Cara Mengajukan Angsuran Pajak di Coretax: Syarat, Dokumen, dan Prosedur Pengajuan

Tidak semua wajib pajak selalu memiliki kondisi keuangan yang memungkinkan untuk melunasi kewajiban pajak sekaligus. Dalam keadaan tertentu, seperti mengalami kesulitan likuiditas atau menghadapi kondisi di luar kemampuan, wajib pajak dapat mengajukan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Fasilitas tersebut dapat membantu wajib pajak mengatur kewajiban pembayaran agar lebih sesuai dengan kondisi keuangan. Pengajuan administrasinya juga sudah tersedia melalui Portal Wajib Pajak dalam sistem Coretax.

Namun, permohonan angsuran bukan berarti utang pajak otomatis dihapus atau wajib pajak bebas dari kewajiban pembayaran. Permohonan tetap harus memenuhi persyaratan dan mendapatkan keputusan dari DJP.

Apa Itu Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak?

Angsuran pembayaran pajak adalah fasilitas yang memungkinkan wajib pajak melunasi utang pajak secara bertahap sesuai jadwal yang disetujui. Sementara itu, penundaan pembayaran merupakan fasilitas untuk menangguhkan pelunasan sampai jangka waktu tertentu berdasarkan keputusan DJP.

Keduanya ditujukan bagi wajib pajak yang mengalami kondisi tertentu sehingga tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu.

Secara sederhana, perbedaannya adalah sebagai berikut:

• Angsuran pajak: pembayaran dilakukan beberapa kali sesuai jadwal yang telah disetujui.
• Penundaan pajak: pembayaran ditangguhkan sampai waktu yang ditentukan dalam keputusan persetujuan.

Wajib pajak perlu menentukan jenis permohonan berdasarkan kemampuan pembayaran dan kondisi yang sedang dihadapi.

Siapa yang Bisa Mengajukan Angsuran Pajak?

Wajib pajak dapat mengajukan permohonan apabila mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan di luar kekuasaannya yang menyebabkan kewajiban pajak tidak dapat dipenuhi tepat waktu.

Contoh kondisi yang dapat menjadi dasar untuk menjelaskan kesulitan tersebut antara lain:

• Arus kas usaha sedang mengalami gangguan sehingga dana untuk membayar pajak belum tersedia.
• Pendapatan usaha mengalami penurunan yang berdampak pada kemampuan memenuhi kewajiban keuangan.
• Terjadi keadaan tertentu di luar kendali wajib pajak yang mengganggu kemampuan pembayaran.
• Wajib pajak menghadapi kondisi keuangan yang dapat dibuktikan melalui dokumen pendukung.

Alasan pengajuan harus dijelaskan secara nyata dan didukung dokumen yang sesuai. Sekadar menyampaikan bahwa pembayaran terasa berat belum tentu cukup untuk memenuhi pertimbangan administrasi.

Persyaratan Dokumen untuk Mengajukan Angsuran Pajak

Dokumen yang perlu disiapkan bergantung pada jenis utang pajak dan alasan permohonan. Berdasarkan panduan layanan DJP untuk angsuran atau penundaan ketetapan pajak, beberapa dokumen yang perlu diperhatikan meliputi:

1. Surat permohonan wajib pajak. Dokumen yang menjelaskan permintaan angsuran atau penundaan pembayaran.
2. Surat pernyataan. Berisi penjelasan mengenai alasan pengajuan sesuai kondisi yang dialami.
3. Rekening koran. Diperlukan untuk mendukung alasan kesulitan likuiditas.
4. Surat keterangan dari pejabat berwenang. Dapat diperlukan apabila permohonan didasarkan pada keadaan di luar kekuasaan wajib pajak.
5. Jaminan aset berwujud. Dokumen kepemilikan aset yang dipersyaratkan dalam jenis permohonan terkait.
6. Dokumen pendukung lainnya. Dokumen tambahan sesuai ketentuan dan alasan permohonan.

Untuk permohonan tertentu, seperti penundaan pembayaran PPh Pasal 29, persyaratannya dapat lebih khusus. DJP antara lain mencantumkan laporan keuangan interim atau catatan penghasilan, bukti kondisi yang dialami, dan jaminan aset berwujud sesuai alasan permohonan.

Karena itu, sebaiknya periksa jenis layanan yang akan diajukan sebelum mengunggah dokumen. Persyaratan untuk ketetapan pajak tidak selalu sama dengan persyaratan penundaan PPh Pasal 29.

