Menu

Mode Gelap
KPU Tetapkan Tiga Paslon Capres dan Cawapres Pemilu 2024 Kemeriahan Puncak Dies Natalis UPG ke-3, Dihadiri Artis hingga Pejabat Daerah  Politikus Gerindra Desmond J Mahesa Meninggal Dunia MK Tetapkan Pemilu 2024 Pakai Sistem Proporsional Terbuka, Waspadai Politik Uang  Pembangunan Tahap II Masjid Agung Ats Tsauroh Ditarget Rampung 2023

Banten Politika · 16 Nov 2022 17:40 WIB ·

JRDP Sah Pantau Pemilu di Tiga Provinsi


 JRDP Sah Pantau Pemilu di Tiga Provinsi Perbesar

JRDP Terakreditasi Bawaslu RI

TIRTAYASA.ID, SERANG – Jaringan Rakyat untuk Demokrasi (JRDP) menerima akreditasi sebagai pemantau nasional Pemilu 2024 dari Bawaslu RI, Rabu 16 November 2022.

Akreditasi bernomor 29/PM.05/K1/10/2022 itu diterima langsung Kordum JRDP Febri Setiadi dari staf Deputi Bidang Dukungan Teknis Nurul Lailatus, di kantor Bawaslu RI di Jakarta.

Terbitnya akreditasi, JRDP menjadi sah untuk memantau di 3 provinsi yang telah diajukan, yakni Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Jawa Tengah.

BACA JUGA   Ketua Pokja Wartawan Banten Soroti Fenomena di Rekrutmen Badan Ad Hoc Pemilu

Febri menjelaskan, enam tahapan yang hendak dipantau JRDP adalah pencalonan, penyusunan daftar pemilih, kampanye, logistik, pemungutan dan penghitungan suara, serta rekapitulasi perolehan suara secara berjenjang.

Pasca terbitnya akreditasi, kata Febri, pihaknya akan segera melakukan konsolidasi internal dan berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu di ketiga provinsi dimaksud.

“Tentulah kami siap menjadi mitra strategis bagi KPU dan Bawaslu. Pada waktu bersamaan, kami juga harus mampu melakukan edukasi politik yang sehat kepada para pemilih,” ujarnya.

BACA JUGA   Jelang Pemilu Serentak 2024, Pj Gubernur Banten Al Muktabar Ajak Pemuda Ansor Jaga Stabilitas Daerah

“Kepada peserta pemilu, kami berharap ada upaya serius untuk memperbaiki rekrutmen calon pemimpin serta menghindari cara-cara kotor dalam praktek kampanye,” imbuhnya.

Ada tiga isu besar yang masih menyelimuti Pemilu 2024. Yaitu, politik uang, menguatnya politik identitas berbasis SARA, serta penangkalan hoax.

“Yang paling berbahaya tentu saja politik uang. Mesti ada evaluasi sistematis terhadap isu ini,” katanya.

BACA JUGA   Ini Skuad Timnas Tuan Rumah Piala Dunia 2022 Qatar, Didominasi Tim Al Sadd 

“Apakah karena pemberlakuan demokrasi liberal seperti terjadi pasca reformasi sampai sekarang, atau hanya soal sanksi hukum yang lemah,” terangnya. (/rls)

Artikel ini telah dibaca 10 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

KPU Banten Tetapkan 100 Anggota DPRD Banten Hasil Pemilu 2024

2 Mei 2024 - 21:47 WIB

Dapil Cipocokjaya Kota Serang, Kursi Golkar dan Gerindra Digeser PDI Perjuangan dan PPP

29 Februari 2024 - 22:22 WIB

Kelompok Muda di Banten: Anak Muda Jangan Salah Pilih Capres-Cawapres 2024

24 Desember 2023 - 17:21 WIB

Aliansi BEM Banten Bersatu Deklarasi Pemilu Damai 

22 Desember 2023 - 13:40 WIB

Caleg DPR RI Partai Demokrat Haris, Nilai Positif Kunjungan Prabowo Ke Banten

3 Desember 2023 - 20:25 WIB

Peran Aktif Indonesia dalam Penyelesaian Perang Israel-Palestina

18 November 2023 - 11:34 WIB

Trending di News