Oleh : Wakyudi
Dalam sejarah pergerakan dan perjuangan bangsa Indonesia, pemuda selalu menorehkan peran yang sangat strategis di setiap peristiwa penting yang terjadi. Ketika merebut kemerdekaan dari penjajah belanda dan jepang kala itu.
Pemuda selalu menjadi People make history di setiap masanya. Dimulai dari pergerakan Budi Utomo tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, proklamasi kemerdekaan tahun 1945, pergerakan pemuda, pelajar dan mahasiswa tahun 1966 sampai dengan pergerakan mahasiswa pada tahun 1998 yang meruntuhkan kekuasaan Orde Baru sekaligus membawa bangsa Indonesia memasuki era reformasi.
Fakta historis ini menjadi salah satu bukti bahwa pemuda selama ini mampu berperan aktif sebagai pionir dalam proses perjuangan, pembaruan, dan pembangunan bangsa. Seyogianya kaum muda dan kaum tua memiliki peran dan fungsi yang sama. Namun pemuda memiliki peran ganda karena mereka yang akan hidup dan menikmati masa depan.
Sejarah memperlihatkan kiprah kaum muda selalu mengikuti setiap tapak-tapak penting sejarah. Pemuda sering tampil sebagai kekuatan utama dalam proses modernisasi dan perubahan. Pemuda jenis ini adalah para pemuda yang terdidik yang mempunyai kelebihan dalam pemikiran ilmiah, selain semangat mudanya, sifat kritisnya, kematangan logikanya dan kebersihannya dari noda orde masanya.
Dalam kontek kehidupan berbangsa dan bernegara, pemuda sejatinya memiliki andil yang strategis dalam akselerasi pembangunan. Pemuda merupakan aktor dalam pembangunan. Pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional.
Peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral diwujudkan dengan menumbuhkembangkan aspek etik dan moralitas dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan kepemudaan, memperkuat iman dan takwa serta ketahanan mental-spiritual, dan meningkatkan kesadaran hukum.
Pemuda sebagai kontrol sosial diwujudkan dengan memperkuat wawasan kebangsaan, membangkitkan kesadaran atas tanggungjawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara, membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum, meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik, menjamin transparansi dan akuntabilitas publik, dan memberikan kemudahan akses informasi.
Berbagai peran pemuda dalam dimensi masanya tersebut dapat diartikan sebagai partisipasi politik.Terbentuknya Kekuatan Politik Pemuda IndonesiaLahirnya kekuatan politik diawali dengan gerakan moral generasi pemuda berpendidikan modern, sebenarnya gerakan moral tersebut bukanlah produk sosial yang murni berasal dari rakyat Indonesia.
Kehadiran mereka merupakan produk situasi atau didorong oleh perubahan sikap politik pemerintahan kolonial Belanda waktu itu terhadap negeri ini. Melalui kebijakan Politik Etis yang diciptakan pemerintah Belanda setelah menjajah lebih dari tiga ratus tahun, kaum pribumi khususnya lapisan pemuda, mendapatkan kesempatan untuk masuk ke lembaga-lembaga pendidikan yang telah didirikan oleh Belanda.
Walaupun dengan batasan lapisan masyarakat, lembaga pendidikan, dan keterbatasan fasilitas pendidikan yang ada, sehingga banyak pemuda pribumi yang berhasil lulus baik, atas bantuan pemerintah Belanda, dikirim ke luar negeri untuk melanjutkan studi mereka.
Dalam masa yang penuh tantangan dihadapkan dengan suasana kolonialisme, realitas politik berupa berlangsungnya proses pembodohan dan penindasan secara struktural yang dilakukan Belanda, berkat kemajuan pendidikan yang berhasil mereka raih berimplikasi pada peningkatan tingkat kesadaran politik, para pelajar dan mahasiswa merasakan sebagai golongan yang paling beruntung dalam pendidikan sehingga muncul tanggung jawab untuk mengemansipasi bangsa Indonesia.
Boedi Oetomo merupakan wadah perjuangan yang pertama kali memiliki struktur pengorganisasian modern. Didirikan di Jakarta, 20 Mei 1908 oleh pemuda-pelajar-mahasiswa dari lembaga pendidikan STOVIA, wadah ini merupakan refleksi sikap kritis dan keresahan intelektual terlepas dari primordialisme Jawa yang ditampilkannya.
Dalam perkembangan berikutnya, dari dinamika pergerakan nasional yang ditandai dengan kehadiran kelompok-kelompok studi, dan akibat pengaruh sikap penguasa Belanda yang menjadi Liberal, muncul kebutuhan baru untuk secara terbuka mentransformasikan eksistensi wadah mereka menjadi partai politik, terutama dengan tujuan memperoleh basis massa yang luas.
Kelompok Studi Indonesia berubah menjadi Partai Bangsa Indonesia (PBI), sedangkan Kelompok Studi Umum menjadi Perserikatan Nasional Indonesia (PNI). Selanjutnya, dalam masa Demokrasi Liberal (1950-1959), seiring dengan penerapan sistem kepartaian yang majemuk saat itu, organisasi mahasiswa ekstra kampus kebanyakan lebih bersifat underbouw partai-partai politik.
Misalnya, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dekat dengan PNI, Concentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI) dekat dengan PKI, Gerakan Mahasiswa Sosialis Indonesia (Gemsos) dengan PSI, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) berafiliasi dengan Partai NU, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dengan Masyumi, dan lain-lain.
Peran Strategis dan Partisifasi Politik PemudaPemuda yang disebut young human resources memilii peran strategis sebagai salah satu sumber pembangunan. Partisifasi politik pemuda merupakan hal yang sangat vital dalam akumulasi pembangunan. Di negara demokrasi di dunia, dukungan kaum muda terhadap demokrasi sangat tinggi dalam mendukung stabilitas pembangunan melalui partisifasi politik kaum mudanya.
Dalam demokrasi di Asia dukungan kaum muda di Negara Taiwan mencapai 74,8 persen, Korea 82,2 persen dan Filipina sebesar 62,4 persen. Menurut data Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), akumulasi angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dukungan politik rakyat Indonesia secara umum kepada demokrasi yakni sebesar 69 persen.
Dukungan politik tersebut tidak lepas dari beberapa sikap menonjol dari kalangan pemuda adalah konsen perhatian pada masalah-masalah nasional. Karakteristik menonjol lain yang dimiliki pemuda adalah ketergantungan pada teknologi. Tidak kurang dari 14 jam per minggu mereka habiskan untuk kegiatan yang terkait dengan teknologi (Nielsen, 2011).
Dengan sejumlah karakteristik ini, dapat dikatakan politik dan demokrasi bukan hal asing bagi kaum muda. Dengan memperhatikan sikap dan kecenderungan mereka, peristiwa politik dan demokrasi, termasuk pemilu, dapat dijadikan media sosialisasi yang lebih jauh sehingga pendalaman dan praktik demokrasi dapat terus terpelihara untuk masa menengah dan panjang.
Seperti dukungan politik kaum muda pada Pemilu 2014 lalu tampaknya tidak berbeda jauh dengan kecenderungan pemilih Indonesia secara umum. Pesan pokoknya kaum muda sama seperti rakyat Indonesia umumnya, menginginkan praktik politik yang lebih demokratis dan kepemimpinan alternatif. Tren dukungan itu cukup stabil selama lebih dari setahun terakhir .
Sebanyak 50-60 persen dukungan kaum muda tersebar hampir merata di empat partai PDI-P, Golkar, Demokrat, dan Gerindra (SMRC, 2012, 2013).
Perubahan Politik dan Peran Pemuda Sebagai Aktor PembangunanPerubahan politik disimpulkan dengan adanya transformasi politik, sehingga sekurang-kurangnya yang menjadi agenda atas persoalan ini adalah bagaimana elit-elit para pelaku politik untuk tidak terjebak pada adagium dan paradigma lama untuk meletakkan status quo, tetapi juga harus komitmen sebagai elemen perubah.
Kemudian bagaimana para pelaku politik mampu mendorong tercipatanya sistem politik di satu sisi, menggerakkannya secara komplementer dengan budaya politik yang bertumbuh kembang di tengah masyarakat.
Jika persoalan tersebut dijadikan sebagai agenda transformasi politik, maka kekuatan peran pemuda menjadi satu-satunya instrumen penentu, sebagaimana rentetan pergerakannya yang dicatatkan dengan tinta emas dalam potret sejarah perubahan bangsa Indonesia, baik sebelum kemerdekaan (kebangkitan nasional 1908, Sumpah Pemuda 1928, dan memproklamirkan kemerdekaan Indonesia 1945), maupun sesudah Indonesia merdeka (Tritura 1966, Malari 1974 dan reformasi 1998).
Namun peran dan perubahan politik kaum muda tergantung pada soal pola dan bentuk gerakan kaum muda dalam menggerakkan suatu perubahan baik secara struktural maupun kultural. Perubahan kedua pola gerakan tersebut tentunya harus diiringi dengan cita-cita ideal yang diharapkan atas kedua pola pendekatan dengan prinsip pola transformasi politik itu sendiri, yaitu terbangunnya budaya politik (cultur politic) dan masyarakat madani (civil society) yang menggerakkan keadaan sebagaimana mestinya, mempertimbangkan kemanfaatannya.
Serta memberi perspektif terhadap nilai yang sedang dianut ditengah masyarakat sebagai budaya politik dan mengartikulasikannya dalam sistem politik, untuk selanjutnya bermuara kembali menjadi budaya politik.Civil society dan demokrasi, secara sederhana dapat diuraikan bahwa penguatan civil society terhadap demokrasi memiliki ruang yang luas dan waktu yang panjang.
Demokratisasi menuntut keterbukaan dalam segala aspek, tetapi dalam perjalanannya demokrasi menerima berbagai aspek, dalam hal ini civil society sebagai satu kekuatan ia dapat menjadi bagian yang beriringan dan saling mengisi, karena demokratisasi itu sendiri dimanifestasikan untuk kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat.
Peran Pemuda yang notabene menerjemahkan pergerakan sebagai arena penguatan civil society dalam bentuk yang lebih dinamis, inovatif dan agresif, sehingga civil society bagian yang tidak bisa dipisahkan dari aspek kepemudaan untuk membangun bangsa dan negara.
Nurcholish Majid dalam berbagai tulisannya sangat aktif mengilustrasikan keindahan masyarakat Madinah dan memperkenalkan wacana dan praksis civil society yang memadukannya dengan konsepsi al-qur’an. Ilustrasi tersebut menggambarkan bahwa penguatan civil society merupakan konsepsi dalam meujudkan masyarakat madani.
Dalam prakteknya penguatan civil society membutuhkan ruang publik yang bebas sebagai prasyarat untuk menciptakan pemuda sebagai bagian dari masyarakat politik yang mampu melawan totalitarianisme. Sebab, hanya dalam ruang publik yang bebaslah, pemuda mampu dalam upaya mengangkat harkat martabat manusia.
Secara normatif, tiap individu dapat dalam posisi yang setara dapat melakukan transaksi wacana dan paraksis politik yang sehat tanpa distorsi dan represi baik fisik maupun fisikis.Berkaitan dengan hal tersebut, kondisi dan situasi politik menjelang Pilkada 2020 juga harus dipahami bagi para pemuda dalam ajang politik daerah sangatlah penting untuk menentukan arah dan masa depan kepemimpinan di daerahnya masing – masing yang berualitas.
Pergerakan pemuda hari ini dihadapan pada realitas politik yang ambigu dalam kontek cita cita ideal. Bagaimana tidak berbagai persoalan, contohnya di daerah Banten baik persoalan pemerintahan, ekonomi maupun kesejahtraan masyarakatnya masih membutuhkan sosok pemimpin muda yang berkualitas. Perjuangan pemuda dan mahasiswa kini tidak lagi menjadi pionir perubahan atas permasalahan yang terjadi.
Namun, hari ini pemuda masih memliki kesempatan untuk ikut serta dari bagian pelaku perubahan dengan memposisikan diri sebagai komponen penguat civil society dalam praktek demokrasi mendatang guna mewujudkan masyarakat adil dan kepemimpinan yang bertanggungjawab atas kesejahtraan masyarakatnya.
)* Penulis adalah Dosen Prodi Arsitektur Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan jakarta
