SKCK untuk Kerja dan Visa Luar Negeri 2026: Syarat dan Cara Mengurus

Warga Negara Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri, melanjutkan pendidikan, mengajukan visa, atau mengurus izin tinggal di negara lain mungkin diminta melampirkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Dokumen ini diterbitkan oleh Kepolisian Republik Indonesia sebagai keterangan resmi mengenai ada atau tidak adanya catatan kepolisian seseorang.

Pengurusan SKCK untuk keperluan luar negeri perlu diperhatikan secara khusus karena persyaratannya tidak selalu sama dengan SKCK untuk melamar pekerjaan di dalam negeri. Pemohon harus memastikan tujuan penerbitan, negara tujuan, masa berlaku paspor, serta dokumen pendukung sudah sesuai.

Mulai 2026, penerbitan SKCK juga memiliki landasan aturan baru melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian. Peraturan tersebut menggantikan Perpol Nomor 6 Tahun 2023.

Apa Itu SKCK untuk Keperluan Luar Negeri?

SKCK untuk keperluan luar negeri merupakan dokumen kepolisian yang digunakan untuk memenuhi persyaratan administrasi di negara tujuan. Dokumen ini dapat diminta oleh perusahaan asing, lembaga pendidikan, kedutaan, atau instansi imigrasi negara lain.

Beberapa keperluan yang dapat membutuhkan SKCK antara lain:

• Melamar pekerjaan di perusahaan luar negeri.
• Mengurus visa kerja.
• Mengajukan visa tinggal jangka panjang.
• Melanjutkan pendidikan di universitas luar negeri.
• Mengurus perubahan status kewarganegaraan.
• Mengajukan naturalisasi atau izin tinggal tetap.

Dalam Perpol Nomor 1 Tahun 2026, SKCK diterbitkan untuk satu jenis keperluan dan satu tujuan negara. Artinya, pemohon perlu mencantumkan kebutuhan serta negara tujuan secara benar ketika mengisi permohonan.

Syarat Membuat SKCK untuk Kerja di Luar Negeri 2026

Persyaratan harus disesuaikan dengan kanal pengajuan dan kondisi pemohon. Perpol Nomor 1 Tahun 2026 mengatur persyaratan dokumen pendukung, termasuk ketentuan ketika penerbitan dilakukan secara manual karena aplikasi layanan digital Polri tidak berfungsi.

Dokumen yang perlu dipersiapkan antara lain:

1. KTP elektronik. Identitas kependudukan yang masih berlaku dan sesuai dengan data pemohon.
2. Kartu Keluarga. Dokumen untuk mendukung pemeriksaan identitas dan data keluarga.
3. Akta kelahiran. Dokumen identitas yang memuat informasi tempat dan tanggal lahir.
4. Ijazah terakhir. Dokumen pendidikan yang diperlukan dalam persyaratan pendukung.
5. Pasfoto terbaru. Pasfoto berwarna dengan latar belakang merah bagi pemohon WNI.
6. Paspor. Untuk keperluan luar negeri, paspor harus memiliki masa berlaku paling sedikit enam bulan sesuai ketentuan dokumen pendukung pada penerbitan manual.
7. Bukti kepesertaan Jaminan Kesehatan aktif. Persyaratan ini berlaku sesuai ketentuan, dengan pengecualian tertentu yang diatur dalam Perpol.

Selain dokumen tersebut, siapkan informasi mengenai negara tujuan dan jenis keperluan penerbitan SKCK. Pihak penerima dokumen di luar negeri juga mungkin meminta persyaratan tambahan, seperti terjemahan resmi atau legalisasi.

Apakah BPJS Kesehatan Aktif Menjadi Syarat Membuat SKCK?

Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam aturan SKCK terbaru adalah ketentuan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan. Pasal 2 Perpol Nomor 1 Tahun 2026 mengatur bahwa pemohon SKCK pada prinsipnya terdaftar sebagai peserta aktif Jaminan Kesehatan.

Namun, terdapat pengecualian untuk beberapa kelompok, yaitu:

• Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri.
• Warga Negara Asing yang berdomisili di Indonesia dan tidak bekerja.
• Warga Negara Asing yang berdomisili di Indonesia dan bekerja kurang dari enam bulan.

Bagi pemohon yang wajib memenuhi persyaratan tersebut, pastikan status kepesertaan BPJS Kesehatan aktif sebelum mengajukan SKCK. Pemeriksaan status dapat dilakukan melalui aplikasi Mobile JKN atau kanal resmi BPJS Kesehatan.

Jika status kepesertaan belum aktif, selesaikan kendalanya terlebih dahulu agar tidak menghambat proses administrasi SKCK.

