Cara Cek BPJS Ketenagakerjaan dari Perusahaan: Hak Karyawan dan Solusi Jika Belum Terdaftar

Setiap karyawan yang bekerja di perusahaan perlu mengetahui apakah dirinya sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kepesertaan ini penting karena memberikan perlindungan ketika pekerja mengalami risiko kecelakaan kerja, kehilangan pekerjaan, memasuki masa pensiun, atau membutuhkan manfaat jaminan sosial lainnya sesuai program yang diikuti.

Namun, tidak semua pekerja mengetahui status kepesertaannya. Ada karyawan yang sudah bekerja cukup lama tetapi belum pernah menerima kartu peserta, tidak mengetahui nomor KPJ, atau belum pernah memeriksa apakah perusahaan benar-benar membayarkan iuran setiap bulan.

Padahal, perusahaan memiliki kewajiban untuk mendaftarkan pekerjanya dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai ketentuan. Oleh karena itu, karyawan sebaiknya melakukan pengecekan secara berkala agar dapat mengetahui apakah data kepesertaan dan upah yang dilaporkan sudah sesuai.

Apakah Perusahaan Wajib Mendaftarkan Karyawan ke BPJS Ketenagakerjaan?

Ya. Pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta BPJS sesuai program jaminan sosial yang berlaku. Kewajiban tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan peraturan pelaksanaannya.

BPJS Ketenagakerjaan juga menjelaskan bahwa tidak ada batas minimal jumlah pekerja yang harus dimiliki perusahaan untuk mendaftarkan tenaga kerjanya. Artinya, kewajiban kepesertaan tidak hanya berlaku bagi perusahaan besar yang memiliki ratusan karyawan.

Perusahaan perlu mendaftarkan pekerja sesuai ketentuan program yang berlaku berdasarkan skala usaha dan karakteristik hubungan kerja. Program yang diikuti dapat mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sesuai persyaratan masing-masing.

Cara Cek Apakah Perusahaan Sudah Mendaftarkan Karyawan

Karyawan tidak harus selalu meminta informasi kepada bagian HRD untuk mengetahui status kepesertaan. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk memeriksa data BPJS Ketenagakerjaan.

1. Cek melalui aplikasi JMO

Jamsostek Mobile atau JMO merupakan aplikasi resmi BPJS Ketenagakerjaan yang menyediakan berbagai layanan bagi peserta. Melalui aplikasi ini, pekerja dapat mengakses informasi kepesertaan, kartu digital, saldo JHT, serta layanan pengaduan.

Berikut langkah umum untuk memeriksa kepesertaan:

1. Unduh aplikasi JMO melalui toko aplikasi resmi pada ponsel.
2. Buka aplikasi dan masuk menggunakan akun yang sudah terdaftar.
3. Jika belum memiliki akun, ikuti proses pendaftaran dan verifikasi identitas.
4. Masuk ke bagian informasi kepesertaan atau profil peserta.
5. Periksa nomor KPJ, nama pemberi kerja, dan status kepesertaan yang ditampilkan.
6. Periksa informasi program yang diikuti apabila tersedia.

Jika data perusahaan tidak muncul atau informasi kepesertaan tidak sesuai, karyawan dapat menghubungi BPJS Ketenagakerjaan untuk meminta pemeriksaan lebih lanjut.

2. Menghubungi layanan BPJS Ketenagakerjaan 175

Alternatif berikutnya adalah menghubungi Contact Center BPJS Ketenagakerjaan melalui nomor 175. Layanan ini dapat digunakan untuk menanyakan status kepesertaan dan memperoleh arahan mengenai kendala administrasi.

Sebelum menghubungi layanan tersebut, siapkan informasi yang mungkin diperlukan, seperti:

• Nama lengkap sesuai KTP.
• Nomor Induk Kependudukan (NIK).
• Nomor KPJ apabila sudah pernah terdaftar.
• Nama perusahaan tempat bekerja.
• Informasi mengenai tanggal mulai bekerja.

Jangan memberikan kata sandi, PIN, atau kode OTP kepada pihak yang mengaku membantu pengecekan kepesertaan.

