“Dunia usaha juga perlu hati-hati dan tidak bermain-main dengan anggaran APBD apalagi untuk kepentingan sendiri ataupun mencoba bekerja sama dalam upaya menurunkan spek pekerjaannya. Karena keuntungan pekerjaan sudah pasti ada,” ungkapnya.
Mantan anggota DPR RI itu, mengingatkan agar para pengusaha untuk dapat menunjukkan kualitas pekerjaannya. Karena dirinya tidak akan segan-segan untuk mengecek langsung setiap pekerjaan.
Gubernur Banten juga optimistis jika pembangunan di Provinsi Banten pada tahun anggaran 2021 bakal kembali berjalan. Namun tetap harus menjaga protokoler kesehatan.
“Meski bekerja di kantor ataupun proyek di lapangan harus jaga jarak. Harus perhatikan dan laksanakan protokol kesehatan. Karena Covid-19,” ungkapnya.
“Setiap pekerjaan pasti ada nilai ibadahnya yang kelak akan dipertanggungjawabkan,” lanjut Gubernur Banten.
Sementara itu, Koordinator Wilayah II Korsupgah KPK Asep Rahmat Suwandha paparkan empat area yang bisa diselesaikan. Yakni pengadaan barang dan jasa, perijinan, optimalisasi pendapatan, serta penyerahan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) dari pengembang perumahan.
“Pemprov Banten juga telah melakukan upaya untuk menjamin ekonomi tetap jalan,” katanya.
Asep juga berpesan untuk memastikan dana pinjaman dari Pemerintah Pusat merupakan dana yang dibutuhkan, bukan dana yang diinginkan. Karena ke depannya ada pengembalian dari APBD. “Pastikan untuk pembangunan yang strategis,” ungkapnya.
“Untuk di masa Covid-19 ini, ada lubang paling besar untuk melakukan praktik-praktik manipulasi pelaksanaan pengadaan,” imbuhnya. (red)
