SERANG – Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Besar Mahasiswa (DPM KBM) Untirta mengadakan Diskusi Publik dan Silaturahmi Lembaga Legislatif Mahasiswa Banten pada 11 Oktober 2025 dalam rangka Tirtayasa Legislative Fest.
Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai lembaga legislatif mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Banten yang bersama-sama mengkritisi kemandekan fungsi DPRD dan Pemerintah Provinsi Banten dalam mengawal kepentingan masyarakat daerah.
Diskusi ini mengangkat tema “DPRD dan Pemprov Banten dalam Bayang-Bayang Distrust Publik: Mengawal Kepentingan Daerah atau Mengulang Pola Representasi yang Mandek?”.
Para ketua DPM dan DLM dari berbagai kampus turut menjadi pemantik diskusi, membahas isu-isu krusial sektor pendidikan, ekonomi, industri, kesehatan, hingga lingkungan dan agraria.
Salah satu sorotan utama adalah pencemaran lingkungan akibat zat radioaktif Cesium-137 yang mencerminkan lemahnya pengawasan penerapan AMDAL oleh sektor industri.
Dampaknya terlihat dari menurunnya produktivitas lahan pertanian dan tergesernya petani akibat industrialisasi yang berjalan tanpa kontrol ketat pemerintah.
Kondisi ini juga diperburuk oleh fungsi DPRD yang dinilai kurang kuat dalam melakukan kontrol terhadap eksekutif dan banyaknya Peraturan Gubernur yang dibuat tanpa kontrol legislatif memadai.
Ketimpangan sosial dan masalah pengangguran juga menjadi isu penting yang dipaparkan, dengan angka kemiskinan di Banten yang masih tinggi meski APBD 2025 mencapai Rp17,8 triliun.
Kualitas pendidikan dan kesehatan di wilayah pedesaan dan daerah pinggiran dinilai belum merata, menunjukkan fungsi pengawasan DPRD yang belum optimal.
Ketua DPM KBM Untirta, Nijar Nazwar Mulyana, menegaskan bahwa forum ini bukan sekadar diskusi, tetapi konsolidasi intelektual legislatif mahasiswa untuk menghidupkan kembali makna representasi publik.
Ia menekankan pentingnya peran mahasiswa sebagai watchdog moral untuk mengawal kebijakan publik agar benar-benar berpihak kepada rakyat dan membangun politik representasi yang substansial dan berbasis data.
Diskusi publik ini menunjukkan bahwa mahasiswa Banten aktif menanggapi krisis representasi publik dengan semangat solidaritas dan keberanian mengkritik kekuasaan yang kurang responsif terhadap kepentingan masyarakat.
Melalui Tirtayasa Legislative Fest, mereka menegaskan komitmen untuk mendorong politik yang sehat dan bermakna di tingkat daerah maupun kampus. (*/rls)