3. Datang ke kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan

Jika pengecekan melalui aplikasi atau telepon belum menyelesaikan masalah, pekerja dapat mendatangi kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdekat.

Bawa KTP dan kartu peserta jika sudah memilikinya. Sampaikan kepada petugas bahwa Anda ingin memeriksa status kepesertaan dari perusahaan tempat bekerja.

Petugas dapat membantu memeriksa informasi yang tersedia dan menjelaskan prosedur apabila ditemukan ketidaksesuaian data.

Informasi Apa Saja yang Harus Diperiksa Karyawan?

Mengetahui bahwa nama sudah terdaftar belum cukup. Pekerja juga perlu memastikan informasi kepesertaan sesuai dengan kondisi pekerjaan yang sebenarnya.

Berikut beberapa hal yang sebaiknya diperiksa:

1. Nama perusahaan yang terdaftar

Pastikan nama pemberi kerja yang tercantum dalam informasi kepesertaan sesuai dengan perusahaan tempat bekerja. Dalam kondisi tertentu, nama badan hukum dapat berbeda dari nama merek atau nama usaha yang dikenal karyawan.

Jika terdapat perbedaan, tanyakan kepada HRD apakah perusahaan menggunakan nama badan hukum yang berbeda untuk administrasi kepesertaan.

2. Status kepesertaan

Periksa apakah status kepesertaan masih aktif atau sudah nonaktif. Jika masih bekerja tetapi status terlihat tidak aktif, mintalah penjelasan dari perusahaan dan lakukan konfirmasi kepada BPJS Ketenagakerjaan.

3. Nomor KPJ

KPJ merupakan nomor identitas kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Simpan nomor tersebut karena dapat diperlukan ketika mengakses layanan, memeriksa saldo, atau mengajukan manfaat program.

4. Program yang diikuti

Periksa program jaminan sosial yang tercatat atas nama Anda. Kepesertaan program dapat berbeda berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk pemberi kerja dan pekerja.

5. Data upah yang dilaporkan

Informasi upah yang menjadi dasar perhitungan iuran juga penting diperiksa. Jika upah yang dilaporkan tidak sesuai dengan ketentuan dasar perhitungan program, hal tersebut dapat memengaruhi besaran manfaat yang diterima ketika mengajukan klaim.

Apa Itu Perusahaan Daftar Sebagian atau PDS?

Dalam administrasi BPJS Ketenagakerjaan dikenal istilah Perusahaan Daftar Sebagian atau PDS. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan kondisi perusahaan yang tidak melaporkan kepesertaan secara menyeluruh sesuai kewajibannya.

BPJS Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa PDS dapat terjadi dalam beberapa bentuk, yaitu:

• PDS tenaga kerja: perusahaan hanya mendaftarkan sebagian pekerja, padahal masih ada pekerja lain yang seharusnya didaftarkan.
• PDS upah: perusahaan melaporkan upah pekerja lebih rendah daripada data upah yang seharusnya menjadi dasar pelaporan.
• PDS program: perusahaan hanya mengikutsertakan pekerja pada sebagian program yang diwajibkan sesuai ketentuan.

Contohnya, sebuah perusahaan memiliki 30 karyawan, tetapi hanya 20 orang yang terdaftar dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Kondisi tersebut dapat menjadi indikasi PDS tenaga kerja apabila seluruh pekerja tersebut memang wajib didaftarkan.

Contoh lainnya adalah perusahaan melaporkan upah pekerja sebesar Rp3 juta, padahal upah yang seharusnya dilaporkan sebagai dasar perhitungan iuran lebih tinggi. Ketidaksesuaian seperti ini dapat merugikan pekerja karena berpotensi memengaruhi perhitungan manfaat.

Bagaimana Jika Perusahaan Memotong Gaji tetapi BPJS Tidak Aktif?

Karyawan perlu berhati-hati apabila terdapat potongan gaji yang disebut sebagai iuran BPJS Ketenagakerjaan, tetapi informasi kepesertaan tidak menunjukkan kondisi yang sesuai.