Cara Membuat SKCK Online untuk Keperluan Luar Negeri

Perpol Nomor 1 Tahun 2026 mengatur penerbitan SKCK secara elektronik melalui aplikasi layanan digital Polri. Pemohon dapat menggunakan kanal resmi yang disediakan Polri untuk melakukan pendaftaran dan mengikuti tahapan pengajuan.

Berikut alur umum pengajuan secara online:

1. Membuka Layanan Digital SKCK Polri

Akses kanal resmi layanan SKCK melalui skck-online.polri.go.id atau gunakan aplikasi layanan digital Polri yang menyediakan fitur SKCK.

Pastikan alamat situs dan aplikasi benar-benar berasal dari kanal resmi kepolisian. Hindari menggunakan tautan pendaftaran yang dibagikan oleh pihak tidak dikenal.

2. Membuat Akun dan Verifikasi Identitas

Daftarkan akun sesuai petunjuk pada layanan digital. Lengkapi informasi identitas yang diminta dan lakukan verifikasi menggunakan data pribadi yang benar.

3. Memilih Fitur SKCK

Setelah berhasil masuk, buka fitur SKCK untuk memulai permohonan. Periksa informasi persyaratan, biaya penerbitan, waktu pengambilan, dan lokasi penerbitan yang tersedia.

4. Mengisi Data Diri dan Domisili

Masukkan informasi pribadi sesuai KTP dan dokumen pendukung. Periksa kembali nama lengkap, tempat tanggal lahir, alamat, serta nomor identitas sebelum melanjutkan.

5. Mengunggah Pasfoto dan Dokumen

Unggah pasfoto dengan latar belakang merah serta dokumen digital yang diminta oleh sistem. Pastikan gambar tidak buram, tidak terpotong, dan seluruh informasi dapat dibaca.

6. Memilih Keperluan dan Negara Tujuan

Pilih tujuan penerbitan SKCK sesuai kebutuhan, misalnya untuk melamar pekerjaan atau mengajukan visa. Cantumkan negara tujuan secara tepat karena SKCK diterbitkan untuk satu jenis keperluan dan satu tujuan negara.

7. Memilih Lokasi dan Jadwal Penerbitan

Pilih lokasi penerbitan serta tanggal yang tersedia pada sistem. Perhatikan informasi lokasi pengambilan agar tidak salah mendatangi kantor kepolisian.

8. Memeriksa Pratinjau SKCK

Sebelum menyelesaikan permohonan, buka tampilan pratinjau dan periksa seluruh informasi. Pastikan data diri, keperluan, dan negara tujuan tidak mengalami kesalahan.

9. Melakukan Pembayaran

Setelah data dinyatakan benar, lakukan pembayaran melalui metode resmi yang tersedia pada layanan. Simpan bukti pembayaran untuk kebutuhan administrasi.

10. Mengambil atau Mencetak SKCK

Ikuti petunjuk pada aplikasi untuk memperoleh dokumen. Berdasarkan ketentuan Perpol Nomor 1 Tahun 2026, SKCK dapat diakses melalui fitur cetak pada aplikasi atau diambil di kantor kepolisian sesuai ketentuan layanan.

SKCK untuk Luar Negeri Berbeda dengan SKCK untuk Melamar Kerja di Indonesia

Perbedaan tujuan penggunaan menjadi hal penting ketika mengajukan SKCK. Dokumen untuk melamar pekerjaan di Indonesia tidak selalu dapat digunakan untuk memenuhi persyaratan visa atau pekerjaan di negara lain.

Berapa Lama Masa Berlaku SKCK untuk Visa dan Kerja Luar Negeri?

Berdasarkan Pasal 3 Perpol Nomor 1 Tahun 2026, SKCK berlaku selama enam bulan. Masa berlaku tersebut dihitung berdasarkan tanggal penerbitan dokumen.

Walaupun masih berlaku, SKCK belum tentu dapat digunakan untuk seluruh pengajuan administrasi di luar negeri. Hal ini karena dokumen diterbitkan untuk satu jenis keperluan dan satu negara tujuan.

Contohnya, seseorang yang mengajukan SKCK untuk keperluan visa kerja di Jepang sebaiknya memastikan dokumen tersebut sesuai dengan persyaratan instansi penerima di Jepang. Jika kemudian mengajukan keperluan berbeda untuk negara lain, pemohon perlu memeriksa apakah harus membuat permohonan baru.

Apakah SKCK Harus Diterjemahkan dan Dilegalisasi?

Perpol Nomor 1 Tahun 2026 mengatur bahwa SKCK dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ketentuan ini membantu penggunaan dokumen untuk kebutuhan administrasi internasional.

