Menu

Mode Gelap
KPU Tetapkan Tiga Paslon Capres dan Cawapres Pemilu 2024 Kemeriahan Puncak Dies Natalis UPG ke-3, Dihadiri Artis hingga Pejabat Daerah  Politikus Gerindra Desmond J Mahesa Meninggal Dunia MK Tetapkan Pemilu 2024 Pakai Sistem Proporsional Terbuka, Waspadai Politik Uang  Pembangunan Tahap II Masjid Agung Ats Tsauroh Ditarget Rampung 2023

Ekonomi · 9 Jun 2022 21:11 WIB ·

Penjelasan Urus Pajak dengan NIK sebagai NPWP


 Penjelasan Urus Pajak dengan NIK sebagai NPWP Perbesar

JAKARTA, TIRTAYASA.ID – Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Neilmaldrin Noor mengatakan dengan adanya pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) nanti , masyarakat akan semakin mudah dalam pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya. 

“Contohnya, kalau sebelumnya harus repot memiliki dua kartu identitas , nanti cukup satu, KTP (Kartu Tanda Penduduk) saja. Tidak perlu repot mendaftar NPWP lagi,” kata Neil melalui siaran pers, Kamis 9 Juni 2022.

Namun, yang perlu dipahami penggunaan NIK sebagai NPWP tidak lantas membuat semua yang ber-NIK harus membayar pajak.

Pemilik NIK yang wajib membayar pajak adalah yang NIK – nya sudah diaktivasi.

NIK baru diaktivasi jika pemilik NIK sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif, yaitu sudah berusia 18 tahun dan memiliki penghasilan di atas. 

Penghasilan Tidak Kena Pajak ( PTKP ) yaitu 54 juta rupiah setahun untuk status belum menikah dan tidak ada tanggungan (TK/O ) atau omzet di atas Rp500 juta setahun khusus untuk wajib pajak orang pribadi usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM). 

“Konteks penggunaan NIK sebagai NPWP adalah kemudahan dan kesederhanaan administrasi, serta mendukung kebijakan satu data Indonesia, bukan pengenaan pajak kepada semua orang yang memiliki NIK,” katanya. 

Soal kapan hal tersebut diterapkan, Neil menjelaskan direncanakan mulai tahun depan bersamaan dengan implementasi sistem inti administrasi perpajakan (Coretax system) di Direktorat Jenderal Pajak (DJP). 

“Setelah tanggal 19 Mei 2022 kemarin dilakukan adendum perjanjian kerja sama dengan Ditjen Dukcapil (Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil) terkait penguatan integrasi data antara DJP dan Ditjen Dukcapil, untuk saat ini dilanjutkan dengan persiapan regulasi dan infrastruktur pendukungnya hingga direncanakan siap diterapkan di tahun 2023 nanti,” tutur Neil.

BACA JUGA   Des Ganjar Banten Nilai Ganjar Cocok Meneruskan Presiden Joko Widodo

Nantinya, untuk masyarakat yang belum memiliki NPWP, ketika mendaftarkan diri langsung diarahkan menggunakan NIK . Sedangkan, untuk masyarakat yang saat ini sudah memiliki NPWP, secara bertahap akan diberikan pemberitahuan bahwa nomor identitas perpajakannya diganti dengan menggunakan NIK. 

“Aturan teknis terkait penerapan ketentuan tersebut akan segera diterbitkan,” ujar Neil.

Pada intinya tidak ada proses tertentu yang perlu dilakukan oleh masyarakat terkait integrasi NIK dan NPWP ini. Pemanfaatan NIK sebagai NPWP adalah upaya penyederhanaan administrasi birokrasi.

Upaya ini diharapkan akan memberikan perbaikan administrasi yang efektif dan efisien, baik bagi masyarakat maupun bagi DJP.

Masyarakat akan memperoleh layanan perpajakan yang lebih cepat dan mudah, sementara DJP memperoleh basis data perpajakan yang luas dan akurat. (rls)

Artikel ini telah dibaca 3 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

DPUPR Provinsi Banten Perbaiki Saluran Drainase di Ruas Jalan Palima-Pasar Teneng

30 April 2024 - 17:09 WIB

Astra Tol Tangerang-Merak Canangkan Mini Forest di area Jalan Tol

26 April 2024 - 16:40 WIB

Jalan Tol Tangerang Merak mulai Serang Barat hingga Cilegon Timur akan Dilebarkan Jadi 3 Lajur

25 April 2024 - 16:31 WIB

Hadapi Lebaran Perdana, Kereta Cepat Whoosh Angkut Lebih dari 200 Ribu Penumpang

24 April 2024 - 18:57 WIB

Pengelola Tol Astra Infra Layani 6,6 Juta Pemudik Lebaran Tahun 2024

23 April 2024 - 20:56 WIB

Momen Libur Lebaran Perdana, KCIC Operasikan 52 Perjalanan Whoosh Per Hari

5 April 2024 - 22:04 WIB

Trending di Ekonomi