Menu

Mode Gelap
KPU Tetapkan Tiga Paslon Capres dan Cawapres Pemilu 2024 Kemeriahan Puncak Dies Natalis UPG ke-3, Dihadiri Artis hingga Pejabat Daerah  Politikus Gerindra Desmond J Mahesa Meninggal Dunia MK Tetapkan Pemilu 2024 Pakai Sistem Proporsional Terbuka, Waspadai Politik Uang  Pembangunan Tahap II Masjid Agung Ats Tsauroh Ditarget Rampung 2023

Ekonomi · 2 Sep 2022 14:27 WIB ·

Tokoh Agama Sepakati Rencana Penyesuaian Harga BBM untuk Kemaslahatan Umat


 Tokoh Agama Sepakati Rencana Penyesuaian Harga BBM untuk Kemaslahatan Umat Perbesar

TIRTAYASA.ID – Salah satu aspek kebijakan negara yang sesuai dengan ajaran agama Islam adalah mengutamakan prinsip kemaslahatan umat. Maka dari itu menurut Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH. Marsudi Syuhud, sangat penting adanya penyesuaian harga Bakar Minyak (BBM).

Sejauh ini memang terjadi pro dan kontra mengenai kebijakan Pemerintah untuk melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi.

Namun, menurut KH. Marsudi Syuhud, nyatanya justru penyesuaian harga BBM mendatangkan kebaikan untuk dua aspek sekaligus, yakni masyarakat dan negara.

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa kebaikan tersebut dikarenakan subsidi yang disiapkan oleh Pemerintah akan menjadi jauh lebih tepat sasaran.

Hal tersebut tentunya membawa kepada kemashlahatan dan kebaikan untuk rakyat.

“Sasaran dari penyesuaian harga BBM adalah kemaslahatan dan kebaikan bagi rakyat, terutama yang paling membutuhkan,” ujarnya.

Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) tersebut juga menambahkan bahwa sejauh ini justru subsidi yang digelontorkan negara malah dinikmati oleh mereka yang sama sekali tidak berhak.

Maka dari itu adanya penyesuaian harga BBM subsidi ini sudah sangat sesuai dengan ajaran Islam.

“Dengan penyesuaian harga, kondisi bahwa BBM bersubsidi masih banyak digunakan oleh konsumen yang tidak berhak, dapat dihindarkan, dan sesuai ajaran agama Islam, yaitu mengutamakan kemaslahatan rakyat banyak,” tambahnya.

Bahkan, pria kelahiran tahun 1964 itu menegaskan pula bahwa penyesuaian harga BBM merupakan kebijakan terbaik dari Pemerintah karena memindahkan suatu pengambilan keputusan ke arah yang jauh mementingkan kemaslahatan.

Selain itu, hal tersebut adalah merupakan implementasi dari ekonomi Pancasila.
“Maka jika pemerintah mengambil kebijakan untuk mengalihkan subsidi, itulah yang terbaik. Jadi inti dari ekonomi Pancasila adalah kemaslahatan,” ungkap Wakil Ketua MUI tersebut.

BACA JUGA   Masika Berubah Nama Menjadi Pemuda ICMI

Bagaimana tidak, pasalnya saat ini memang harga minyak dunia sedang mengalami peningkatan karena dampak dari pandemi COVID-19 yang pernah melanda ditambah dengan adanya krisis global.

Marsudi Syuhud menyampaikan bahwa sangat penting bagi Pemerintah untuk juga melihat masalah-masalah lain sebagai bahan pertimbangan, salah satunya adalah keterbatasan sumber daya.

Bukan hanya itu, namun menurutnya jika terdapat suatu kebutuhan lain yang tak kalah pentingnya dari subsidi BBM, maka APBN akan jauh lebih bermanfaat jika dialihkan pada hal lain.

“Jika ada kebutuhan di atas masalah subsidi BBM, maka pemerintah bersama DPR dan rakyat perlu berdiskusi untuk menentukan mana yang lebih maslahah,” paparnya.

Pengurus PBNU itu memberikan imbauan pada Pemerintah supaya benar-benar bisa mengawasi praktik pemberian subsidi BBM agar tidak dikorupsi oleh oknum tertentu karena baginya kesiapan infrastruktur merupakan salah satu kunci bagi tepat sasarannya pemberian subsidi.

Beliau menyampaikan bahwa dalam prinsip agama, memang keadilan mengenai subsidi harus sesuai dengan kemaslahatan umat, yakni hanya diberikan pada masyarakat yang memang membutuhkan saja.

“Dalam ajaran agama, mencuri hukumnya tidak boleh. Kemakmuran suatu bangsa, ketika pemimpin dan yang dipimpin satu suara. Prinsip dari keadilan tidak harus sama, namun sesuai kemaslahatan umat. Ketika subsidi diberikan hanya kepada masyarakat kurang mampu, itu bisa disebut adil,” terang Kyai Marsudi.

Tidak cukup hanya sekedar menjaga harga pasar saja, namun menurutnya juga negara Pancasila harus mampu memenuhi kepentingan publik terkait kebutuhan pokok mereka, maka dari itu diberikan pula BLT pada masyarakat rentan.

“Di negara Pancasila harga pasar dijaga, tapi pemerintah juga harus masuk pada kepentingan publik yang lebih rentan pada persoalan-persoalan basic need,” imbuhnya. (rls)

Artikel ini telah dibaca 12 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Momen Libur Lebaran Perdana, KCIC Operasikan 52 Perjalanan Whoosh Per Hari

5 April 2024 - 22:04 WIB

Simak Aturan Bagasi Kereta Cepat Whoosh, Penumpang di Himbau Membawa Barang Sesuai Aturan

2 April 2024 - 21:18 WIB

Gelar Pasar Takjil, BMS Creative; Wujud Nyata Mendorong Pelaku UMKM Berkembang

28 Maret 2024 - 19:51 WIB

Jelang Idul Fitri, Harga Daging Sapi di Kota Serang Diperkirakan Tembus Rp180 Ribu Per Kilogram 

27 Maret 2024 - 23:17 WIB

Alfamart Cabang Serang Ajak Buka Bersama Member Loyal

23 Maret 2024 - 20:19 WIB

Per Februari 2024, Pajak Usaha Ekonomi Digital Capai Rp22,179 Triliun 

14 Maret 2024 - 19:41 WIB

Trending di Ekonomi