Menu

Mode Gelap
Lantai Tiga Mapolda Banten Terbakar, Ini Kata Wakapolda  Presiden Prabowo Subianto Lantik Penasehat Khusus, Utusan Khusus dan Staf Khusus Presiden Presiden Prabowo Lantik Wakil Menteri Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto Lantik Menteri Kabinet Merah Putih Prabowo Subaianto-Gibran Rakabuming Raka Resmi Jabat Presiden dan Wakil Presiden RI

Kampus · 6 Sep 2025 09:39 WIB ·

Temui Mensesneg di Istana, Ketua BEM Untirta Soroti Isu Pagar Laut dan Tuntutan 17+8


 Temui Mensesneg di Istana, Ketua BEM Untirta Soroti Isu Pagar Laut dan Tuntutan 17+8 Perbesar

SERANG – Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Ferdansyah Putra, menemui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) di Istana Negara, Jakarta, Jum’at 5 September 2025.

Pertemuan tersebut dimanfaatkan Ferdansyah untuk menegaskan sikap mahasiswa atas berbagai persoalan bangsa, dengan sorotan utama pada polemik pagar laut dan tuntutan 17+8 isu terkini yang sudah lama diperjuangkan gerakan mahasiswa.

Dalam forum itu, Ferdansyah menilai pembangunan pagar laut lebih banyak menimbulkan keresahan ketimbang solusi. Bagi masyarakat pesisir, proyek tersebut justru mengancam ruang hidup nelayan dan ekosistem laut. Ia menegaskan, pemerintah harus berhenti melihat pembangunan hanya dari sisi investasi, tanpa mengukur dampaknya terhadap rakyat kecil.

“Isu pagar laut hanyalah salah satu contoh nyata. Di balik itu ada 17+8 isu besar yang menjadi beban rakyat hari ini, mulai dari pangan, energi, pendidikan, hingga problem pengangguran dan konflik agraria. Pemerintah tidak bisa menutup mata,” ujar Ferdansyah usai pertemuan.

Ferdansyah menjelaskan bahwa 17+8 isu tersebut merupakan rangkuman problem strategis dan isu aktual yang terus dikeluhkan masyarakat. Mahasiswa, katanya, tidak hanya membawa daftar tuntutan, tetapi juga mengingatkan agar pemerintah segera menjawab kegelisahan publik dengan kebijakan nyata.

“Kalau negara hanya sibuk dengan agenda mercusuar, sementara rakyat terus bergulat dengan harga kebutuhan pokok yang naik, PHK massal, atau konflik tanah, maka mahasiswa akan terus hadir untuk menggugat dan mengawal,” tegasnya.

Pertemuan di Istana ini menegaskan bahwa mahasiswa tidak akan diam menghadapi kebijakan yang dianggap abai pada rakyat. Bagi Ferdansyah, tuntutan 17+8 bukan sekadar daftar, melainkan suara nurani publik yang harus menjadi prioritas pemerintah. (*/rls)

BACA JUGA   Menyambut Papua Youth Creative Hub
Artikel ini telah dibaca 12 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Untirta Gelar Spektrum Demokrasi, Bahas Arah Baru Demokrasi Indonesia Pasca Putusan MK 135/2025

14 November 2025 - 12:26 WIB

Dari Pesantren ke Dunia Digital: Santri Assa’adah Serang dan Inovasi yang Dipuji Gubernur

10 November 2025 - 07:30 WIB

Relawan Jaga Banten Meminta Mabes Polri Segara Tangkap Pelaku Pembegalan Warga Baduy

5 November 2025 - 17:43 WIB

Pascasarjana Untirta Inisiasi Pembentukan Forum Pascasarjana Wilayah Banten

5 November 2025 - 09:21 WIB

Gubernur Banten Andra Soni Lantik Pejabat Eselon II Pemprov Banten; Berikut Daftar Lengkapnya

3 November 2025 - 16:48 WIB

Kampung Fashion Rhamala Resmikan Koperasi Rauda Vazha Madani

31 Oktober 2025 - 19:12 WIB

Trending di Life Style