TIRTAYASA.ID, SERANG – Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy menghadiri Musyawarah Wilayah Dewan Koperasi Indonesia Banten di gedung PKPRI Kabupaten Serang, Cigabus, Kota Serang, Rabu (23/9).
Dalam sambutannya, Wagub menegaskan Pemprov Banten saat ini terus mengkaji kebijakan-kebijakan terkait pemulihan ekonomi yang tak harus mengorbankan dan membahayakan kesehatan masyarakat.
“Untuk itu kami lakukan recovery ekonomi dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat,” kata Wagub. Hadir dalam acara tersebut Ketua Dekopin Provinsi Banten Rt Tatu Chasanah dan Ketua Umum Dekopin Nurdin Halid.
Terkait pemulihan ekonomi tersebut, Wagub meminta Dekopin untuk dapat turut menggerakkan perkonomian yang terdampak pandemi Covid 19 di Banten sejauh ini. “Pemprov sendiri tentu berkomitmen untuk mendukung program-program Dekopin melalui berbagai program di dinas terkait,” imbuhnya.
Wagub mengaku, kondisi pandemi Covid 19 di Banten saat ini dalam kondisi kurang baik dimana tidak ada daerah yang berstatus zona kuning, apalagi hijau. “Maka protokol kesehatan itu mutlak. Tapi protokol kesehatan jangan sampai menghambat perekonomian,” ujarnya.
Terkait koperasi sendiri, kata Wagub, sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD 2017-2022, Pemprov Banten memiliki program pengembangan kelembagaan dan pengawasan koperasi. Berikutnya program peningkatan kualitas usaha dan pemberdayaan koperasi dengan target capaian sebesar 6 persen koperasi yang bankable dan program pelatihan SDM Koperasi.
“Melalui Musyawarah Wilayah Dekopin Provinsi Banten, Pemprov Banten senantiasa mendorong terciptanya sinergi positif antara upaya yang dilakukan oleh Gerakan Koperasi dan Pemerintah Daerah, sehingga Koperasi mampu meningkatkan perannya dalam mendorong pertumbuhan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat,” paparnya.
Di tengah pandemi COVID-19 saat ini, lanjut Wagub, Pemprov Banten melalui Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten akan memberikan bantuan modal/ hibah bagi Koperasi dan Pelaku UKM yang bersumber dari Dana Tidak Terduga. “Selain itu, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten memfasilitasi bantuan bagi Koperasi dan Usaha Kecil dan Mikro (UKM) dalam rangka pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang besumber dari dana APBN,” imbuhnya.
Kemudian, lanjutnya, Pemprov Banten melalui Dinas Koperasi dan UMKM menyelenggarakankegiatan pelatihan-pelatihan tata kelola dan pemanfaatan teknologi informasi. Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten juga memfasilitasi Non Performing Loan (kredit bermasalah) bekerjasama dengan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB)terkait rescheduling.
Sementara itu, Nurdin Halid dalam sambutannya mengatakan, koperasi sebagai salah satu solusi mempertahankan kestabilan ekonomi. Gerakan koperasi dinilai aman karena mengandalkan semangat kebersamaan.
Menurut Nurdin, gerakan koperasi merupakan wadah perjuangan yang mengedepankan kepentingan bersama. Konsepnya, masalah ekonomi tidak bisa diselesaikan hanya oleh orang per orang.
“Kita akan mengalami ekonomi melemah. Gerakan koperasi harus jadi pengaman,” katanya. (rls)
