BPJS Ketenagakerjaan: Cara Melaporkan Kecelakaan Kerja dan Klaim JKK 2026

Kecelakaan kerja dapat terjadi kapan saja, baik ketika pekerja sedang menjalankan tugas di perusahaan maupun dalam perjalanan berangkat dan pulang kerja. Ketika kejadian tersebut menimbulkan cedera atau membutuhkan perawatan medis, pekerja perlu mengetahui prosedur pelaporan agar hak perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan dapat diproses.

Salah satu perlindungan yang tersedia adalah program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Program ini memberikan manfaat kepada peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja sesuai ketentuan yang berlaku.

Hal penting yang sering terlewat adalah batas waktu pelaporan. Perusahaan wajib menyampaikan laporan awal paling lama 2 x 24 jam sejak kecelakaan terjadi atau sejak pekerja didiagnosis mengalami penyakit akibat kerja. Keterlambatan dapat menimbulkan konsekuensi terhadap tanggung jawab pembayaran manfaat.

Apa Itu Jaminan Kecelakaan Kerja BPJS Ketenagakerjaan?

Jaminan Kecelakaan Kerja atau JKK merupakan program perlindungan bagi pekerja yang mengalami kecelakaan dalam hubungan kerja atau menderita penyakit akibat pekerjaan dan lingkungan kerja.

Perlindungan ini tidak hanya berkaitan dengan kejadian di dalam gedung perusahaan. Kecelakaan dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya juga dapat termasuk dalam cakupan JKK apabila memenuhi kriteria yang ditentukan.

Beberapa kejadian yang dapat berkaitan dengan program JKK antara lain:

• Pekerja mengalami cedera ketika menjalankan tugas di tempat kerja.
• Pekerja mengalami kecelakaan saat menggunakan peralatan kerja.
• Pekerja mengalami kecelakaan dalam perjalanan berangkat atau pulang kerja melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui.
• Pekerja mengalami penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja.

Penetapan suatu kejadian sebagai kecelakaan kerja tetap harus melalui pemeriksaan dan verifikasi sesuai ketentuan BPJS Ketenagakerjaan dan instansi yang berwenang.

Siapa yang Wajib Melaporkan Kecelakaan Kerja?

Untuk pekerja penerima upah, pemberi kerja atau perusahaan memiliki kewajiban melaporkan kecelakaan kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan dinas yang membidangi ketenagakerjaan atau unit pengawasan ketenagakerjaan setempat.

Pelaporan tersebut tidak boleh ditunda hanya karena perusahaan masih mengumpulkan dokumen pendukung. Laporan awal harus disampaikan dalam batas waktu yang telah ditentukan.

Jika perusahaan belum mengetahui kejadian tersebut, pekerja atau keluarga sebaiknya segera menginformasikannya kepada HRD, atasan, atau bagian personalia agar proses pelaporan dapat dilakukan.

Batas Waktu Laporan Kecelakaan Kerja BPJS Ketenagakerjaan

Berdasarkan Permenaker Nomor 5 Tahun 2021 sebagaimana diubah melalui Permenaker Nomor 1 Tahun 2025, terdapat dua tahapan pelaporan yang perlu dipahami.

1. Laporan Tahap I: Maksimal 2 x 24 Jam

Laporan Tahap I merupakan laporan awal mengenai kejadian kecelakaan kerja atau dugaan penyakit akibat kerja. Untuk kasus kecelakaan kerja, laporan disampaikan paling lama 2 x 24 jam sejak kejadian berlangsung.

Apabila berkaitan dengan penyakit akibat kerja, batas waktu dihitung sejak diagnosis penyakit akibat kerja ditegakkan sesuai ketentuan.

Laporan Tahap I disampaikan kepada BPJS Ketenagakerjaan dan dinas ketenagakerjaan atau unit pengawasan ketenagakerjaan setempat. Penyampaian dapat dilakukan secara daring maupun luring.

2. Laporan Tahap II: Setelah Kondisi Pekerja Diketahui

Laporan Tahap II berisi informasi mengenai akibat kecelakaan kerja setelah pekerja memperoleh keterangan medis mengenai kondisi akhirnya atau kondisi yang ditentukan dalam peraturan.

Laporan ini disampaikan paling lama 2 x 24 jam sejak pekerja dinyatakan sembuh, mengalami cacat, atau meninggal dunia berdasarkan surat keterangan dokter yang menerangkan kondisi tersebut.

Laporan Tahap II sekaligus menjadi pengajuan manfaat JKK kepada BPJS Ketenagakerjaan. Karena itu, dokumen pendukung harus dilengkapi sesuai kondisi kasus.

Dokumen untuk Laporan Kecelakaan Kerja Tahap I

Dokumen laporan awal digunakan untuk mencatat identitas peserta dan kronologi kejadian. Perusahaan perlu menyiapkan informasi yang akurat agar proses pemeriksaan dapat berjalan dengan baik.

