Oleh : Akbar Antony
Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) terus berkomitmen mewujudkan pembangunan infrastruktur yang andal di enam provinsi Papua.
Hal ini bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan yang tinggi, mengurangi indeks kemahalan dan pemerataan pembangunan infrastruktur.
Terobosan demi terobosan pembangunan infrastruktur terus dikebut dengan lebih terpadu, tepat, fokus dan bersinergi dengan kementerian/lembaga serta pemerintah daerah.
Tujuannya akan memangkas administrasi, meningkatkan pelayanan kesehatan serta fasilitas pendidikan
Dengan pembangunan yang merata, maka masyarakatnya akan makin maju. Salah satu kebijakan yang diambil adalah pemekaran wilayah/Daerah Otonomi Baru (DOB).
Dengan adanya pemekaran wilayah tersebut, akan berguna untuk pemerataan pembangunan karena rentang kendali pemerintahan yang makin kecil dan dana APBD dari pusat yang terus bertambah.
Penambahan provinsi di Papua adalah permintaan rakyat dan dikabulkan pemerintah tahun 2022. Pemerintah menilai bahwa Papua memang butuh provinsi baru agar mempermudah pelayanan publik dan mendorong kesejahteraan rakyat. Setelah itu, masyarakat meminta DOB baru berupa kabupaten, agar pembangunan di sana lebih masif lagi.
Guna mengefektifkan pembangunan Papua, Wapres Ma’ruf Amin sempat berkantor di Jayapura guna memantau perkembangan pembangunan. Hal itu untuk menujukkan komitmen pemerintah dalam menuntaskan agendanya, terutama di dua DOB Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Selatan.
Wapres Ma’ruf Amin mengatakan Selain menjamin pemenuhan kebutuhan guru, pemerintah juga mendorong sertifikasi tanah bagi hak tanah ulayat. Hal itu dilakukan untuk mempercepat pembangunan di Papua. Wapres mengimbau tokoh adat, tokoh perempuan dan tokoh agama untuk bersatu mendukung DOB baru untuk perubahan positif.
Penambahan kabupaten baru juga berpengaruh positif terhadap masyarakat, tidak hanya penambahan provinsi baru. Penyebabnya karena saat ada kabupaten baru maka jarak antara kantor bupati dengan masyarakat menjadi semakin dekat, sehingga aspirasi rakyat bisa lebih maksimal diserap.
Sementara, Pj Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk mengatakan adanya DOB akan lebih banyak posisi untuk gubernur, bupati/walikota, anggota DPR, DPD, dan juga DPRD. Itu bermakna, akan ada jauh lebih banyak politisi lokal Papua yang tertampung dalam kursi kekuasaan.
Sehingga, misi otonomi khusus (otsus) adalah untuk kesejahteraan rakyat akan tercapai secara perlahan. Apresiasi diberikan kepada pemerintah, terutama Presiden Jokowi, karena beliau benar-benar ingin agar rakyat Papua makmur berkat pemekaran wilayah.
Sementara itu, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua salah satunya dilakukan dengan membuka keterisolasian wilayah dan meningkatkan akses serta konektivitas dari darat maupun multimoda, di antaranya yakni pembangunan Jalan Trans Papua dengan total panjang 3.462 kilometer.
Pemekaran wilayah akan mendongkrak kemajuan perekonomian karena bisa memicu efek domino positif. Jika ada provinsi baru maka akan ditambah pula infrastrukturnya dan yang paling gencar dibangun adalah jalan raya. Selain itu, sebenarnya infrastruktur yang paling dibutuhkan adalah listrik.
Oleh karena itu jika ada pemekaran wilayah dan kabupaten baru maka ada penambahan dana APBD untuk DOB baru tersebut. Dana tersebut bisa sebagian dijadikan untuk proyek pengadaan listrik, sehingga seluruh wilayah Papua bisa menikmatinya. Pemerintah ingin ada azas keadilan sehinga semua rakyat Papua wajib menikmati fasilitas berupa aliran listrik yang memadai.
Ketersediaan listrik akan memicu kenaikan ekonomi masyarakat karena mereka tak lagi tergantung akan genset. Jika ada pasokan listrik maka rakyat akan semangat untuk memproduksi olahan hasil bumi (misalnya sagu) yang diolah menggunakan alat elektronik. Dengan begitu maka kegiatan perekonomian akan makin semarak dan roda finansial berputar dengan cepat.
Saat roda ekonomi berputar maka rakyat akan makin sejahtera. Listrik juga mendukung kegiatan berjualan online karena masyarakat bisa memiliki smartphone dan ada sinyal operatornya.
Mereka bisa mendapatkan penghasilan yang lebih dengan menguasai digital marketing. Dahsyat sekali efek dari pemekaran wilayah yang bisa memicu kenaikan ekonomi rakyat.
Efek dari kesejahteraan rakyat berkat ekonomi yang meningkat pesat pasca pemekaran wilayah, juga terjadi di bidang pendidikan. Ketika warga Papua memiliki taraf hidup yang lebih baik maka mereka dengan senang hati menyekolahkan anaknya sampai jenjang yang tinggi, bahkan sampai kuliah. Untuk biayanya juga mandiri dan tidak tergantung dari beasiswa.
Sementara, suatu daerah memang membutuhkan sebuah transportasi yang memadai untuk bisa menjangkau wilayah lain dengan mudah. Seperti bandara dan pelabuhan menjadi mobilitas terpenting untuk melakukan aktivitas jual beli. Memang dengan adanya aktivitas tersebut juga pastinya dapat membantu meningkatkan ekonomi pendapatan daerah.
Pembangunan infrastruktur di wilayah timur Indonesia memperlihatkan keseriusan pemerintahan era Presiden Jokowi untuk memajukan Papua. Jika infrastruktur telah terbangun, diharapkan jarak antar wilayah serta kantor pemerintah provinsi dengan rakyat akan makin dekat.
Selanjutnya, pembangunan di 6 DOB Papua akan makin masif. Baik berupa infrastruktur di bidang komunikasi, transportasi, kesehatan, pendidikan dan fasilitas-fasilitas pendukung lain. (*)
*) Penulis adalah Pemerhati Politik Dalam Negeri