Cara Mengajukan Angsuran atau Penundaan Pajak Melalui Coretax

Pengajuan angsuran atau penundaan ketetapan pajak dapat dilakukan melalui Portal Wajib Pajak. Berikut gambaran tahapan berdasarkan panduan layanan digital DJP.

1. Login ke Portal Wajib Pajak

Buka Portal Wajib Pajak atau Coretax melalui situs resmi DJP. Masuk menggunakan identitas dan kredensial akun yang telah terdaftar.

Wajib pajak orang pribadi dapat menggunakan NIK atau NPWP 16 digit sesuai ketentuan akses yang berlaku. Apabila permohonan dilakukan oleh wakil atau kuasa, pastikan hak akses dan penunjukannya sudah sesuai.

2. Buka Menu Layanan Administrasi

Setelah berhasil masuk, pilih menu Layanan Wajib Pajak, kemudian masuk ke bagian Layanan Administrasi.

Pilih opsi untuk membuat permohonan layanan administrasi baru. Pastikan wajib pajak yang diwakili sudah dipilih dengan benar apabila pengajuan dilakukan melalui akun wakil atau kuasa.

3. Pilih Jenis Layanan Angsuran atau Penundaan

Pada daftar layanan, cari jenis layanan Angsuran/Penundaan Ketetapan Pajak. Selanjutnya, pilih sub-layanan pengangsuran atau penundaan pembayaran ketetapan pajak sesuai kebutuhan.

Apabila permohonan berkaitan dengan kekurangan pembayaran PPh Pasal 29, gunakan jenis layanan khusus yang tersedia untuk PPh Pasal 29. Jangan memilih layanan yang berbeda hanya karena namanya terlihat serupa.

4. Isi Informasi Permohonan

Ikuti alur pengisian yang tersedia pada sistem. Masukkan informasi utang pajak, jumlah pembayaran yang dimohonkan untuk diangsur atau ditunda, alasan pengajuan, serta informasi lain yang diminta.

Jika memilih angsuran, susun rencana pembayaran yang realistis. Perhitungkan jumlah kewajiban, kemampuan keuangan, dan jadwal pembayaran yang diusulkan.

Jika memilih penundaan, jelaskan jumlah yang ingin ditunda beserta jangka waktu yang diminta.

5. Lampirkan Dokumen Pendukung

Unggah dokumen sesuai daftar persyaratan pada layanan yang dipilih. Pastikan dokumen dapat dibaca, tidak terpotong, dan informasi di dalamnya sesuai dengan data wajib pajak.

Jangan menggunakan dokumen yang tidak berkaitan dengan alasan permohonan. Bukti keuangan dan dokumen pendukung sebaiknya menggambarkan kondisi sebenarnya.

6. Simpan dan Kirim Permohonan

Periksa kembali seluruh informasi sebelum mengirimkan permohonan. Pada alur layanan ketetapan pajak, panduan DJP menjelaskan bahwa wajib pajak mengisi data melalui bagian Alur Kasus, menyimpan permohonan, kemudian melanjutkan proses pengiriman.

Untuk layanan tertentu, sistem dapat meminta pembuatan dokumen PDF dan tanda tangan elektronik sebelum permohonan dikirim. Ikuti instruksi yang muncul pada layanan yang dipilih.

7. Simpan Bukti Penerimaan Elektronik

Setelah permohonan berhasil dikirim, sistem akan menerbitkan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) sesuai alur layanan. Simpan bukti tersebut untuk keperluan dokumentasi dan pemantauan permohonan.

8. Pantau Hasil Permohonan

DJP akan memproses permohonan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Hasilnya dapat berupa persetujuan pengangsuran, persetujuan penundaan, atau pemberitahuan bahwa permohonan tidak memenuhi persyaratan.

Periksa pemberitahuan dan dokumen keputusan melalui Portal Wajib Pajak. Jangan menganggap permohonan sudah disetujui hanya karena BPE telah diterbitkan.

Apakah Semua Utang Pajak Bisa Diangsur?

Tidak semua jenis kewajiban pajak otomatis dapat memperoleh fasilitas yang sama. Jenis utang pajak, dasar penagihan, alasan permohonan, dan ketentuan yang berlaku akan memengaruhi proses penilaian.

