NPWP Orang yang Sudah Meninggal: Kewajiban Ahli Waris, Penghapusan, dan Pelaporan Pajak
Ketika seseorang meninggal dunia, keluarga biasanya perlu mengurus berbagai dokumen administratif, mulai dari akta kematian, rekening bank, sertifikat tanah, hingga pembagian harta peninggalan. Salah satu urusan yang terkadang terlupakan adalah administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) milik almarhum.
Banyak keluarga menganggap NPWP otomatis tidak berlaku setelah pemiliknya meninggal. Padahal, penyelesaiannya bergantung pada kondisi harta peninggalan. Jika seseorang tidak meninggalkan warisan atau seluruh warisan sudah dibagikan kepada ahli waris, NPWP dapat diajukan untuk dihapus. Namun, apabila harta warisan belum dibagikan dan masih menghasilkan penghasilan, terdapat ketentuan perpajakan yang perlu diperhatikan.
Dalam sistem perpajakan Indonesia, kondisi tersebut dikenal sebagai Warisan Belum Terbagi (WBT). Ahli waris atau pihak yang ditunjuk dapat bertindak sebagai wakil untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan atas harta peninggalan tersebut.
Apakah NPWP Otomatis Terhapus Ketika Pemiliknya Meninggal?
Tidak. Meninggalnya pemilik NPWP tidak selalu berarti seluruh administrasi perpajakannya langsung selesai. Penghapusan NPWP perlu memperhatikan apakah orang yang meninggal tersebut meninggalkan warisan dan apakah pembagian warisannya sudah selesai.
Secara umum, terdapat dua kondisi yang perlu dibedakan:
- Tidak meninggalkan warisan atau warisan sudah dibagikan: ahli waris atau pihak yang berwenang dapat mengajukan permohonan penghapusan NPWP dengan melengkapi dokumen yang dipersyaratkan.
- Warisan belum dibagikan: harta peninggalan dapat diperlakukan sebagai Warisan Belum Terbagi apabila masih memenuhi ketentuan sebagai subjek pajak, khususnya ketika aset tersebut menghasilkan penghasilan.
Karena itu, keluarga sebaiknya tidak langsung mengabaikan NPWP almarhum tanpa memeriksa kondisi harta peninggalan dan kewajiban pajak yang masih ada.
Apa Itu Warisan Belum Terbagi dalam Perpajakan?
Warisan Belum Terbagi atau WBT merupakan status subjek pajak yang digunakan untuk mewakili harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia, tetapi belum selesai dibagikan kepada ahli waris yang berhak.
Konsep ini penting karena harta peninggalan bisa tetap menghasilkan penghasilan meskipun pemilik sebelumnya sudah meninggal dunia.
Contohnya adalah:
- Rumah peninggalan yang masih disewakan kepada orang lain.
- Usaha keluarga yang masih berjalan dan memperoleh keuntungan.
- Deposito atau investasi yang menghasilkan bunga atau penghasilan lainnya.
- Aset produktif lain yang masih dikelola sebelum pembagian warisan selesai.
Selama warisan belum dibagikan dan masih menghasilkan penghasilan, kewajiban perpajakan atas penghasilan tersebut perlu diperhatikan melalui administrasi WBT.
Untuk kepentingan administrasi, pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan WBT menggunakan NPWP orang pribadi yang telah meninggal dunia sebagai pemilik harta warisan. Kategori wajib pajaknya perlu disesuaikan melalui administrasi Direktorat Jenderal Pajak.
Apakah Warisan yang Diterima Ahli Waris Dikenai Pajak Penghasilan?
Perlu dibedakan antara harta warisan itu sendiri dan penghasilan yang diperoleh dari harta tersebut.
Dalam ketentuan Pajak Penghasilan, harta warisan pada prinsipnya bukan merupakan objek PPh. Artinya, penerimaan harta karena warisan tidak otomatis dikenai Pajak Penghasilan hanya karena berpindah kepada ahli waris.
Namun, hal tersebut tidak berarti seluruh aktivitas yang berkaitan dengan harta warisan bebas dari kewajiban pajak.
