Oleh : Aldia Putra
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 menjadi momentum Indonesia untuk menjawab kepercayaan dunia. Keberhasilan penyelenggaraan event tersebut diharapkan berdampak positif pada kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia dan membuka lapangan kerja seluasnya kepada rakyat.
Masa depan Indonesia dipertaruhkan dalam G20. Di mana untuk pertama kalinya Indonesia akan memimpin forum global yang beranggotakan negara-negara penyumbang 80% produk domestic bruto (PDB) dunia atau yang dikenal dengan G20 mulai 1 Desember 2021.
Presidensi atau keketuaan tersebut telah resmi diserahkan oleh Mario Draghi selaku Perdana Menteri Italia kepada Presiden RI Joko Widodo pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Roma pada 31 Oktober 2021.
Dengan diterimanya Presidensi G20, Indonesia juga menggenggam kepercayaan dunia untuk menyukseskan sejumlah agenda, terutama terkait pemulihan global melalui berbagai upaya dan solusi yang konkret. Presiden Jokowi juga menekankan agar Presidensi Indonesia di G20 tidak sebatas seremonial belaka, tetapi juga melakukan aksi nyata.
Untuk itu, Indonesia akan terus mendorong negara-negara di G20 untuk menghasilkan terobosan-terobosan besar serta membangun kolaborasi dan menggalang kekuatan untuk memastikan masyarakat dunia dapat merasakan dampak positif dari kerja sama yang terjalin.
Jokowi sempat mengatakan, bahwa kepercayaan ini merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk berkontribusi lebih besar bagi pemulihan ekonomi dunia. Untuk membangun tata kelola dunia yang lebih sehat, lebih adil dan berkelanjutan, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Dengan mengangkat tema “Recover Together, Recover Stronger”, Indonesia menekankan inklusivitas dalam Presidensi G20 agar dampak positif tidak hanya dirasakan oleh negara-negara anggota, tetapi juga negara berkembang.
Itikad tersebut tercermin dalam pelibatan negara kepulauan terkecil dari Pasifik dan Karibia untuk pertama kalinya dalam sejarah Presidensi G20, di samping negara berkembang lain dari Afrika, ASEAN dan Amerika Latin.
Negara-negara Karibia diwakili oleh ketua Caribbean Community (CARICOM) yang saat ini dipegang oleh Antigua dan Barbuda, sementara negara-negara Pasifik diwakili oleh ketu Pasific Island Forum (PAF) yang saat ini dipegang oleh FIJI.
Dalam skala nasional, pemerintah pun menginginkan lebih banyak masyarakat yang merasakan manfaat dari Presidensi G20, terutama kelompok akar rumput.
Untuk itu, sejumlah sektor yang melekat dan berkembang di tengah masyarakat telah diidentifikasi untuk dibawa ke dalam agenda G20, seperti ekonomi digital, pemberdayaan perempuan dan UMKM.
Akan ada total 127 pertemuan dalam rangkaian agenda KTT G20 yang tidak hanya dipusatkan di Bali, tetapi juga diselenggarakan tersebar di sejumlah daerah agar lebih banyak masyarakat terlibat secara langsung.
Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bekerja sama dengan Universitas Indonesia, Presidensi Indonesia di G20 akan membawa dampak jangka pendek, seperti penciptaan lapangan kerja untuk 33.000 orang di seluruh lokasi pertemuan, meningkatkan PDB nasional sebesar Rp 7,43 triliun dan manfaat ekonomi lainnya 1,5 kali lipat dibandingkan IMF-World Bank Annual Meeting 2018 di Bali.
Sementara itu, untuk jangka Panjang dan menengah, kekuatan Indonesia di G20 akan memajukan sector pariwisata serta mempercepat pemulihan ekonomi nasional.
Selain itu juga akan menampilkan perkembangan Indonesia di bidang infrastruktur, konektivitas dan investasi asing. Serta menarik minat investasi asing untuk pembangunan ekonomi hijau dan menunjukkan kemajuan vaksinasi Indonesia yang tentunya akan mendongkrak kepercayaan global dalam penanganan pandemi.
Selain itu dalam KTT Iklim atau yang dikenal dengan COP26 yang diselenggarakan di Glasgow, Indonesia telah berkomitmen untuk mencapai netralitas karbon pada tahun 2060 atau bahkan lebih awal.
Presidensi G20 juga dinilai akan memiliki manfaat bagi pelaku industri serta inovasi teknologi digital di Indonesia, yaitu sebagai melting pot bagi pelaku industry dan regulator lintas sector untuk melakukan optimalisasi teknologi digital dan showcasing potensi, inovasi dan kreativitas Indonesia dalam pemanfaatan teknologi digital.
Pada kesempatan berbeda, Pengamat Hubungan Internasional Universitas Padjajaran (UNPAD) Teuku Rezasyah menilai bahwa Indonesia harus memiliki komunikasi yang cakap baik ke dalam maupun luar negeri guna mencapai tujuan G20. Artinya, masing-masing kementerian/Lembaga serta pemangku kepentingan yang terlibat harus bersinergi dan menerapkan transparansi birokrasi.
Tentu saja kita berharap agar G20 tidak hanya dirasakan dampaknya oleh para elitis, tetapi juga semua pihak termasuk kalangan pengusaha UMKM yang sebelumnya sempat dirundung Pandemi. Sesuai dengan tagline G20 saat ini “Recover Together, Recover Stronger”.
)* Penulis adalah Kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini
