Oleh: Ade Hidayat
Saya teringat suatu pertanyaan, pertanyaan tersebut; “Adakah kaitan moral dan politik?” bagi saya pertanyaan itu seolah suatu usaha untuk membangunkan para politisi dan masyarakat yang kini sedang tidur lelap, dan cukup menginspirasi saya untuk membuat tulisan ini.
Tujuan politik sebenarnya untuk membentuk masyarakat yang ideal dalam konteks ke-Indonesia-an adalah masyarakat yang cerdas dalam kehidupan berkebangsaan, terciptanya kesejahteraan umum, serta terciptanya perlindungan bagi segenap bangsa dan tumpah darah.
Artinya, politik seharusnya berkaitan dengan moral, dan politik harus terikat moral, dari situlah lahirnya apa yang kita kenal sebagai ‘Etika Politik’. Politik tanpa kehadiran etika ini akan melahirkan penghianatan pada rakyat.
Pada 2020 ini bagi para kontestan politik merupakan momen penting untuk mewujudkan etika politik di tengah-tengah masyarakat, Pilkada Serentak 2020 akan diikuti 270 daerah yang tersebar di seluruh Indonesia.
Tentunya penegakan etika politik bukan hanya tanggung jawab para kontestan (politisi) belaka melainkan tanggung jawab para pemilih (masyarakat) pula. Hal pertama yang harus katakan stop money politic (politik uang) sebab ini merupakan sumber utama penyebab etika politik tidak tegak di tengah-tengah masyarakat.
Politik uang inilah sebagai pintu masuk bagi para oligarki, siapakah para oligarki tersebut? Mereka adalah segelintir orang yang super kaya (kaya raya) sebetulnya terkadang mereka tidak punya ambisi kekuasaan.
Namun, mereka harus masuk ke dalam zona kekuasaan tujuannya agar kekayaan mereka terlindungi dan dapat terus-menerus bertambah. Dalam konteks Pilkada Serentak 2020 para oligarki akan menampakkan wajahnya dalam 2 (dua) modus.
Modus pertama, para oligarki akan tampil sebagai investor politik ia akan menyuplai dana pada calon kepala daerah, dan apa bila calonnya keluar sebagai pemenang Sang Oligarki akan menjadi penguasa di balik kekuasaan formal (kepala daerah).
Mudus kedua, oligarki akan tampil sebagai salah satu calon dari kepala daerah, modus kedua ini dimana oligarki berusaha merebut kekuasaan formal kepala daerah yang sesungguhnya bertujuan melipat gandakan kekayaan pribadinya.
Kedua mudus oligarki ini tentunya akan muncul ketika Pilkada Serentak 2020 berlangsung. Sebagai politisi Saya berharap etika politik ini dapat ditegakan pada perhelatan Pilkada mendatang. Demi terciptanya masyarakat yang demokratis baiknya mata rantai oligarki stop tentunya ini tanggung jawab bersama antara para politisi dan masyarakat (pemilih). (*)
)*Penulis adalah Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Lebak
