlibat. Tapi, jika dilihat secara mikro bagaimana dengan masyarakat miskin, apakah akan terkena dampak secara ekonomi dari pembangunan sport center?

Kan tentu saja tidak, jadi harusnya dipikirkan program lain yang efeknya lebih meluas. Jika ingin menyentuh masyarakat secara luas, alokasi dana pinjaman pada bidang infrastuktur harusnya bisa membantu kabupaten/kota dan desa untuk membangun jalan yang rusak. Adapun skema penganggaranya melalui hibah.

Langkah hibah sangat dimungkinkan, hibah dalam barang dan jasa. Pembangunan jalan kabupaten/kota dan desa akan lebih berdampak pada ekonomi masyarakat secara keseluruhan dibanding pembangunan sport center. 

Pembangunan jalan kabupaten/kota dan desa bisa menciptakan wisata baru dan mempercepat aktivitas ekonomi masyarakat. Misalnya, pengiriman hasil produk bisa cepat, petani mudah menjual barang, dan di samping jalan juga akan banyak tumbuh pedagang-pedagang Banten.

Selain jalan, Pemprov Banten juga harus mengalokasikan dana pinjaman untuk membantu pengembangan wisata di kabupaten/kota, mulai dari aksesibilitas  sampai amenitas. Jika dilihat, wisata di Banten dapat menjadi salah satu roda yang menggerakan ekonomi. Banyak wisata alam, budaya. Untuk apa kalau tidak dikembangkan, dikelola dengan baik dan membuat wisatawan tertarik.

Nilai pinjaman yang diajukan Pemprov Banten kepada PT SMI cukup fantastis senilai Rp 4.9 triliun. Sangat perlu dipikirkan oleh Pemprov Banten bagaimana mendorong pendapatan agar pembayaran cicilan tak membebani APBD dikemudian hari. 

BACA JUGA   Dekan FEB UI: Urgensi BLT Agar Nilai Guna Subsidi Tepat Sasaran

Salah satunya memanfaatkan dua waduk untuk menambah PAD, dengan memaksimal pipanisasi spam regional. Airnya bisa di jual untuk perusahaan besar dan kawasan industri. Pengelolanya dibutuhkan BUMD baru dan tidak hanya mengandalkan UPT, apalagi PT BGD. Mengingat PT BGD dalam kondisi tidak sehat. 

Tambah sektor baru yang bisa meningkatkan pendapatan.  Kalau jalan bagus ekonomi masyarakat berjalan, mereka bisa bayar pajak. Jangan cuma diminta bayar pajak tapi ekonomi tidak digerakkan. Jadi jangan asal membangun infrastruktur.

Di luar itu, Pemprov Banten dapat memetakan potensi yang bisa ditangkap dari adanya tol Serang-Panimbang. Saya tidak ingin akses tol tak memberikan efek besar pada masyarakat Banten. Petakan apa saja yang bisa ditangkap dan dikembangkan oleh Pemprov Banten. Di Tanjung Lesung ada kawasan yang mau dikembangkan seluas 1500 hektar, lebih bagus dikembangkan yang bisa berdampak pada masyarakat. 

* Penulis adalah Anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Banten/Anggota Fraksi Gerindra

Artikel ini telah dibaca 2 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Peran Penting Pendidikan dalam Mencegah Radikalisme pada Generasi Muda

27 Januari 2024 - 16:49 WIB

Mewaspadai Politik Uang Digital Selama Pemilu

26 Januari 2024 - 19:24 WIB

UU Ciptaker Meningkatkan Perekonomian Nasional

25 Januari 2024 - 14:51 WIB

Teknologi Canggih untuk Pantau Hasil Hitung Pemilu

20 Januari 2024 - 16:08 WIB

UU Cipta Kerja Mendorong Skema Kemitraan UMKM

19 Januari 2024 - 15:38 WIB

Pembangunan IKN Nusantara Memercepat Transformasi Ekonomi

18 Januari 2024 - 09:58 WIB

Trending di Opini