Reshuffle Kabinet Berdampak Positif

0

Oleh : Zainudin Zidan

Presiden Jokowi mengganti 6 menteri dengan yang baru, dan sempat menghebohkan publik. Pasalnya menteri kesehatan yang baru tidak berlatar belakang tenaga medis. Meskipun begitu, rehuffle kabinet berdampak positif, karena penggantian menteri akan membenahi kinerja pada kementerian yang dipimpin.

Setelah Juliari Batubara dicokok karena kasus korupsi, muncul desas-desus bahwa posisinya sebagai menteri sosial akan diganti oleh Tri Rismaharini (Risma). Walikota Surabaya ini tidak menjawab dengan gamblang ketika ditanya oleh wartawan. Namun dugaan publik langsung terbukti, ketika akhirnya Risma benar-benar diangkat jadi Menteri Sosial.

Selain menteri sosial, ada 5 posisi lain di kabinet yang di-reshuffle. Pertama, M. Lutfi menggantikan Agus Suparmanto jadi menteri perdagangan, lalu Sandiaga S. Uno menggantikan Wishnutama di posisi menteri pariwisata dan ekonomi kreatif. Sakti Wahyu Trenggono menggantikan Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan.

Yaqut Cholil Quomas menggantikan Fachrul Razi sebagai menteri agama. Sedangkan Budi Gunadi Sadikin diangkat jadi menteri kesehatan, menggantikan dokter Terawan Agus Putranto. Penggantian menteri kesehatan menjadi heboh, karena biasanya dijabat oleh dokter. Sedangkan Budi Gunadi Sadikin adalah sarjana ilmu nuklir dan pernah menjadi direktur utama bank swasta.

Meskipun begitu, masyarakat tetap optimis reshuffle kabinet akan membawa kebaikan di masa depan. Karena 6 menteri baru memiliki kapabilitas masing-masing. Pengusaha Jefri Tanudjaja menyatakan bahwa mereka adalah sosok yang terbaik, dan akan membawa perubahan positf di Indonesia. Terutama dalam mengatasi efek pandemi covid-19.

Efek pandemi memang merembet ke mana-mana, termasuk dunia usaha. Oleh karena itu para menteri diharap bisa bekerja sama dalam mengatasinya, agar tidak ada krisis ekonomi seperti tahun 1998 yang lalu. Menteri Sosial Risma membantu pemerintah dalam menyalurkan bantuan untuk para korban terdampak covid, dengan cara mentransfer ke rekening.

Risma berharap dengan cara ini¸akan meminimalisir korupsi. Karena mensos yang sebelumnya ketahuan menggerogoti dana bantuan, seharga 10.000 rupiah per paket. Belum lagi jika ada anak buahnya yang juga melakukan pungli. Jika masyarakat langsung mendapatkan uang BLT, bukan berupa sembako, maka akan bisa dimanfaatkan untuk belanja sehari-hari.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang baru, Sandiaga Uno, berjanji akan memulihkan kondisi pariwisata di Indonesia yang sempat pingsan akibat efek pandemi. Begitu juga dengan Menteri Perdagangan dan Menteri Kelautan dan Perikanan. Sedangkan Menteri Agama Yaqut Cholil menekankan pada perdamaian antar umat dan menggaungkan kembali toleransi.

Yaqut Cholil sangat diharapkan masyarakat untuk mengatasi masalah intoleransi di Indonesia, yang sempat dikacaukan oleh oknum yang memakai isu SARA. Menteri agama menegaskan bahwa dirinya selalu menghormati umat dengan keyakinan lain dan mengajak masyarakat untuk menjunjung toleransi dan kerukunan di Indonesia.

Budi Gunadi Sadikin memang sempat diragukan karena bukan dokter. Namun jangan lupa pengalamannya memimpin sebuah bank selama bertahun-tahun. Presiden Jokowi memilih Budi yang punya kemampuan manajerial tinggi, sehingga bisa memperbaiki situasi di dunia kesehatan. Apalagi sebentar lagi ada vaksinasi corona nasional, sehingga butuh pemimpin andal.

Keenam menteri baru diharap membawa perubahan positif pada kementerian masing-masing. Masyarakat optimis mereka akan bahu-membahu dalam membangun negeri, dan bekerja keras dalam melayani rakyat. Karena jabatan menteri bukanlah sebuah balas budi dari presiden, namun presiden menunjuk tokoh yang memiliki kemampuan dalam mempimpin dan visioner.

Reshuffle kabinet bukanlah barang baru, karena Presiden Jokowi pernah melakukannya di masa kepemimpinanny yang pertama. Masyarakat berharap penggantian ini akan membuat Indonesia selamat dari ancaman resesi dan krisis ekonomi jilid 2. Karena para menteri berkolaborasi dalam membangun Indonesia.

)* Penulis adalah Pengamat Kebijakan Pemerintah