Menu

Mode Gelap
KPU Tetapkan Tiga Paslon Capres dan Cawapres Pemilu 2024 Kemeriahan Puncak Dies Natalis UPG ke-3, Dihadiri Artis hingga Pejabat Daerah  Politikus Gerindra Desmond J Mahesa Meninggal Dunia MK Tetapkan Pemilu 2024 Pakai Sistem Proporsional Terbuka, Waspadai Politik Uang  Pembangunan Tahap II Masjid Agung Ats Tsauroh Ditarget Rampung 2023

Hukum & Kriminal · 12 Nov 2022 12:37 WIB ·

RKUHP Warisan Bagi Masa Depan Bangsa


 RKUHP Warisan Bagi Masa Depan Bangsa Perbesar

Oleh :  Arsenio Bagas Pamungkas

Penyusunan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) rupanya telah melewati beragam perdebatan di beberapa pasal yang dianggap krusial. Para praktisi, akademisi, politikus hingga kalangan akar rumput telah menjadi bagian dari perdebatan panjang tersebut.

Di sisi lain, KUHP saat ini dianggap sudah usang karena tidak relevan, sehingga diperlukan RKUHP yang kelak akan menjadi warisan bagi masa depan bangsa.

Presiden RI Joko Widodo telah memerintahkan kepada para menteri dan kepala badan tertentu untuk terus menyosialisasikan kepada masyarakat tentang RKUHP terutama pasal-pasal yang dinilai berpotensi menimbulkan konflik.

Tujuannya, agar KUHP yang dihasilkan betul-betul mewakili aspirasi masyarakat Indonesia meskipun diyakini tidak semuanya akan bisa tertampung.

BACA JUGA : RKUHP Tidak Mengancam Kebebasan Pers

Juru Bicara Sosialisasi RKUHP, Albert Aries menyatakan sebelum seorang hakim menjatuhkan putusan atau vonis kepada seorang terdakwa maka terdapat suatu pertimbangan, yaitu tujuan dan pedoman pemidanaan.

Hal tersebut merupakan sesuatu yang baru karena sebelumnya tidak pernah ada dalam KUHP yang digunakan di ruang-ruang sidang selama ini.

Tujuan pemidanaan yang diatur dalam pasal 51 dan 52 RKUHP yang tengah disusun setidaknya memiliki lima target. Pertama, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum. Kedua memasyarakatkan terpidana dengan pembinaan.

Ketiga, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Keempat memulihkan keseimbanga, menumbuhkan rasa penyesalan, dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Kelima adalah tujuan pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai merendahkan harkat dan martabat manusia.

BACA JUGA : RKUHP Sejalan dengan UU ITE

Selain itu, sebelum mengetok palu seorang hakim akan menggunakan pedoman pemidanaan yang diatur dalam Pasal 54 ayat (1). Dalam ketentuannya, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan.

BACA JUGA   RKUHP Tidak Mengancam Kebebasan Pers

Namun, jika keduanya ada pertentangan, hakim wajib mengutamakan sisi keadilan. Pada pasal tersebut terdapat beberapa poin pertimbangan oleh hakim.

Diantaranya adalah bentuk kesalahan pelaku, motif dan tujuan tindak pidana, sikap batin pelaku, tindak pidana dilakukan terencana atau tidak dan cara melakukan tindak pidana.

Perlu diketahui bahwa KUHP yang digunakan oleh aparat penegak hukum saat ini dibuat oleh Belanda pada tahun 1800 dan mulai diterapkan di Tanah Air pada tahun 1918.

BACA JUGA : Pembangunan IKN Ubah Wajah Indonesia di Mata Dunia

Kemudian, pada tahun 1958 pemerintah Indonesia mulai melakukan pembaharuan yang kemudian dikenal dengan KUHP. Hal tersebut ditandai dengan berdirinya Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN).

