Menu

Mode Gelap
KPU Tetapkan Tiga Paslon Capres dan Cawapres Pemilu 2024 Kemeriahan Puncak Dies Natalis UPG ke-3, Dihadiri Artis hingga Pejabat Daerah  Politikus Gerindra Desmond J Mahesa Meninggal Dunia MK Tetapkan Pemilu 2024 Pakai Sistem Proporsional Terbuka, Waspadai Politik Uang  Pembangunan Tahap II Masjid Agung Ats Tsauroh Ditarget Rampung 2023

Opini · 4 Feb 2021 13:54 WIB ·

Pelarangan Eks Angota Ormas Terlarang Beraktivitas Politik


 Pelarangan Eks Angota Ormas Terlarang Beraktivitas Politik Perbesar

Oleh : Zakaria

Eks anggota ormas terlarang tidak boleh berpolitik dan mencalonkan diri jadi pejabat di tingkat apapun. Hal ini tercantum dalam draft UU pemilu. Pelarangan ini bukan mencabut hak mereka sebagai warga negara. Namun, mereka terbukti tidak setia pada NKRI, sehingga dilarang keras beraktivitas politik.

Publik dikejutkan dengan draft UU pemilu yang masih dalam tahap pembahasan oleh DPR. Dalam rancangan ini, ada rencana bahwa mantan anggota organisasi terlarang tidak boleh mencalonkan diri dalam pilkada. Mereka juga tidak boleh maju sebagai calon presiden atau calon anggota legislatif.

Zulfikar Sadikin, anggota Komisi II DPR, menyatakan bahwa eks anggota ormas dilarang mencalonkan diri karena tidak sesuai dengan konsensus bangsa. Yakni pancasila, UUD 1945, NKRI, dan bhineka tunggal ika. Sedangkan dalam persyaratan untuk mencalonkan diri dalam pemilihan legislatif, kepala daerah atau pemilihan presiden, syaratnya adalah harus setia pada 4 konsensus bangsa tersebut.

Zulfikar menambahkan, eks anggota organisasi terlarang bertolak belakang dengan pancasila dan konsensus lain. Karena mereka ingin mengganti dasar negara dengan prinsip khilafiah. Sehingga baik mantan anggota maupun pengurus organisasi terlarang tidak diperbolehkan jadi pejabat publik.

Masyarakat menyetujui pelarangan ini. Pertama, mereka tidak ingin ada calon presiden yang merupakan mantan pengurus organisasi terlarang. Karena mereka selalu berbuat onar, dengan melakukan hate speech dan mengumbar isu SARA. Sehingga meresahkan kehidupan masyarakat di Indonesia.

Kedua, ex pengurus organisasi terlarang juga terbukti tidak setia pada negara. Buktinya ada yang tertangkap karena kasus terorisme dan terbukti berafiliasi dengan ISIS. Bagaimana bisa Indonesia punya pejabat yang teroris? Bisa-bisa negara cepat hancur jika mereka diberi kesempatan untuk maju dalam pilkada, pileg, atau pilpres.

BACA JUGA   HUT ke-14, Gerindra Banten Adakan Lomba Berhadiah Ratusan Juta

Sedangkan yang ketiga, ex pengurus organisasi terlarang selalu ingin membuat negara khilafiah dan menolak pancasila. Padahal prinsip khilafiah tidak bisa digunakan di Indonesia, karena masyarakatnya multi kultural dan mengakui 6 agama. Khilafiah tidak bisa menerima pluralisme, sehingga amat tidak cocok jika dijalankan di Indonesia, yang masyarakatnya bhinneka tunggal ika.

Bayangkan jika saja eks anggota ormas terlarang tidak dicegah untuk jadi capres atau cawali, maka ia bisa melenggang asalkan punya modal dan massa pendukung. Kalau ia terpilih, maka bisa-bisa Indonesia diubah jadi negara khilafiyah. Padahal Indonesia adalah negara pancasila, jika diubah maka akan menghianati perjuangan proklamator dan pahlawan bangsa.

Jika ada yang protes, mengapa pelarangan ini jadi seperti masa orde baru? Maka merekalah yang salah paham, karena perbandingannya tidak apple to apple. Pertama, negara tidak pernah mengambil hak warga negara untuk mencalonkan diri. Namun ketika ada WNI yang terbukti menjadi eks anggota ormas terlarang, otomatis ia gugur di fase administrasi. Karena tidak setia pada pancasila.

Yang kedua, pelarangan ini dibuat untuk melindungi masyarakat Indonesia dari pengaruh ormas terlarang. Jika eks anggota mereka jadi pejabat, katakanlah jadi walikota, maka warganya pelan-pelan dipengaruhi untuk menjadi anti pancasila. Hal ini amat mengerikan karena bisa-bisa mereka dicuci otak dan diajak untuk jadi separatis, karena menolak demokrasi.
Jika ada yang memprotes, maka suruhlah ia untuk memahami larangan ini dan memikirkan efek jangka panjangnya.

Jangan jadi kaum sumbu pendek dan merasa haknya dicederai. Karena negara memproteksi pancasila dan UUD 1945 dengan meresmikan UU pemilu. Karena dasar negara tidak bisa diganti dengan apapun.

Pelarangan eks anggota organisasi terlarang untuk jadi caleg, cawali, atau capres sangat masuk akal. Karena mereka terbukti tidak setia pada negara, dan selalu marah-marah pada setiap keputusan pemerintah. Bagaimana bisa mereka jadi pejabat jika selalu kontra dengan presiden? Masyarakat mendukung UU pemilu dan berharap segera diresmikan.

BACA JUGA   KALLA Serang Gelar Reuni di JJ ASRI Cikulur

)* Penulis adalah Netizen, pegiat Forum Kebhinekaan

Artikel ini telah dibaca 15 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Dapil Cipocokjaya Kota Serang, Kursi Golkar dan Gerindra Digeser PDI Perjuangan dan PPP

29 Februari 2024 - 22:22 WIB

Peran Penting Pendidikan dalam Mencegah Radikalisme pada Generasi Muda

27 Januari 2024 - 16:49 WIB

Mewaspadai Politik Uang Digital Selama Pemilu

26 Januari 2024 - 19:24 WIB

UU Ciptaker Meningkatkan Perekonomian Nasional

25 Januari 2024 - 14:51 WIB

Teknologi Canggih untuk Pantau Hasil Hitung Pemilu

20 Januari 2024 - 16:08 WIB

UU Cipta Kerja Mendorong Skema Kemitraan UMKM

19 Januari 2024 - 15:38 WIB

Trending di Opini