Dokumen yang umumnya diperlukan meliputi:

• Formulir laporan kecelakaan kerja Tahap I.
• Fotokopi atau salinan identitas pekerja.
• Nomor atau kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan.
• Informasi waktu dan lokasi kecelakaan.
• Kronologi kejadian secara jelas.
• Informasi saksi atau pihak yang mengetahui kejadian apabila tersedia.
• Dokumen pendukung lain sesuai kebutuhan pemeriksaan.

Persyaratan administrasi dapat berbeda menurut jenis kejadian dan kanal pelaporan. Perusahaan sebaiknya mengikuti formulir dan petunjuk terbaru dari BPJS Ketenagakerjaan.

Dokumen untuk Klaim JKK Tahap II

Setelah kondisi pekerja diketahui berdasarkan keterangan medis, perusahaan atau pihak yang berwenang perlu melengkapi laporan Tahap II sebagai pengajuan manfaat.

Dokumen yang diatur dalam ketentuan pelaksanaan JKK meliputi:

1. Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan.
2. KTP atau bukti identitas lainnya.
3. Surat keterangan dokter pemeriksa dan/atau dokter penasihat.
4. Kuitansi biaya pengangkutan apabila terdapat pengeluaran yang dapat diajukan.
5. Kuitansi biaya pengobatan atau perawatan apabila memenuhi ketentuan penggantian.
6. Dokumen pendukung lain sesuai jenis kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja.

Dokumen dapat disampaikan dalam bentuk salinan atau elektronik sesuai ketentuan. Apabila terdapat kekurangan, BPJS Ketenagakerjaan dapat meminta kelengkapan tambahan.

Bagaimana Cara Melaporkan Kecelakaan Kerja ke BPJS Ketenagakerjaan?

Perusahaan dapat melakukan pelaporan melalui kanal layanan BPJS Ketenagakerjaan atau mendatangi kantor cabang sesuai prosedur yang tersedia.

Langkah pelaporan melalui perusahaan

1. Pastikan pekerja mendapatkan pertolongan medis. Utamakan keselamatan dan penanganan kesehatan pekerja terlebih dahulu.
2. Laporkan kejadian kepada perusahaan. Pekerja atau keluarga segera menghubungi atasan dan bagian HRD.
3. Catat kronologi kejadian. Informasikan waktu, tempat, aktivitas yang dilakukan, serta bagaimana kecelakaan terjadi.
4. Siapkan identitas peserta. Perusahaan memeriksa nomor kepesertaan dan status administrasi pekerja.
5. Buat laporan Tahap I. Gunakan formulir yang berlaku dan sampaikan dalam batas waktu maksimal 2 x 24 jam.
6. Kirim laporan kepada instansi terkait. Laporan disampaikan kepada BPJS Ketenagakerjaan dan dinas ketenagakerjaan atau unit pengawasan setempat.
7. Pantau proses pemeriksaan. Perusahaan menindaklanjuti permintaan dokumen atau informasi tambahan.
8. Lengkapi laporan Tahap II. Setelah kondisi pekerja ditetapkan berdasarkan keterangan dokter, siapkan dokumen pengajuan manfaat.

Perusahaan dapat menggunakan layanan administrasi yang tersedia, termasuk kanal daring, atau meminta bantuan kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan.

Bagaimana Jika Kecelakaan Terjadi Saat Perjalanan ke Kantor?

Kecelakaan dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja atau pulang dari tempat kerja dapat termasuk dalam perlindungan JKK apabila memenuhi kriteria yang berlaku.

Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah jalur perjalanan. Ketentuan JKK mencakup perjalanan melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui untuk menuju tempat kerja atau kembali ke rumah.

Jika mengalami kecelakaan dalam perjalanan, pekerja atau keluarga sebaiknya menyimpan informasi pendukung, seperti:

• Waktu terjadinya kecelakaan.
• Lokasi kejadian.
• Kronologi perjalanan menuju atau dari tempat kerja.
• Bukti kejadian apabila tersedia, seperti foto atau laporan kepolisian.
• Dokumen pemeriksaan dan perawatan medis.

Dokumen tersebut dapat membantu proses verifikasi. Namun, keputusan apakah kejadian memenuhi kriteria JKK tetap mengikuti hasil pemeriksaan pihak yang berwenang.

Apa yang Terjadi Jika Perusahaan Terlambat Melaporkan Kecelakaan Kerja?

Keterlambatan pelaporan merupakan hal yang perlu dihindari karena dapat menimbulkan konsekuensi terhadap tanggung jawab pembayaran manfaat.