Dari perjalanan panjang tersebut, upaya pemerintah bersama DPR dalam mengesahkan dan melahirkan KUHP yang baru sesuai dengan nilai-nilai keindonesiaan bukanlah sesuatu yang datang secara tiba-tiba. Proses panjang selama berpuluh tahun tersebut juga melibatkan banyak masukan dari berbagai kalangan.

Perlunya KUHP baru untuk segera disahkan juga tidak lepas dari KUHP saat ini yang sudah tidak sesuai dengan kondisi terkini. Perkembangan zaman yang ditandai dimulai atau akan dimulainya era 5.0 mengharuskan tatanan atau aturan hukum juga harus menyesuaikan.

BACA JUGA : RKUHP Upaya Bebaskan Indonesia dari Nuansa Kolonial

Jika masih menggunakan atau bersikukuh pada KUHP yang lama, hal tersebut dinilai akan menimbulkan permasalahan-permasalahan baru terutama soal rasa keadilan. Sebagai contoh tentang ketidakpastian hukum untuk mengadili seseorang.

Albert mengatakan, KUHP merupakan cerminan paling jujur dari peradaban sebuah bangsa, tentang bagaimana memandang aturan hukum yang harus ditaati.

Pengesahan RKUHP semata-mata untuk up to date disesuaikan dengan perkembangan zaman. Meskipun KUHP harus segera disahkan, diakuinya bahwa hal tersebut bukanlah perkara mudah layaknya membalikkan telapak tangan.

BACA JUGA   Pengawasan Berlapis Pembangunan Proyek IKN Nusantara

Sebagai gambaran dan perbandingan, Belanda yang hanya memiliki jumlah penduduk sekitar tujuh juta jiwa dan bersifat homogen, membutuhkan waktu 70 tahun untuk melahirkan KUHP.

Sementara Indonesia yang luasnya seperdelapan dunia ditambah faktor banyaknya etnis, banyak agama, serta kebudayaan yang beragam, maka waktu 64 tahun terakhir dalam memperjuangkan KUHP yang baru bisa dikatakan bukanlah sesuatu yang terlambat.

BACA JUGAHadiri Pelantikan KAHMI, Bupati Serang: Secara Personal Sudah Banyak yang Memberikan Kontribusi

Dengan keberadaan Indonesia yang penuh dengan keberagaman tersebut maka menghasilkan KUHP yang baru diyakini tidak akan bisa sempurna seperti yang diharapkan semua pihak.

Setidaknya hal tersebut ditandai dengan adanya pro dan kontra terhadap RKUHP yang saat ini masih digodok oleh pemerintah bersama DPR.

Meski demikian, para pemangku kepentingan perlu mencari solusi-solusi terbaik agar bisa mengakomodasi semua saran dan masukan dari masyarakat termasuk kalangan akar rumput sekalipun.

Berbagai masukan serta saran dan kritik tentu saja bisa dijadikan evaluasi atau pertimbangan oleh pemerintah saat melanjutkan pembahasan RKUHP bersama DPR.

Sehingga panduan hukum yang akan dilahirkan dapat betul-betul mewarnai rasa keadilan dari Sabang sampai ke Merauke serta dapat menjadi warisan yang dapat dikenang oleh masyarakat di kemudian hari. (*)

*) Penulis adalah kontributor Persada Institute

Artikel ini telah dibaca 34 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Peran Penting Pendidikan dalam Mencegah Radikalisme pada Generasi Muda

27 Januari 2024 - 16:49 WIB

Mewaspadai Politik Uang Digital Selama Pemilu

26 Januari 2024 - 19:24 WIB

UU Ciptaker Meningkatkan Perekonomian Nasional

25 Januari 2024 - 14:51 WIB

Teknologi Canggih untuk Pantau Hasil Hitung Pemilu

20 Januari 2024 - 16:08 WIB

UU Cipta Kerja Mendorong Skema Kemitraan UMKM

19 Januari 2024 - 15:38 WIB

Pembangunan IKN Nusantara Memercepat Transformasi Ekonomi

18 Januari 2024 - 09:58 WIB

Trending di Opini