Menu

Mode Gelap
Pasangan Andra dan Dimyati Daftar ke KPU Banten Syafrudin-Heriyanto Daftar Ke KPU Kota Serang  Pasangan Ratu Zakiyah-Najib Resmi Daftar Ke KPU Kabupaten Serang  Pasangan Airin dan Ade Sumardi Daftar Pertama Ke KPU Banten Budi-Agis Resmi Daftar Ke KPU Kota Serang 

Daerah · 13 Okt 2020 16:02 WIB ·

Dewan dan Pemprov Banten Tidak Punya Legal Standing Tolak UU Cipta Kerja


 Dewan dan Pemprov Banten Tidak Punya Legal Standing Tolak UU Cipta Kerja Perbesar

TIRTAYASA.ID, SERANG – Mahasiswa Banten kembali melakukan aksi unjuk rasa menyikapi Omnibus Law di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten, Kali ini Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Persatuan Banten melawan menyampainan Aspirasi di depan gedung wakil rakyat.

Dalam aksinya Puluhan mahasiswa Banten dari berbagai universitas ternama itu didatangi Anggota Dewan, Tidak tanggung tanggung ada tiga anggota DPRD Banten yang turun langsung mendatangi Mahasiswa.

Ketiga anggota wakli Rakyat itu diantaranya Wakil Ketua DPRD Banten M. Nawa Said Dimyati, Ketua Komisi III Gembong R Sumedi dan Wakil Ketua Komisi II Yoyon Sujana.

Wakil Ketua DPRD Banten M. Nawa Said Dimmyati mengatakan, DPRD Banten dan Pemprov Banten tidak mempunyai kewenangan untuk menolak peraturan yang telah dibuat dan disahkan oleh Pemerintah Pusat.

Kata Nawa, pihaknya hanya mampu meneruskan aspirasi yang telah dsampaikan para demonstran dan juga masyarakat kepada pemerintah pusat terkait dengan peraturan yang telah dibuat dan diisahkan.

“DPRD Banten dan Pemprov tidak mempunyai legal stending untuk menolak peraturan perundang undangan yang dibuat oleh pemerintah pusat,” kataya kepada puluhan ahaiswa sambil duduk bersama di depan gerbang Kantor DPRD Banten, Selasa (13/10).

Dirinya juga mengaku para anggota DPRD Banten telah melsanakan tugas dan fungsiya menyampaikan aspirasi rakyat kepada pemmerintah Pusat melalui surat,

“Angggota DPRD Banten yang adik pilih pada masa itu sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan kewenannganya kalau ingin bukti silahkan ke sekwan ada dokumen poto dokumen legal seperti apa semuanya lengkap,” ujarnya.

Humas Aksi Faris mengatakan pihaknya mendesak agar pemerintah mencaabut Ommnibus Law Undang-undang Ciptakerja dan kembali fokus atasi Virus Corona.

“Itu hasil diskusi kami, kami merasa pemerintah harus fokus mengatasi wabah yang melanda saat ini,” katanya. (red)

BACA JUGA   Pemprov Banten Terus Perkuat Penanaman Nilai-Nilai Anti Korupsi
Artikel ini telah dibaca 7 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Wujudkan 100 Perpustakaan Desa Digital, UPA Perpustakaan Untirta Terima Penghargaan dari Pemkab Serang

11 September 2024 - 17:35 WIB

Bangun Kesadaran Pajak melalui Pajak Bertutur

9 Agustus 2024 - 10:06 WIB

Pemkot Serang Targetkan September 2024 RKUD ke Bank Banten 

30 Juli 2024 - 16:32 WIB

Hari Raya Idul Adha, Pemkot Serang Salurkan 76 Ekor Hewan Qurban

17 Juni 2024 - 09:29 WIB

UNIPI dan Universitas Banten Teken Perjanjian Pendirian Tax Center

9 Juni 2024 - 10:18 WIB

Lima Manfaat Thinner Cat

1 Juni 2024 - 08:03 WIB

Trending di Ekonomi