Perlu diketahui bahwa tidak semua iuran BPJS Ketenagakerjaan dibayar oleh pekerja. Besaran dan pembagian iuran antara perusahaan dan pekerja bergantung pada program yang diikuti. Sebagian iuran merupakan kewajiban pemberi kerja, sedangkan sebagian lainnya dapat menjadi tanggungan pekerja sesuai ketentuan.

Jika menemukan ketidaksesuaian, lakukan langkah berikut:

1. Simpan slip gaji yang menunjukkan potongan iuran.
2. Catat periode pembayaran gaji dan tanggal mulai bekerja.
3. Periksa informasi kepesertaan melalui aplikasi JMO.
4. Tanyakan kepada bagian HRD mengenai status pendaftaran dan pembayaran iuran.
5. Jika belum mendapat penjelasan yang memadai, hubungi BPJS Ketenagakerjaan melalui kanal pengaduan resmi.

Hindari langsung menyimpulkan bahwa perusahaan melakukan pelanggaran sebelum memperoleh informasi yang cukup. Bisa saja terdapat keterlambatan pembaruan data atau kendala administrasi yang perlu diklarifikasi.

Apakah Karyawan Bisa Mendaftarkan Diri Jika Perusahaan Tidak Melakukannya?

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 memberikan hak kepada pekerja untuk mendaftarkan dirinya sendiri sebagai peserta apabila pemberi kerja secara nyata tidak mendaftarkan pekerjanya ke BPJS.

Namun, mekanisme tersebut tidak berarti kewajiban perusahaan otomatis hilang. Pekerja tetap dapat meminta perusahaan memenuhi kewajiban pendaftaran sesuai peraturan yang berlaku.

Sebelum mengambil langkah pendaftaran secara mandiri, pekerja sebaiknya menghubungi BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan jenis kepesertaan dan prosedur yang tepat. Hal ini penting agar tidak terjadi kesalahan kategori kepesertaan atau pencatatan hubungan kerja.

Cara Melaporkan Perusahaan yang Belum Mendaftarkan Karyawan

Jika perusahaan tidak memenuhi kewajiban kepesertaan, pekerja dapat menyampaikan pengaduan melalui kanal resmi. Salah satu layanan yang tersedia adalah fitur pengaduan pada aplikasi JMO.

Melalui aplikasi JMO

1. Buka aplikasi JMO dan masuk ke akun peserta.
2. Pilih menu Pengaduan apabila fitur tersebut tersedia untuk akun Anda.
3. Ikuti petunjuk untuk membuat laporan sesuai jenis permasalahan.
4. Masukkan informasi yang diminta secara lengkap dan benar.
5. Lampirkan dokumen pendukung jika diminta.
6. Simpan nomor atau bukti laporan untuk memantau perkembangannya.

JMO juga menyediakan fitur riwayat pengaduan agar peserta dapat melihat perkembangan laporan yang telah disampaikan.

Melalui layanan LAPOR MENAKER

Untuk permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan norma ketenagakerjaan, pekerja juga dapat menggunakan layanan LAPOR MENAKER dari Kementerian Ketenagakerjaan.

Langkah umumnya adalah:

1. Buka https://lapormenaker.kemnaker.go.id.
2. Pilih menu masuk dan gunakan akun SIAP KERJA.
3. Jika belum memiliki akun, ikuti proses pendaftaran yang tersedia.
4. Pilih menu untuk membuat laporan.
5. Jelaskan permasalahan yang dialami secara kronologis.
6. Lampirkan bukti pendukung yang relevan.
7. Pantau pesan dan perkembangan laporan melalui akun yang digunakan.

Pastikan data laporan disampaikan secara benar. Layanan LAPOR MENAKER juga meminta pelapor merespons komunikasi petugas apabila diperlukan untuk tindak lanjut pengaduan.

Dokumen yang Sebaiknya Disiapkan Sebelum Membuat Pengaduan

Pengaduan akan lebih mudah diperiksa apabila pekerja memiliki bukti yang mendukung kronologi permasalahan. Tidak semua dokumen berikut wajib dilampirkan dalam setiap laporan, tetapi dapat membantu proses klarifikasi.