Namun, keberadaan bahasa Inggris tidak otomatis berarti seluruh negara menerima SKCK tanpa dokumen tambahan. Kedutaan, perusahaan, universitas, atau otoritas imigrasi negara tujuan dapat memiliki ketentuan tersendiri.

Sebelum mengajukan permohonan, tanyakan kepada pihak penerima apakah SKCK perlu:

• Diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah.
• Dilegalisasi oleh instansi yang berwenang.
• Diberi apostille apabila negara tujuan dan jenis dokumennya mensyaratkan prosedur tersebut.
• Diterbitkan dalam periode tertentu sebelum tanggal pengajuan visa.

Jangan langsung mengurus legalisasi tanpa memastikan prosedur yang diminta. Persyaratan setiap negara dan instansi penerima dapat berbeda.

Berapa Biaya Pembuatan SKCK 2026?

Biaya penerbitan SKCK termasuk dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Polri. Tarif yang selama ini berlaku untuk penerbitan SKCK adalah Rp30.000 berdasarkan ketentuan PNBP yang berlaku.

Untuk permohonan melalui layanan digital, periksa nominal yang muncul pada sistem atau kode pembayaran resmi sebelum menyelesaikan transaksi. Jangan membayar biaya tambahan kepada perantara yang tidak memiliki kewenangan.

Apa yang Harus Dilakukan Jika Permohonan SKCK Online Bermasalah?

Kendala teknis dapat terjadi ketika pemohon melakukan pendaftaran, mengunggah dokumen, atau memeriksa status permohonan. Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan:

1. Periksa koneksi internet. Pastikan jaringan stabil ketika mengunggah dokumen atau mengirim formulir.
2. Periksa format dokumen. Gunakan format dan ukuran file yang diminta oleh aplikasi.
3. Pastikan data identitas benar. Samakan informasi pada formulir dengan KTP dan dokumen pendukung.
4. Periksa status pembayaran. Jangan melakukan pembayaran berulang sebelum memastikan transaksi sebelumnya berhasil atau gagal.
5. Gunakan fitur bantuan. Hubungi layanan bantuan melalui fitur SKCK apabila tersedia kendala pada sistem.
6. Datangi kantor kepolisian sesuai arahan. Jika memerlukan verifikasi atau penanganan langsung, ikuti petunjuk petugas pada kanal resmi.

Perpol Nomor 1 Tahun 2026 juga mengatur bahwa penerbitan secara manual dapat dilakukan apabila aplikasi layanan digital Polri tidak berfungsi dan kondisi tersebut dinyatakan melalui pemberitahuan resmi pejabat yang berwenang.

Tips Mengurus SKCK Sebelum Berangkat ke Luar Negeri

Agar dokumen tidak menghambat proses keberangkatan, pemohon sebaiknya melakukan beberapa persiapan berikut:

• Pastikan negara tujuan sudah ditentukan. Informasi ini diperlukan ketika mengisi tujuan penerbitan SKCK.
• Periksa masa berlaku paspor. Jangan mengajukan permohonan dengan dokumen perjalanan yang tidak memenuhi persyaratan.
• Pastikan BPJS Kesehatan aktif jika diwajibkan. Periksa status kepesertaan sebelum memulai pengajuan.
• Tanyakan persyaratan kepada pemberi kerja atau kedutaan. Setiap negara dapat meminta format dan masa penerbitan yang berbeda.
• Ajukan SKCK mendekati waktu penggunaan. Masa berlaku enam bulan perlu diperhitungkan agar dokumen tidak kedaluwarsa sebelum proses visa selesai.
• Simpan dokumen digital dan fisik. Simpan salinan SKCK, bukti pembayaran, dan dokumen pendukung lainnya.

Kesimpulan

SKCK merupakan salah satu dokumen yang dapat diminta untuk memenuhi persyaratan kerja, pendidikan, visa, atau izin tinggal di luar negeri. Pada 2026, penerbitannya mengikuti Perpol Nomor 1 Tahun 2026 yang mengatur penggunaan layanan digital, masa berlaku enam bulan, serta penerbitan untuk satu jenis keperluan dan satu negara tujuan.

Pemohon perlu menyiapkan identitas, Kartu Keluarga, akta kelahiran, ijazah, pasfoto, dan paspor sesuai ketentuan. Perhatikan pula persyaratan kepesertaan Jaminan Kesehatan aktif serta pengecualian yang berlaku.

Sebelum mengajukan permohonan, pastikan persyaratan dari perusahaan, kedutaan, atau instansi negara tujuan sudah diketahui. Dengan begitu, SKCK yang diterbitkan dapat digunakan sesuai kebutuhan dan tidak menghambat proses administrasi keberangkatan.