Menu

Mode Gelap
Lantai Tiga Mapolda Banten Terbakar, Ini Kata Wakapolda  Presiden Prabowo Subianto Lantik Penasehat Khusus, Utusan Khusus dan Staf Khusus Presiden Presiden Prabowo Lantik Wakil Menteri Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto Lantik Menteri Kabinet Merah Putih Prabowo Subaianto-Gibran Rakabuming Raka Resmi Jabat Presiden dan Wakil Presiden RI

Banten Politika · 16 Nov 2022 17:40 WIB ·

JRDP Sah Pantau Pemilu di Tiga Provinsi


 JRDP Sah Pantau Pemilu di Tiga Provinsi Perbesar

JRDP Terakreditasi Bawaslu RI

TIRTAYASA.ID, SERANG – Jaringan Rakyat untuk Demokrasi (JRDP) menerima akreditasi sebagai pemantau nasional Pemilu 2024 dari Bawaslu RI, Rabu 16 November 2022.

Akreditasi bernomor 29/PM.05/K1/10/2022 itu diterima langsung Kordum JRDP Febri Setiadi dari staf Deputi Bidang Dukungan Teknis Nurul Lailatus, di kantor Bawaslu RI di Jakarta.

Terbitnya akreditasi, JRDP menjadi sah untuk memantau di 3 provinsi yang telah diajukan, yakni Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Jawa Tengah.

BACA JUGA   Ketua Pokja Wartawan Banten Soroti Fenomena di Rekrutmen Badan Ad Hoc Pemilu

Febri menjelaskan, enam tahapan yang hendak dipantau JRDP adalah pencalonan, penyusunan daftar pemilih, kampanye, logistik, pemungutan dan penghitungan suara, serta rekapitulasi perolehan suara secara berjenjang.

Pasca terbitnya akreditasi, kata Febri, pihaknya akan segera melakukan konsolidasi internal dan berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu di ketiga provinsi dimaksud.

“Tentulah kami siap menjadi mitra strategis bagi KPU dan Bawaslu. Pada waktu bersamaan, kami juga harus mampu melakukan edukasi politik yang sehat kepada para pemilih,” ujarnya.

BACA JUGA   Jelang Pemilu Serentak 2024, Pj Gubernur Banten Al Muktabar Ajak Pemuda Ansor Jaga Stabilitas Daerah

“Kepada peserta pemilu, kami berharap ada upaya serius untuk memperbaiki rekrutmen calon pemimpin serta menghindari cara-cara kotor dalam praktek kampanye,” imbuhnya.

Ada tiga isu besar yang masih menyelimuti Pemilu 2024. Yaitu, politik uang, menguatnya politik identitas berbasis SARA, serta penangkalan hoax.

“Yang paling berbahaya tentu saja politik uang. Mesti ada evaluasi sistematis terhadap isu ini,” katanya.

BACA JUGA   Ini Skuad Timnas Tuan Rumah Piala Dunia 2022 Qatar, Didominasi Tim Al Sadd 

“Apakah karena pemberlakuan demokrasi liberal seperti terjadi pasca reformasi sampai sekarang, atau hanya soal sanksi hukum yang lemah,” terangnya. (/rls)

Artikel ini telah dibaca 12 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Halal Bihalal dan Silaturahmi, Kesti TTKKDH Banten Tegaskan Dukung Pembangunan Pemprov 

26 April 2025 - 20:24 WIB

Budi Rustandi Ajak KNPI Jadi Mitra Strategis Pembangunan Kota Serang

22 April 2025 - 14:27 WIB

Astra Tol Tangerang-Merak Catat Penurunan Kecelakaan dan Kelancaran Lalu Lintas Selama Lebaran 2025

16 April 2025 - 19:27 WIB

Baju Lebaran di Banten Creative Festival Ramdhan Sale Diskon hingga 80 Persen

23 Maret 2025 - 13:40 WIB

Pemkot Serang Gandeng KNPI Wujudkan Satu Keluarga Satu Pengusaha

22 Maret 2025 - 20:52 WIB

Rano Alfath Lantik Fauzan Dardiri Jadi Ketua DPD KNPI Kota Serang

22 Maret 2025 - 18:47 WIB

Trending di News