• Fotokopi atau salinan KTP.
• Surat perjanjian kerja atau surat pengangkatan.
• Slip gaji yang menunjukkan potongan iuran jika ada.
• Bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan apabila sudah pernah terdaftar.
• Bukti komunikasi dengan HRD mengenai kepesertaan.
• Informasi nama perusahaan dan alamat tempat bekerja.
• Catatan periode bekerja dan periode iuran yang dipermasalahkan.

Simpan dokumen asli dan hindari mengunggah data pribadi ke situs yang tidak resmi. Jika mengirimkan bukti kepada pihak lain, pastikan kanal tersebut benar-benar milik instansi yang berwenang.

Apakah Perusahaan Bisa Mendapatkan Sanksi Jika Tidak Mendaftarkan Pekerja?

Perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban pendaftaran dan pelaporan data kepesertaan dapat dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 mengatur tata cara pengenaan sanksi administratif dalam penyelenggaraan jaminan sosial. Sanksi dapat mencakup teguran tertulis, denda, dan tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu sesuai persyaratan serta prosedur yang ditetapkan.

Selain itu, terdapat ketentuan khusus dalam peraturan program jaminan sosial tertentu yang mengatur tanggung jawab pemberi kerja apabila pekerja belum didaftarkan. Karena itu, perusahaan tidak dapat menganggap bahwa pekerja yang belum memiliki kartu otomatis menjadi tanggung jawab pribadi karyawan.

Pengenaan sanksi tidak terjadi secara otomatis hanya berdasarkan laporan. Instansi berwenang perlu melakukan pemeriksaan dan memproses dugaan pelanggaran berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Apakah Karyawan Kontrak dan Karyawan Harian Juga Harus Terdaftar?

Status hubungan kerja tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan kewajiban jaminan sosial. Pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) maupun pekerja tetap dapat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan kepesertaan.

Pekerja harian atau pekerja dengan pola pembayaran upah tertentu juga perlu dilihat berdasarkan hubungan kerja dan ketentuan program yang berlaku. Perusahaan tidak seharusnya menganggap bahwa hanya karyawan tetap yang memiliki hak atas perlindungan jaminan sosial.

Untuk memastikan hak kepesertaan, pekerja dapat meminta penjelasan mengenai kategori kepesertaan dan program yang seharusnya diikuti kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Tips untuk Memastikan Hak BPJS Ketenagakerjaan Tetap Terlindungi

Selain melakukan pengecekan ketika pertama kali bekerja, karyawan sebaiknya membiasakan diri memeriksa informasi kepesertaan secara berkala.

• Simpan nomor KPJ dan akses akun JMO dengan aman.
• Periksa status kepesertaan setelah mulai bekerja di perusahaan baru.
• Pastikan nama perusahaan yang tercatat sesuai dengan hubungan kerja.
• Periksa informasi upah dan program yang diikuti.
• Simpan slip gaji sebagai bukti administrasi pembayaran.
• Segera klarifikasi jika status kepesertaan tidak sesuai dengan kondisi pekerjaan.
• Gunakan kanal pengaduan resmi jika masalah tidak terselesaikan.

Kesimpulan

Perusahaan memiliki kewajiban untuk mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan program jaminan sosial. Karena itu, setiap karyawan sebaiknya tidak hanya mengandalkan informasi dari HRD, tetapi juga melakukan pemeriksaan secara mandiri.

Pengecekan dapat dilakukan melalui aplikasi JMO, Contact Center 175, atau kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan. Selain status aktif, pekerja perlu memeriksa nama perusahaan, nomor KPJ, program yang diikuti, dan kesesuaian data upah.

Jika perusahaan belum mendaftarkan karyawan atau terdapat ketidaksesuaian data, pekerja dapat meminta klarifikasi dan menyampaikan pengaduan melalui kanal resmi BPJS Ketenagakerjaan maupun LAPOR MENAKER sesuai jenis permasalahannya.

Memahami hak kepesertaan sejak awal bekerja dapat membantu karyawan memastikan perlindungan jaminan sosialnya tercatat dengan benar dan mengurangi risiko kendala ketika membutuhkan manfaat BPJS Ketenagakerjaan.