Oleh: Fauzan Dardiri
Linimasa media sosial hari ini sering dipenuhi potongan video durasi pendek atau clipper aktivitas pemerintahan. Seorang wali kota terlihat meninjau pasar tradisional. Pada unggahan lain, seorang bupati berdialog dengan warga di jalan perkampungan. Di tempat berbeda, seorang gubernur berdiri di lokasi banjir atau memantau pembangunan jalan.
Foto, video, dan narasi singkat terkait kegiatan muncul hampir setiap hari. Narasi pendamping biasanya seragam, pemerintah hadir, pemerintah mendengar, pemerintah bekerja. Ya, dalam hitungan menit, konten tersebut menyebar ke berbagai platform digital. Warganet membagikan ulang, menulis komentar, lalu memasukkannya ke dalam percakapan publik.
Di ruang digital, cerita tidak lagi bergerak perlahan seperti pada masa media konvensional. Cerita beredar cepat, berlapis, dan terus berganti. Pada titik ini satu hal tampak jelas, dimana pihak yang mampu menguasai cerita, sering ikut menentukan cara publik memahami realitas.
Fenomena ini menunjukkan perubahan penting dalam praktik komunikasi publik. Komunikasi pemerintah tidak lagi hanya berfungsi sebagai saluran informasi administratif. Tapi berubah menjadi ruang produksi narasi. Melalui storytelling yang terus diulang di berbagai platform media, aktivitas pemerintahan tampil dalam bentuk cerita visual sederhana dan mudah dipahami masyarakat. Aktivitas birokrasi biasanya terasa teknis dan kaku berubah menjadi potongan cerita kehidupan publik.
Dalam arus komunikasi seperti ini muncul fenomena sering disebut Fear of Missing Out atau FOMO storytelling. Dalam konteks komunikasi publik, istilah ini merujuk pada produksi cerita secara terus-menerus sehingga publik merasa perlu mengikuti perkembangan narasi pemerintah.
Cerita hampir tidak pernah berhenti. Hari ini tentang kunjungan lapangan. Besok tentang rapat koordinasi. Lusa tentang dialog warga. Narasi terus mengalir tanpa jeda. Publik yang berada di ruang digital kerap merasa tertinggal jika tidak mengikuti cerita tersebut. Disisi lain, pemerintah memperoleh keuntungan komunikasi berupa visibilitas tinggi di ruang publik.
Padahal, storytelling dalam komunikasi pemerintahan bukan fenomena baru. Sejak lama pemerintah menggunakan cerita untuk menjelaskan kebijakan kepada masyarakat. Pada masa sebelumnya, narasi hadir melalui pidato resmi, siaran pers, atau laporan kegiatan di media cetak.
Perubahan besar terjadi ketika media sosial menjadi ruang komunikasi baru. Platform digital mempercepat sirkulasi informasi sekaligus memperluas jangkauan cerita. Kini, aktivitas kepala daerah, program pembangunan, atau respons terhadap persoalan publik dapat tersebar secara real time.
Proses komunikasi tidak lagi menunggu ritme penerbitan media konvensional. Dalam hitungan detik, cerita pemerintah sudah muncul di layar ponsel masyarakat. Situasi ini menciptakan kedekatan simbolik antara pemerintah dan masyarakat. Publik seolah menyaksikan langsung proses pemerintahan. Kunjungan lapangan, rapat koordinasi, atau pertemuan dengan warga tampil sebagai potongan cerita keseharian pemimpin daerah.
Namun semua peristiwa tersebut tetap melalui proses mediasi. Kamera, tim dokumentasi, serta pengelola media sosial membingkai aktivitas itu menjadi narasi publik. Dalam perspektif komunikasi politik, praktik ini memiliki fungsi strategis. Storytelling menjadi cara membangun legitimasi kepemimpinan.
Cerita tentang kunjungan lapangan, dialog dengan warga, atau respons terhadap persoalan masyarakat membantu membentuk citra pemimpin yang aktif, responsif, dan dekat dengan rakyat. Narasi tersebut tidak hanya menyampaikan informasi kegiatan pemerintah, tetapi juga membangun makna sosial tentang kepemimpinan.
Citra Lahir dari Cerita
Dalam komunikasi modern, citra kepemimpinan tidak terbentuk semata melalui kebijakan. Citra juga lahir dari cerita. Cerita membantu publik memahami kompleksitas pemerintahan. Aktivitas birokrasi sering terasa abstrak dan jauh dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Storytelling menjembatani jarak itu dengan menghadirkan peristiwa konkret.
Adegan sederhana seorang kepala daerah berjalan di pasar, seorang gubernur berdiri di lokasi bencana, atau seorang bupati berbincang dengan petani membentuk gambaran simbolik tentang kehadiran pemerintah. Namun di sinilah muncul pertanyaan penting: apakah komunikasi semacam ini selalu netral?
Ilmu komunikasi menawarkan beberapa pendekatan untuk memahami persoalan tersebut. Paradigma positivistik memandang komunikasi sebagai proses penyampaian pesan yang relatif objektif. Model komunikasi klasik dari Harold Lasswell menjelaskan proses komunikasi melalui rumusan terkenal. who says what in which channel to whom with what effect. Dalam kerangka ini, komunikasi dipahami sebagai aliran pesan dari komunikator kepada komunikan.