Misalnya, sebuah rumah diwariskan kepada anak-anak dan belum dibagikan secara resmi. Selama rumah tersebut disewakan dan menghasilkan uang sewa, penghasilan sewanya tetap perlu dianalisis berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku.
Demikian pula apabila usaha yang ditinggalkan orang tua masih berjalan dan menghasilkan keuntungan. Penghasilan dari kegiatan tersebut tidak otomatis menjadi bebas pajak karena pemilik sebelumnya telah meninggal dunia.
Siapa yang Bisa Mengurus Pajak Warisan Belum Terbagi?
Tidak semua ahli waris harus mengurus administrasi pajak secara bersamaan. Ketentuan perpajakan memberikan ruang bagi pihak tertentu untuk mewakili WBT.
Pihak yang dapat menjadi wakil WBT antara lain:
- Salah seorang ahli waris: anggota keluarga yang memiliki kedudukan sebagai ahli waris dapat ditunjuk untuk mengurus administrasi perpajakan.
- Pelaksana wasiat: pihak yang ditunjuk dalam wasiat untuk melaksanakan ketentuan pewaris dapat menjalankan tugas sesuai kewenangannya.
- Pihak yang mengurus harta peninggalan: pihak yang secara sah bertanggung jawab mengurus harta peninggalan dapat bertindak sebagai wakil sesuai dokumen pendukungnya.
Wakil tersebut bertanggung jawab menjalankan kewajiban perpajakan WBT, termasuk perubahan data, penghitungan pajak apabila ada penghasilan kena pajak, pembayaran, dan pelaporan SPT Tahunan selama status WBT masih aktif.
Dokumen untuk Mengurus NPWP Orang yang Meninggal
Dokumen yang diperlukan bergantung pada kondisi warisan. Persyaratan penghapusan NPWP tidak sama dengan dokumen untuk mengubah kategori wajib pajak menjadi WBT.
Jika tidak meninggalkan warisan atau warisan sudah dibagikan
Apabila kondisi pewaris memenuhi kriteria penghapusan NPWP, dokumen yang perlu disiapkan antara lain:
- Formulir permohonan penghapusan NPWP.
- Salinan akta kematian atau surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang.
- Surat pernyataan bahwa pewaris tidak meninggalkan warisan atau pernyataan bahwa warisan telah selesai dibagikan.
- Daftar atau keterangan ahli waris apabila warisan telah dibagikan.
- Dokumen identitas dan dokumen pendukung pihak yang mengajukan permohonan.
Surat pernyataan mengenai warisan harus sesuai dengan kondisi sebenarnya. Jangan menyatakan bahwa warisan sudah dibagikan apabila masih terdapat harta peninggalan yang belum diselesaikan pembagiannya.
Jika warisan belum dibagikan
Apabila harta peninggalan masih berstatus WBT, dokumen administrasi yang dapat diperlukan meliputi:
- Formulir perubahan data wajib pajak.
- Salinan akta atau surat keterangan kematian.
- Dokumen yang membuktikan kedudukan sebagai ahli waris.
- Surat wasiat atau dokumen penunjukan pelaksana wasiat jika diwakili pelaksana wasiat.
- Dokumen penunjukan pihak yang mengurus harta peninggalan apabila diwakili pihak tersebut.
Dokumen tambahan dapat diminta sesuai kondisi dan hasil penelitian administrasi oleh KPP.
Cara Mengajukan Penghapusan NPWP Orang yang Sudah Meninggal
Penghapusan NPWP dapat diajukan apabila pewaris tidak meninggalkan warisan atau warisan telah selesai dibagikan kepada pihak yang berhak. Permohonan perlu dilengkapi dokumen yang membuktikan kondisi tersebut.
Secara umum, tahapan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:
- Pastikan status warisan. Periksa apakah pewaris tidak meninggalkan warisan atau seluruh harta peninggalan sudah dibagikan.
- Siapkan dokumen kematian. Gunakan akta kematian atau surat keterangan dari instansi yang berwenang.
- Buat surat pernyataan. Pernyataan harus menjelaskan bahwa pewaris tidak meninggalkan warisan atau warisan sudah selesai dibagikan beserta keterangan ahli waris.
- Isi formulir penghapusan NPWP. Gunakan formulir dan saluran administrasi yang berlaku.
