TIRTAYASA.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo melantik Muhamad Mardiono sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerja Sama Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan di Istana Negara Jakarta, Rabu, 23 November 2022.
Mardiono dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48/M Tahun 2022 tentang Pengangkatan Utusan Khusus Presiden Bidang Kerja Sama Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi mengambil sumpah jabatan Mardiono.
“Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” ucap Presiden mendiktekan penggalan sumpah jabatan.
“Bahwa saya, dalam menjalankan tugas jabatan, akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh rasa tanggung jawab,” tambah Joko Widodo.
Acara pelantikan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Joko Widodo untuk selanjutnya diikuti oleh para undangan yang hadir.
Usai pelantikan, Mardiono mengatakan bahwa tugasnya adalah untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian program-program pemerintah, terutama pada bidang pengentasan kemiskinan dan peningkatan ketahanan pangan.
Oleh karena itu, ia akan berusaha menjalankan tugas yang diamanahkan dengan baik agar mencapai agenda tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang telah ditetapkan.
“Saya diamanahkan untuk mengawal dan memastikan program pemerintah bagi pencapaian SDGs yang pertama yaitu pengentasan kemiskinan dan SDGs kedua yaitu ketahanan pangan dapat berjalan dengan baik,” ujarnya.
Turut hadir dalam acara pelantikan tersebut adalah Ketua Dewan Perwakilan Daerah Lanyalla Mahmud Mattalitti, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Isma Yatun, Ketua Mahkamah Agung Syarifuddin, Ketua MK Anwar Usman.
Kemudian, Ketua Komisi Yudisial Mukti Fajar Nur Dewata, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Ketua/Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto. (*)
