Menu

Mode Gelap
KPU Tetapkan Tiga Paslon Capres dan Cawapres Pemilu 2024 Kemeriahan Puncak Dies Natalis UPG ke-3, Dihadiri Artis hingga Pejabat Daerah  Politikus Gerindra Desmond J Mahesa Meninggal Dunia MK Tetapkan Pemilu 2024 Pakai Sistem Proporsional Terbuka, Waspadai Politik Uang  Pembangunan Tahap II Masjid Agung Ats Tsauroh Ditarget Rampung 2023

Ekonomi · 5 Sep 2022 19:26 WIB ·

Dekan FEB UI: Urgensi BLT Agar Nilai Guna Subsidi Tepat Sasaran


 Dekan FEB UI: Urgensi BLT Agar Nilai Guna Subsidi Tepat Sasaran Perbesar

JAKARTA – Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia, Teguh Dartanto, Ph.D memandang penyesuaian harga BBM merupakan kebijakan terbaik yang harus diambil.

Hal ini dikarenakan, negara memikirkan dampak jangka panjang di tengah kenaikan harga minyak dunia yang sangat melonjak tinggi agar APBN tidak mengalami defisit.

“Banyak orang berpikir bahwa kenaikan BBM hanya terjadi di masa sekarang saja, padahal tidak. Sejak Presiden Soekarno hingga saat ini, data menunjukkan sudah 62 kali penyesuaian harga BBM, Presiden Soekarno 3 Kali, Presiden Jokowi 10 kali, dan yang tidak melakukan adalah Presiden Habibi karena saat itu situasinya berbeda”, ujar Teguh dalam program Speak After Lunch iNews TV, Senin 5 September 2022.

Ia juga menilai posisi Indonesia saat ini yang sebagai net importir BBM, menyebabkan pembelian menggunakan ketentuan harga minyak dunia dan saat akan dijual memakai harga domestik. Sehingga terdapat selisih besar yang ditanggung APBN dan akan berpotensi defisit di tengah kenaikan harga minyak dunia saat ini.

Disisi lain, teguh juga menilai pemerintah sudah mengantisipasi dampak penyesuaian BBM. Ketika Pemerintah sudah menaikkan harga BBM, implikasinya memang cukup banyak di dalam konteks makro ekonomi.

“Tetapi yang pertama adalah fiskal APBN lebih sehat dan yang kedua memang dengan penyesuaian harga ini akan mengurangi konsumsi bahan bakar minyak dan mengurangi impor BBM, sehingga mampu melonggarkan tekanan kepada nilai tukar”, ujarnya.

Terkait dampak lainnya, ia memandang bahwa dampak dari kenaikan BBM saat ini tidak sebesar dampak Covid-19. Oleh sebab itu, penyaluran BLT yang dilakukan pemerintah adalah langkah yang tepat. Teguh juga meyakini bahwa Kemensos telah menyiapkan data untuk menyalurkan bantuan agar dapat didistribusikan kepada pihak masyarakat yang berhak.

BACA JUGA   Mengendalikan Inflasi dan Jaga Kinerja Ekspor Jadi Fokus Pemprov Banten

“Pemerintah telah memiliki pengalaman yang cukup panjang terkait Bantuan Sosial dan cukup siap dengan penyesuaian harga BBM. Dan juga patut diingat, saat pandemi Covid-19 kemarin pemerintah telah banyak memberikan bantuan sosial dan merupakan bentuk mitigasi dampak Covid-19,” katanya.

Teguh juga berpendapat Pemerintah diharapkan mampu mengalihkan sebagian subsidi BBM untuk pengembangan Energi Baru dan Terbarukan, seperti insentif penggunaan solar panel di rumah tangga, untuk mendorong pengembangan indsustri-industri yang ramah lingkungan.

Terkait respons masyarakat, ia menilai bahwa sebagai negara demokrasi, demo merupakan hal yang wajar manun harus menghindari anarkisme.

“Dalam hal ini, yang seharusnya dapat disuarakan adalah bukan terkait penurunan BBM, tetapi memastikan Pemerintah agar bantuan sosial kepada masyarakat bawah itu dilaksanakan dengan baik”, ujar teguh.

Ia mengatakan bahwa Kenaikan harga BBM ini harus dilihat sebagai sebuah kesempatan melakukan reformasi kebijakan energi nasional.

“Ini menjadi kesempatan Pemerintah untuk fokus melakukan transisi energi ke arah yang lebih hijau dan sustainable”, pungkasnya. (rls)

Artikel ini telah dibaca 5 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Momen Libur Lebaran Perdana, KCIC Operasikan 52 Perjalanan Whoosh Per Hari

5 April 2024 - 22:04 WIB

Simak Aturan Bagasi Kereta Cepat Whoosh, Penumpang di Himbau Membawa Barang Sesuai Aturan

2 April 2024 - 21:18 WIB

Gelar Pasar Takjil, BMS Creative; Wujud Nyata Mendorong Pelaku UMKM Berkembang

28 Maret 2024 - 19:51 WIB

Jelang Idul Fitri, Harga Daging Sapi di Kota Serang Diperkirakan Tembus Rp180 Ribu Per Kilogram 

27 Maret 2024 - 23:17 WIB

Alfamart Cabang Serang Ajak Buka Bersama Member Loyal

23 Maret 2024 - 20:19 WIB

Per Februari 2024, Pajak Usaha Ekonomi Digital Capai Rp22,179 Triliun 

14 Maret 2024 - 19:41 WIB

Trending di Ekonomi