- Ajukan permohonan melalui Coretax atau KPP. Permohonan dapat disampaikan melalui saluran elektronik yang tersedia atau dengan mendatangi kantor pajak sesuai prosedur.
- Tunggu proses penelitian. DJP akan memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen sebelum menerbitkan keputusan.
Berdasarkan informasi layanan DJP, jangka waktu penyelesaian permohonan penghapusan NPWP wajib pajak orang pribadi adalah paling lama enam bulan sejak permohonan diterima secara lengkap.
Selama proses berlangsung, keluarga sebaiknya menyimpan bukti pengajuan dan memantau perkembangan permohonan melalui saluran resmi DJP.
Bagaimana Jika Warisan Belum Dibagi dan Masih Menghasilkan Penghasilan?
Jika harta peninggalan belum dibagikan dan masih menghasilkan penghasilan, ahli waris perlu memperhatikan administrasi WBT terlebih dahulu. Dalam kondisi ini, penghapusan NPWP tidak dapat langsung diperlakukan sama dengan kasus orang yang meninggal tanpa meninggalkan warisan.
Langkah yang dapat dilakukan meliputi:
- Menentukan salah seorang ahli waris atau pihak yang berwenang sebagai wakil WBT.
- Menyiapkan dokumen kematian dan dokumen yang membuktikan kedudukan wakil.
- Mengajukan perubahan kategori data wajib pajak dari orang pribadi menjadi Warisan Belum Terbagi.
- Memastikan wakil WBT dapat menjalankan administrasi perpajakan melalui Coretax sesuai hak akses yang diberikan.
- Mencatat penghasilan yang diperoleh dari harta peninggalan.
- Menghitung, membayar, dan melaporkan pajak apabila terdapat kewajiban PPh.
Perubahan kategori tersebut diperlukan agar penghasilan yang masih berasal dari harta peninggalan dapat dikelola melalui subjek pajak yang tepat.
Apakah WBT Tetap Harus Melaporkan SPT Tahunan?
Ya, apabila WBT masih berstatus sebagai subjek pajak aktif dan terdapat kewajiban pelaporan, wakil WBT perlu mengurus SPT Tahunan atas nama WBT.
Pelaporan tersebut mencakup penghasilan yang diperoleh dari harta peninggalan selama tahun pajak yang bersangkutan. Jika terdapat PPh terutang, wakil WBT juga perlu memastikan pembayaran dilakukan sesuai ketentuan.
Pelaksanaan kewajiban tersebut dapat dilakukan oleh wakil melalui mekanisme impersonate atau bertindak sebagai WBT pada Coretax sesuai kewenangan yang diberikan.
Dengan demikian, ahli waris tidak perlu menggunakan akun pribadi seolah-olah penghasilan dari harta peninggalan merupakan penghasilan pribadi mereka. Administrasi WBT dan administrasi pribadi ahli waris perlu dibedakan.
Bagaimana Jika Warisan Belum Dibagikan tetapi Tidak Lagi Menghasilkan Penghasilan?
Ada kondisi ketika harta peninggalan belum dibagikan, tetapi sudah tidak menghasilkan pendapatan. Misalnya, rumah peninggalan tidak lagi disewakan dan usaha keluarga telah berhenti beroperasi.
Dalam kondisi yang memenuhi persyaratan, wakil WBT dapat mengajukan permohonan penetapan status wajib pajak nonaktif.
Status nonaktif tersebut dapat membuat WBT dikecualikan dari kewajiban pelaporan SPT Tahunan selama memenuhi ketentuan. Namun, status nonaktif tidak sama dengan penghapusan NPWP.
NPWP WBT masih dapat digunakan untuk administrasi sampai warisan selesai dibagikan dan persyaratan penghapusan terpenuhi.
Kapan NPWP WBT Bisa Dihapus?
Status WBT berakhir ketika harta peninggalan sudah selesai dibagikan kepada ahli waris yang berhak. Setelah proses pembagian selesai, wakil WBT dapat mengajukan penghapusan NPWP dengan dokumen pendukung yang diperlukan.
Beberapa hal yang perlu dipastikan sebelum mengajukan penghapusan adalah:
- Seluruh harta warisan telah selesai dibagikan kepada ahli waris yang berhak.
