Politik Uang, SARA, Netralitas ASN dan Penyelengaraan di Tengah Pandemi
TIRTAYASA.ID, SERANG – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Cabang (GMNI) Serang melaksanakan pelatihan dan rapat kerja Pemantau Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Serang yang di laksanakan di Villa Nuansa Cimenti, Pabuaran Kabupaten Serang pada tanggal 3 sampai 4 September 2020.
Ketua DPC GMNI Serang, Arman Mulana Rachman mengatakan, pelatihan dan rapat kerja ini sebagai tindaklanjut telah terakreditasinya GMNI Serang sebagai pemantau pemilihan kepala daerah Kabupaten Serang oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Serang.
“Ini tindaklanjut setelah GMNI terakreditasi sebagai pemantau Pilkada,” ujar Arman, Jumat (4/9).
Setelah melaksanakan rapat kerja DPC GMNI Serang fokus memantau Empat Segmen dalam Pilkada 2020 diantaranya politik uang, isu SARA, keterlibatan aparatur sipil negara (ASN), dan persiapan penyelenggaran di tengah pandemi Covid 19.
“Itu fokus kami dalam menjalankan pemantauan Pilkada 2020,” terangnya.
Komisioner KPU Kabupaten Serang.Zaenal Muttaqin mengatakan, GMNI Serang telah terdaftar sebagai pemantau Pilkada Serang 2020 harus mampu menunjukkan kemampuannya dalam setiap tahapan yang ada.
“Pada tahapan pilkada Serang 2020 sampai dengan berakhir nanti, GMNI tidak hanya jadi penonton, tapi menjadi bagian yang aktif dalam melakukan pemantauan,” katanya.
“Sebagai lembaga yang independen yang akan melakukan pemantauan, GMNI harus menjaga imparsialitas, netralitas, jujur, adil, kepentingan umum dan akuntabel dalam melakukan kerja-kerja pemantauannya,” tambah Zaenal.
Alumni GMNI, Fierly Murdlyat Mubruri yang hadir sebagai pemateri, mengatakan GMNI melibatkan diri menjadi pemantau adalah aksi pendidikan politik yang sehat dan karena itu harus diapresiasi.
“Sebagai pemantau GMNI harus menjadi kekuatan penyeimbang, bukan saja mampu mengkoreksi missprosedural selama tahapan yang mungkin dilakukan penyelenggara, tapi juga harus mampu mengkritisi perilaku kandidat,” katanya.
“Gerakan pemantauan GMNI harus menjamin tercapainya kedaulatan pemilih. GMNI harus mampu melakukan edukasi kepada pemilih agar terhindar dari perilaku politik uang,” pungkasnya. (rls)