Pendekatan ini lama mendominasi kajian komunikasi. Namun perkembangan ilmu sosial kemudian menghadirkan kritik terhadap pandangan tersebut. Paradigma interpretatif menekankan komunikasi tidak sekadar menyampaikan pesan, tetapi juga membangun makna. Stuart Hall melalui teori encoding–decoding menjelaskan, audiens tidak selalu menerima pesan media secara pasif. Mereka menafsirkan pesan berdasarkan pengalaman sosial, latar budaya, serta pengetahuan masing-masing. Artinya, makna komunikasi tidak sepenuhnya berada di tangan pengirim pesan.
Perspektif kritis melangkah lebih jauh. Pendekatan ini melihat komunikasi sebagai arena kekuasaan. Jurgen Habermas menekankan pentingnya ruang publik sebagai tempat pertukaran gagasan secara rasional. Dalam ruang publik ideal, warga dapat berdiskusi secara terbuka mengenai persoalan bersama.
Namun dalam praktiknya, ruang publik tidak selalu berjalan seimbang. Akses terhadap media dan sumber daya komunikasi sering kali tidak merata. Pemerintah, media besar, dan elite politik memiliki kemampuan lebih besar untuk memproduksi dan menyebarkan narasi. Kondisi ini menciptakan ketimpangan dalam produksi makna sosial.
Storytelling dan Pembentukan Persepsi Masyarakat
Di sinilah storytelling memainkan peran penting dalam pembentukan persepsi masyarakat. Sejak lama manusia menggunakan cerita untuk memahami pengalaman hidup dan realitas sosial. Dalam komunikasi publik modern, kekuatan cerita tetap bekerja dengan cara yang sama.
Cerita tentang keberhasilan program pembangunan, kedekatan pemimpin dengan masyarakat, atau respons cepat terhadap persoalan publik dapat membentuk persepsi kolektif mengenai pemerintahan. Paparan narasi yang berulang membuat publik terbiasa melihat realitas melalui kerangka cerita tersebut. Perlahan, cerita berubah menjadi citra.
Fenomena ini juga dapat dipahami melalui teori agenda-setting yang diperkenalkan Maxwell McCombs dan Donald Shaw. Teori ini menjelaskan media tidak selalu menentukan apa yang harus dipikirkan masyarakat, tetapi sangat memengaruhi isu apa yang dianggap penting.
Ketika aktivitas pemerintah terus muncul dalam ruang publik melalui storytelling intensif, aktivitas tersebut otomatis masuk ke dalam agenda percakapan masyarakat. Namun pendekatan kritis mengingatkan satu hal penting. Dimana setiap narasi selalu melibatkan proses seleksi. Tidak semua peristiwa memperoleh ruang yang sama dalam komunikasi publik. Tim komunikasi memilih peristiwa tertentu untuk ditampilkan, sementara peristiwa lain mungkin tidak mendapat perhatian.
Proses seleksi ini menunjukkan apabila komunikasi publik tidak pernah sepenuhnya netral. Setiap cerita membawa sudut pandang tertentu. Narasi tertentu ditonjolkan, sementara realitas lain bisa saja terpinggirkan.
Padahal realitas sosial sering jauh lebih kompleks dibandingkan cerita singkat di media sosial. Banyak persoalan publik memerlukan proses panjang, diskusi kebijakan mendalam, serta partisipasi berbagai pihak. Ketika komunikasi terlalu bergantung pada storytelling cepat, terdapat risiko penyederhanaan realitas.
Isu kompleks dapat berubah menjadi potongan cerita sederhana. Persoalan struktural bisa terlihat seolah hanya peristiwa sesaat. Di sinilah pentingnya refleksi kritis dalam membaca komunikasi publik. Dalam konteks komunikasi pemberdayaan masyarakat, refleksi ini menjadi semakin penting. Pemberdayaan tidak hanya berkaitan dengan penyampaian informasi, tetapi juga membuka ruang partisipasi bagi masyarakat untuk menyampaikan pengalaman dan perspektif mereka sendiri.
Forum warga, media komunitas, diskusi publik, hingga platform digital dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk menghadirkan narasi alternatif tentang realitas sosial. Pada akhirnya, storytelling dalam komunikasi publik memiliki dua sisi sekaligus. Di satu sisi, ia membantu pemerintah menjelaskan aktivitas dan kebijakan kepada masyarakat. Cerita membuat proses pemerintahan terasa lebih dekat dan mudah dipahami.
Namun di sisi lain, storytelling juga berpotensi membentuk persepsi sosial secara selektif. Narasi dominan dapat membingkai cara publik melihat realitas. Refleksi ini membawa kita kembali pada pertanyaan awal: apakah komunikasi selalu netral?
Dalam kenyataannya, komunikasi selalu berlangsung dalam konteks sosial, politik, dan budaya tertentu. Setiap pesan tidak hanya membawa informasi, tetapi juga nilai, kepentingan, dan perspektif tertentu.
Di era media digital, arus storytelling bergerak sangat cepat. Cerita muncul hampir setiap saat di layar ponsel masyarakat. Dalam situasi seperti ini, kemampuan membaca narasi secara kritis menjadi semakin penting. Cerita memang memudahkan manusia memahami dunia, tetapi di balik setiap cerita selalu terdapat proses pembentukan makna. Memahami proses itu menjadi bagian penting dari literasi komunikasi di masyarakat modern. (*)
*Penulis adalah Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Komunikasi Untirta