- Dokumen pembagian warisan dapat menjelaskan pihak-pihak yang menerima harta.
- Seluruh kewajiban perpajakan WBT telah diselesaikan sesuai ketentuan.
- Tidak ada kewajiban perpajakan yang masih harus dipenuhi oleh WBT.
Setelah warisan selesai dibagikan, penghasilan yang timbul dari harta yang sudah diterima menjadi bagian dari administrasi perpajakan masing-masing pihak sesuai ketentuan yang berlaku.
Kesalahan yang Perlu Dihindari Ahli Waris
Pengurusan pajak setelah seseorang meninggal dunia terkadang tertunda karena keluarga belum mengetahui prosedurnya. Beberapa kesalahan berikut sebaiknya dihindari.
Langsung menganggap NPWP otomatis terhapus
Meninggalnya pemilik NPWP tidak selalu mengakhiri seluruh kewajiban perpajakan. Periksa terlebih dahulu apakah masih terdapat warisan yang belum dibagikan dan menghasilkan penghasilan.
Menghapus NPWP sebelum warisan selesai dibagikan
Jika warisan masih berstatus WBT dan memenuhi ketentuan sebagai subjek pajak, administrasinya perlu diselesaikan terlebih dahulu. Jangan mengajukan penghapusan dengan pernyataan yang tidak sesuai kondisi sebenarnya.
Tidak melaporkan penghasilan dari aset peninggalan
Rumah yang disewakan, usaha yang masih berjalan, atau aset produktif lainnya dapat menghasilkan penghasilan yang memiliki konsekuensi pajak. Penghasilan tersebut perlu diperiksa dan dicatat.
Mencampur administrasi WBT dengan pajak pribadi ahli waris
Penghasilan dari harta warisan yang belum dibagi perlu dikelola melalui administrasi WBT. Setelah pembagian selesai, masing-masing ahli waris mengurus kewajiban pajak atas harta dan penghasilan yang menjadi haknya.
Tidak menyimpan dokumen pembagian warisan
Dokumen pembagian warisan penting untuk membuktikan bahwa status WBT telah berakhir. Simpan dokumen tersebut bersama akta kematian, dokumen ahli waris, dan bukti penyelesaian kewajiban perpajakan.
Tempat Mendapatkan Informasi Resmi Pengurusan NPWP
Jika keluarga masih ragu menentukan apakah NPWP perlu dihapus atau diubah menjadi kategori WBT, sebaiknya mintalah penjelasan langsung kepada Direktorat Jenderal Pajak.
Informasi dapat diperoleh melalui beberapa saluran berikut:
- Portal resmi DJP di pajak.go.id.
- Portal Coretax DJP melalui coretaxdjp.pajak.go.id.
- Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar atau KPP terdekat sesuai layanan yang tersedia.
- Layanan Kring Pajak melalui nomor 1500200.
Pengurusan administrasi perpajakan melalui layanan resmi DJP tidak memerlukan pembayaran kepada perantara yang tidak memiliki kewenangan. Jika menggunakan bantuan pihak lain, pastikan identitas dan kewenangannya dapat dipertanggungjawabkan.
Kesimpulan
Pengurusan NPWP orang yang sudah meninggal perlu memperhatikan kondisi harta peninggalan. Apabila pewaris tidak meninggalkan warisan atau seluruh warisan telah selesai dibagikan, ahli waris dapat mengajukan penghapusan NPWP dengan melengkapi dokumen yang dipersyaratkan.
Namun, jika harta peninggalan belum dibagikan dan masih menghasilkan penghasilan, administrasi Warisan Belum Terbagi perlu diperhatikan. Salah seorang ahli waris, pelaksana wasiat, atau pihak yang mengurus harta peninggalan dapat bertindak sebagai wakil untuk menjalankan kewajiban perpajakannya.
Memahami perbedaan kedua kondisi tersebut membantu keluarga menyelesaikan administrasi pajak dengan benar. Selain itu, pencatatan penghasilan dan penyimpanan dokumen warisan dapat mempermudah proses pembagian harta serta penghapusan NPWP ketika seluruh persyaratan telah terpenuhi.