Permenaker Nomor 1 Tahun 2025 mengatur bahwa apabila batas waktu pelaporan Tahap I terlampaui, manfaat JKK menjadi kewajiban pemberi kerja. Pemberi kerja dapat mengajukan penggantian manfaat kepada BPJS Ketenagakerjaan setelah laporan disampaikan sesuai ketentuan.

Artinya, keterlambatan perusahaan tidak seharusnya membuat pekerja kehilangan haknya begitu saja. Perusahaan tetap memiliki tanggung jawab sesuai peraturan yang berlaku.

Jika pekerja mengalami masalah karena perusahaan tidak melaporkan kejadian, pekerja atau keluarga dapat meminta penjelasan tertulis kepada HRD dan menghubungi BPJS Ketenagakerjaan atau pengawas ketenagakerjaan setempat.

Apa Saja Manfaat yang Bisa Diperoleh dari Program JKK?

Manfaat JKK diberikan sesuai jenis risiko dan ketentuan program. Perlindungan dapat mencakup pelayanan kesehatan, santunan uang, serta manfaat lain yang berkaitan dengan akibat kecelakaan kerja.

Beberapa manfaat yang dapat diberikan antara lain:

• Pelayanan kesehatan. Perawatan dan pengobatan sesuai kebutuhan medis serta ketentuan program JKK.
• Santunan sementara tidak mampu bekerja. Diberikan apabila pekerja belum dapat kembali bekerja akibat kecelakaan kerja sesuai persyaratan.
• Santunan cacat. Diberikan berdasarkan kondisi cacat yang ditetapkan melalui pemeriksaan medis.
• Santunan kematian akibat kecelakaan kerja. Diberikan kepada ahli waris sesuai ketentuan apabila peserta meninggal dunia akibat kecelakaan kerja.
• Manfaat rehabilitasi. Dapat mencakup dukungan pemulihan sesuai ketentuan program dan kebutuhan peserta.

Besaran manfaat tidak sama untuk setiap kasus. Perhitungan bergantung pada upah yang dilaporkan, kondisi medis, jenis risiko, dan ketentuan program yang berlaku.

Bagaimana Jika Perusahaan Tidak Mau Melaporkan Kecelakaan Kerja?

Apabila perusahaan tidak merespons laporan pekerja, jangan menunda pengumpulan bukti kejadian dan dokumen medis. Pekerja atau keluarga dapat melakukan beberapa langkah berikut:

1. Sampaikan laporan tertulis kepada HRD atau pimpinan perusahaan.
2. Simpan bukti komunikasi mengenai pemberitahuan kecelakaan.
3. Kumpulkan identitas, kartu peserta, kronologi, dan dokumen perawatan.
4. Hubungi kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan untuk meminta petunjuk penanganan.
5. Jika diperlukan, sampaikan pengaduan kepada dinas ketenagakerjaan atau pengawas ketenagakerjaan setempat.

Pekerja dapat menghubungi layanan BPJS Ketenagakerjaan melalui call center 175 untuk memperoleh informasi dan arahan mengenai prosedur pelaporan.

Perbedaan JKK dan BPJS Kesehatan Ketika Mengalami Kecelakaan

JKK dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) memiliki fungsi yang berbeda. JKK memberikan perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, sedangkan JKN memberikan perlindungan kesehatan sesuai ketentuan program BPJS Kesehatan.

Dalam kasus yang masih berupa dugaan kecelakaan kerja, proses verifikasi dapat dilakukan untuk menentukan apakah biaya pelayanan kesehatan menjadi tanggungan JKK atau dialihkan kepada BPJS Kesehatan sesuai hasil pemeriksaan.

Karena itu, pekerja sebaiknya tidak langsung menganggap semua kecelakaan otomatis ditanggung JKK. Hubungan kejadian dengan pekerjaan dan hasil penetapan harus diperiksa terlebih dahulu.

Kesimpulan

Pelaporan kecelakaan kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan merupakan bagian penting dalam memperoleh perlindungan program JKK. Perusahaan wajib menyampaikan laporan Tahap I paling lama 2 x 24 jam sejak kecelakaan terjadi atau sejak diagnosis penyakit akibat kerja ditegakkan.

Setelah kondisi pekerja diketahui berdasarkan keterangan dokter, laporan Tahap II perlu disampaikan sebagai pengajuan manfaat. Dokumen identitas, kartu peserta, keterangan medis, dan bukti pendukung harus dipersiapkan sesuai jenis kejadian.

Jika perusahaan terlambat melapor, terdapat konsekuensi tanggung jawab pembayaran manfaat bagi pemberi kerja sesuai Permenaker Nomor 1 Tahun 2025. Oleh karena itu, pekerja dan keluarga sebaiknya segera melaporkan kejadian kepada perusahaan serta menyimpan seluruh bukti administrasi agar hak perlindungan tetap dapat ditindaklanjuti.