Menu

Mode Gelap
Presiden Prabowo Subianto Lantik Penasehat Khusus, Utusan Khusus dan Staf Khusus Presiden Presiden Prabowo Lantik Wakil Menteri Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto Lantik Menteri Kabinet Merah Putih Prabowo Subaianto-Gibran Rakabuming Raka Resmi Jabat Presiden dan Wakil Presiden RI Hasil Pengundian KPU Banten, Airin-Ade Nomor Urut Satu, Andra-Dimyati Nomor Urut Dua

Daerah · 24 Agu 2020 17:30 WIB ·

Gubernur WH Keluarkan Pergub Penegakan Hukum Protokol Kesehatan


 Gubernur WH Keluarkan Pergub Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Perbesar

TIRTAYASA.ID-SERANG. Gubenrur Banten Wahidin Halim mengeluarkan Peraturan Gubenrur (Pergub) Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19.

Pergub keluar menyusul Instruksi Presiden  Joko Widodo Nomor 6 Tahun 2020 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020. Pergub ditetapkan dan di undangan pada 23 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Gubnernur Banten Wahidin Halim dan Sekda Banten Al Muktabar. 

“Maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019,” kata Wahidin Halim Pergub yang diterima awak media, Senin (24/8).

Dalam Pergub tersebut disebutkan, dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19, setiap masyarakat di Banten wajib mematuhi protokol kesehatan. Juga Setiap pengelola, penyelenggara dan atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum, wajib memfasilitasi pelaksanaan pencegahan dan pengendalian Covid-19.

“Mengupayakan pengaturan jaga jarak, melakukan pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala, menegakkan kedisplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya COVID-19 dan memfasilitasi deteksi dini dan penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19,” ujarnya.

Bahkan bagi masyarakat yang tidak menjalankan Pergub tersebut, Pemprov Banten tidak segan-segan akan memberikan sanksi berupa denda paling tinggi Rp100.000.

“Setiap orang yang tidak menggunakan masker dan/atau menjaga jarakdi tempat/fasilitas umum dikenakan sanksi teguran lisan atau teguran tertulis, kerja sosial dan/atau denda paling tinggi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah),” katanya. 

Sedangkan, bagi siswa yang tidak menggunakan masker di lingkungan sekolah dikenakan sanksi berupa teguran sesuai tata tertib sekolah. Namun, bagi pengelola, penyelenggara dan/atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan sanksi berupa teguran lisan/tertulis dan/atau denda paling tinggi Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

BACA JUGA   Peran Keluarga dan Masyarakat dalam Memberikan Perlindungan Anak di Masa Pandemi

Kemudian, bagi ASN yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf c, akan diproses dan ditindaklanjuti oleh Tim Penanganan dan Penjatuhan Hukuman Displin, bahkan jika ASN melakukan pelanggaran secara berulang-ulang akan dikenakan sanksipemberhentain dari jabatanya. Namun, bagi ASN Pelaksana yang melanggar ketentuan Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf c secara berulang, akan dikenakan sanksi berupa penurunan pangkat. (rls)

Artikel ini telah dibaca 4 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Aktivis KAMMI Serang Diminta Aktif dalam Mengawal Pembangunan Daerah

9 Februari 2025 - 15:48 WIB

Wartawan Banten TV Darmawijaya Nahkoda Baru PWKS 2025-2028

8 Februari 2025 - 17:35 WIB

Disparpora Kota Serang Siapkan Terobosan Baru di Wisata Banten Lama

4 Februari 2025 - 22:34 WIB

Karang Taruna Kota Serang Dituntut Berkontribusi dalam Pembangunan

4 Februari 2025 - 16:55 WIB

Hadiri Turnamen Futsal Diesnatalis HMI, KNPI Kota Serang Ajak Pelajar Perangi Tawuran

31 Januari 2025 - 18:22 WIB

Kanwil DJP Banten Kukuhkan 704 Relawan Pajak Untuk Negeri

22 Januari 2025 - 17:27 WIB

Trending di Ekonomi