DJP memiliki panduan layanan yang membedakan permohonan angsuran atau penundaan atas ketetapan pajak dengan permohonan penundaan pembayaran PPh Pasal 29.

Oleh karena itu, wajib pajak perlu memeriksa jenis kewajiban yang tercantum dalam dokumen pajak sebelum menentukan layanan. Jika tidak yakin, konsultasikan terlebih dahulu kepada KPP tempat wajib pajak terdaftar.

Berapa Lama Jangka Waktu Angsuran Pajak?

Jangka waktu yang dapat diberikan bergantung pada jenis utang pajak dan keputusan DJP. Dalam ketentuan mengenai pengangsuran dan penundaan, terdapat pengaturan jangka waktu yang dapat mencapai 12 bulan untuk jenis utang pajak tertentu. Untuk kekurangan pembayaran berdasarkan SPT Tahunan PPh, pengaturannya dapat berbeda.

Angka tersebut bukan berarti setiap permohonan otomatis memperoleh masa angsuran selama 12 bulan. Wajib pajak harus melihat ketentuan yang berlaku untuk jenis kewajibannya dan keputusan yang diterbitkan DJP.

Apakah Angsuran Pajak Dikenai Bunga?

Pengajuan angsuran atau penundaan tidak selalu membuat kewajiban tambahan menjadi hilang. Dalam ketentuan perpajakan, terdapat pengaturan mengenai sanksi administratif berupa bunga atas kondisi tertentu selama masa angsuran atau penundaan.

Perlakuan bunga dapat berbeda berdasarkan jenis utang pajak dan ketentuan yang berlaku. Karena itu, jangan hanya menghitung nilai pokok pajak ketika menyusun rencana pembayaran.

Periksa keputusan persetujuan dan rincian kewajiban yang disampaikan DJP agar tidak salah memperkirakan jumlah yang harus dilunasi.

Tips Agar Permohonan Angsuran Pajak Lebih Siap Diperiksa

Sebelum mengirimkan permohonan, ada beberapa hal yang sebaiknya diperhatikan:

• Ajukan berdasarkan kondisi sebenarnya. Jelaskan alasan kesulitan pembayaran secara jujur dan terukur.
• Siapkan dokumen yang relevan. Pastikan bukti keuangan mendukung alasan yang disampaikan.
• Hitung kemampuan pembayaran. Jangan mengusulkan angsuran yang terlalu besar sehingga sulit dipenuhi.
• Periksa identitas dan data pajak. Kesalahan data dapat menghambat proses administrasi.
• Perhatikan jenis layanan. Pastikan permohonan diajukan melalui kategori yang sesuai dengan jenis utang pajak.
• Simpan seluruh bukti. Arsipkan BPE, dokumen pendukung, dan keputusan DJP.

Apa yang Harus Dilakukan Jika Permohonan Ditolak?

Jika permohonan tidak memenuhi persyaratan, baca pemberitahuan dari DJP untuk mengetahui alasan yang disampaikan. Periksa apakah terdapat dokumen yang belum lengkap, informasi yang tidak sesuai, atau persyaratan lain yang belum dipenuhi.

Apabila masih memungkinkan berdasarkan ketentuan yang berlaku, wajib pajak dapat memperbaiki kekurangan dan mengajukan permohonan sesuai prosedur. Untuk kondisi yang tidak jelas, hubungi KPP terdaftar atau gunakan kanal layanan resmi DJP.

Selama belum ada keputusan persetujuan, wajib pajak sebaiknya tidak menganggap jadwal pembayaran telah berubah. Kewajiban pajak tetap perlu diperhatikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kesimpulan

Wajib pajak yang mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan tertentu di luar kekuasaannya dapat mengajukan angsuran maupun penundaan pembayaran pajak sesuai ketentuan. Proses pengajuan untuk layanan terkait sudah tersedia melalui Portal Wajib Pajak di Coretax.

Hal terpenting adalah memilih jenis layanan yang benar, menyiapkan dokumen pendukung, menjelaskan alasan permohonan secara jelas, dan memantau keputusan DJP. Penerbitan BPE hanya menjadi bukti bahwa permohonan telah diterima oleh sistem, bukan jaminan bahwa permohonan pasti disetujui.

Untuk memastikan persyaratan dan prosedur terbaru, wajib pajak sebaiknya merujuk langsung pada panduan resmi Direktorat Jenderal Pajak sebelum mengajukan permohonan.